Surat Pernyataan Kontributor Aceh Feature Service

03-September-08 - 17:11:35

Kami selaku kontributor Aceh Feature Service menyatakan bahwa:

1. Hak pakai/siar/publikasi online naskah/tulisan kami ada pada Aceh Feature Service (www.acehfeature.org).

2. Aceh Feature Service juga memegang hak pakai/siar/publikasi pertama naskah/tulisan kami dalam bentuk online di www.acehfeature.org

3. Aceh Feature Service (www.acehfeature.org) memiliki wewenang untuk mempublikasikan naskah/tulisan kami di seluruh media sindikasinya.

4. Untuk bentuk publikasi lain terhadap naskah/tulisan kami, baik itu berkaitan dengan Aceh Feature Service maupun tidak, hanya bisa dilakukan dengan seizin kami sebagai pemegang hak cipta (copyright).

5. Kami tak punya kontrak/kesepakatan/perjanjian apa pun tentang hak pakai/siar/publikasi tulisan/naskah kami dengan lembaga yang menyebut dirinya atau mengatasnamakan Yayasan Pantau/Pantau/Pantau Aceh Feature Service/www.pantau.or.id.

6. Dengan merujuk pada poin.5, kami meminta agar semua tulisan/naskah kami di www.pantau.or.id dihapus. Tindakan yang bertentangan dengan permintaan kami ini adalah perbuatan melawan hak cipta dan melanggar hukum.

Demikianlah surat ini dibuat agar dapat dipatuhi oleh semua pihak. Surat pernyataan ini juga diperkuat oleh surat perjanjian hak pakai/siar/publikasi naskah kami dengan Aceh Feature Service (www.acehfeature.org), dengan isi sebagaimana di atas.


Hormat kami,

1. Agus Sopian
2. Bustami
3. Muhammad Nasir Age
4. Nani Afrida
5. Khiththtati
6. Imran Muhamad Ali
7. Novia Liza
8. Samiaji Bintang
9. Feri Kusuma
10. Siti Rahmah
11. Suadi Sulaiman
12. Hairul Anwar
13. Jufrizal
14. Junaidi Mulieng
15. Mellyan
16. Mustawalad
17. Rizky Fechrizal
18. Ulfa Khairina
19. Win Ruhdi Batin
20. Mulyani Hasan
21. Widiyanto
22. Oryza Ardyansyah
23. Jimi Piter
24. Fransisca Ria Susanti
25. Rony Zakaria
26. Linda Christanty
27. Teuku Fajriman
28. Herman RN
29. Mifta Sugesty
30. Desi Saifan
31. Desi Rinasari
32. Ahmad Yunus

Banda Aceh, 3 September 2008

Read More......

Siaran Euro 2008 dan Konglomerasi TV

Memang pesta bola Eropa itu telah usai. Gegap gempita sang jawara sudah tak terdengar lagi. Meski demikian, perhelatan Euro 2008 lalu setidaknya meninggalkan sejumlah catatan dalam penyiarannya di Indonesia.

Pertama, antusiasme orang Indonesia pada tontonan Euro 2008 cukup tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa begitu banyak orang yang menggandrungi sepakbola. Apa pun kadang rela dilakukan oleh para penggila bola agar dapat menikmati tontonan kelas dunia. Kecintaan pada sepakbola, pada sebagian orang, konon melebihi kecintaan kepada pasangan.

Tingginya antusiasme pemirsa bisa terkonfirmasi melalui sebuah survei yang dikeluarkan AGB Nielsen Media Research, akhir bulan lalu. Sebut saja survei terhadap jumlah pemirsa laki-laki. Bila dibanding siaran yang sama 2004 lalu, jumlah pemirsa laki-laki dewasa (di atas 20 tahun) yang menonton Euro 2008, naik 128 persen!

Atau tengok survei perbandingan siaran Euro dengan tayangan reguler. Disebutkan dalam survei itu, penyiaran turnamen empat tahunan antarnegara Eropa itu, menyedot tambahan hampir tiga kali lipat pemirsa reguler!

Beberapa pertandingan bahkan mendapat audience share lebih dari 20 persen. Artinya, ia ditonton lebih dari seperlima jumlah pemirsa pada waktu yang bersamaan. Misalnya saja, Portugal vs Turki (22.8%), Belanda vs Italia (24.6%), Swiss vs Portugal (28.7%), Yunani vs Spanyol (39%), Austria vs Jerman (40%), dan yang paling tinggi Perancis vs Italia (50.9%).

Tingginya tingkat kepemirsaan ini sangat dimungkinkan karena waktu penayangan siaran Euro pada malam jelang dinihari. Ini adalah jam tidur waktu Indonesia. Pada jam-jam tersebut tentu jumlah pemirsa TV sangat sedikit bila dibandingkan dengan jam-jam prime-time.

Kedua, apa makna angka-angka itu buat konglomerasi TV dan juga buat publik? Sepintas hasil survei hanyalah deretan angka di permukaan. Namun setidaknya bila kita lihat lebih dalam, ia mewakili sebuah gambaran yang hanya mendatangkan untung segelintir orang.

Di Indonesia saat ini, industri TV dimiliki oleh beberapa konglomerat saja yang umumnya sangat dekat dengan penguasa. Penguasa menjalin hubungan saling menguntungkan dengan pemilik TV karena peran TV sangatlah strategis. Lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia mengandalkan TV sebagai sumber informasi utama ketimbang radio, suratkabar, majalah, atau internet. TV dengan demikian menjadi sarana efektif untuk membentuk citra politik penguasa.

Sementara pengusaha, di dalamnya juga pemilik TV, memerlukan koneksi dengan penguasa untuk menjamin stabilitas kelangsungan usahanya. Hubungan pemilik TV dengan penguasa, dengan demikian, adalah hubungan mutualisme alias saling menguntungkan. Klop!

Publik pemirsa dinomorsekiankan. Relasi macam ini mudah dipahami tapi perlu dikritisi. Bila kita menilik sejarah, kita tahu, industri TV muncul tidak atas disain strategi demi kepentingan publik. Namun industri ini lahir dari rahim penguasa yang lebih mempertimbangkan kepentingan bisnis dan politik anak-anak Soeharto. RCTI sejak lahir dimiliki oleh Bambang Triatmodjo, SCTV senantiasa dikontrol oleh Siti Hediati atau Titiek, sedang TPI muncul lebih pada permintaan Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut. Begitu pula para kroni Soeharto juga mengontrol stasiun-stasiun TV lainnya.

Ketika Soeharto mundur pada Mei 1998, struktur konglomerasi agak bergoyang meski tak sampai hancur berantakan. Anak-anak Soeharto mulai agak menjauhkan diri sementara waktu dari dunia bisnis meski hal itu terlihat sebagai bagian dari strategi mempertahankan kekuasaan. Kontrol atas TV diserahkan kepada para fund manager yang relatif berjarak dengan Soeharto. Mereka para kroni baru yang bertugas mengubah citra buruk bisnis-bisnis Cendana.

Di tangan para konglomerat baru inilah, sejumlah perusahaan Keluarga Cendana, termasuk bisnis mereka di sektor TV, melakukan ekspansi. Hary Tanoesoedibjo, seorang taipan Tionghoa asal Surabaya berkongsi dengan Bambang Tri menjalankan Grup Bimantara, yang dua tahun lalu berubah menjadi Global Mediacom, di bawah naungan Bhakti Investama. Perpaduan keduanya saat ini mengontrol sejumlah majalah, suratkabar, jaringan radio dan tiga stasiun TV yakni RCTI, Global TV, dan TPI. Khusus untuk sektor media, Global Mediacom menampungnya dalam satu holding-company tersendiri dengan nama Media Nusantara Citra (MNC).

MNC tampaknya sadar melihat besarnya penggila bola di Indonesia sebagai pasar potensial TV. Tampaknya antusiasme yang tinggi masyarakat sepakbola Indonesia itu menjadi pertimbangan utama MNC (bukan TPI, RCTI, atau Global TV secara sendiri-sendiri) berani mengeluarkan sekira Rp 120 miliar guna membeli hak siar Euro lalu. Pertimbangannya selalu saja soal duit, duit, dan duit.

Antusiasme pemirsa yang tinggi tentu merupakan lahan basah untuk meraup iklan dan sponsorship. Menurut majalah SWA tak kurang dari tujuh perusahaan yang antusias beriklan selama Euro 2008. Ada Dji Sam Soe, McDonald's, Indosat, Roncar, Extra Joss, Djarum Super, dan sampo Clear. Bila satu perusahaan membayar Rp 20 miliar maka modal hak siar sudah kembali, demikian tulis majalah SWA. Ini belum ditambah dengan varian bisnis MNC berupa short message service (sms) premium yang mereka miliki lewat Infokom Elektrindo.

Tiadanya aturan hukum yang mengatur monopoli isi siaran membuat TV menjelma menjadi media berdagang para konglomerat. Prinsip demokrasi atas keberagaman isi siaran dicederai oleh kepentingan ekonomi-politik pemilik modal yang mengatur TV. Dari siaran Euro 2008 lalu kita dapat berkaca. Bila tak segera diperjelas dalam tataran operasional, tampaknya model-model siaran bersama akan terus berulang. Terlebih industri TV kini kian terlilit tali segelintir konglomerasi besar.

Read More......

Lesson from the Ordinary People

Banyak pelajaran penting justru saya dapat dari orang di sekitar. Umumnya mereka bukan orang terpandang, bukan direktur sebuah perusahaan, tapi hanya orang biasa. Mereka mengajarkan saya tentang kerendahhatian dan tentang kesederhanaan.

Seorang tetangga rumah Depok, namanya Mas Pri, seorang bengkel mobil. Ia tinggal di sebuah bedeng sederhana yang disekat menjadi tiga ruangan. Di bedengnya yang berdinding seng bekas dan beratap asbes, Mas Priadi tiap hari bergelut dengan mobil rusak yang menjadi pasiennya. Entah soal mesin yang ngadat atau mempermak dan mengecat bodi mobil.

Priadi tinggal bersama dua orang anaknya yang mulai tumbuh besar dan seorang istri. Pekerjaan rutin kalau pagi menjelang adalah mengantar anak paling besar berangkat sekolah di Kalisari. Sekitar satu kilometer dari tempat tinggalnya itu. Sedang istrinya, kebagian tugas mencuci dan memasak. Kadang juga mengantar anaknya yang kecil.

Hidup di bedeng beralas keramik tentu bukan pengharapannya. Dia memiliki keinginan yang tak mustahil mampu dia wujudkan dalam waktu lama. Dia pernah bilang jika kelak anak sulungnya sudah masuk SMA, dia akan bikin rumah permanen. Tentu dengan status kepemilikan sendiri sementara bedengnya yang tampak reot itu masih mengontrak kepunyaan orang. Sekarang anaknya kalau tak salah sudah kelas enam sekolah dasar.

"Kalau sampai SMA saja nanti belum punya rumah sendiri, itu berarti warning," ujarnya suatu malam. Semangat keyakinan itu saya lihat mengiringi Mas Priadi bekerja. Tak ada jeda dirinya bongkar-pasang mesin ngadat. Keringat bercucuran tak dia hiraukan. Paling-paling cuma diseka tangan kirinya yang berlumuran oli bekas.

Kepada saya suatu malam, Mas Pri juga bercita-cita ingin memasukkan sulungnya itu ke sekolah menengah unggulan. Untuk mencapai hal ini, tentu ia tak main-main. Sebagai seorang ayah, Mas Pri juga punya bakat sebagai seorang pengajar. Bila malam tiba, pekerjaannya tak lagi mengutak-atik mesin tapi mengawasi anak-anaknya belajar. Mas Pri mengajari anaknya Bahasa Inggris. Katanya, materi yang diberikan guru sekolah tak selalu benar. Tentu saja sang anak dibuatnya setengah bingung antara mempercayai ayahnya atau mengikuti pendapat guru. Untuk itu, sebagai pengajar rumah Mas Priadi pernah menantang guru Bahasa Inggris anaknya berdebat.

Mas Priadi memang jago Bahasa Inggris. Saya mengetahui hal itu dari ceritanya sendiri maupun dari gaya bahasanya yang baik. Priadi muda dulu adalah seorang pemandu wisata di Bali. Di pulau seribu dewa itu dia membantu para turis yang hendak memahami sejarah atau cerita tertentu di sejumlah tempat keramat yang menjadi objek wisata di sana. Dan tak ada yang menyangka dia bertemu dengan gadis Kediri yang kelak dipersuntingnya jadi istri sekarang.

Kepiawaian berbahasa Inggris, gesit, terampil, suka menolong, dan mau hidup sederhana tampak menjadi pilihan utama istrinya ketika mereka memutuskan menikah. Itu yang pernah disampaikan Mas Pri malam itu ketika kami menyusuri Komplek Departemen Pertahanan, kawasan Cimanggis.

Read More......

Meretas Jalan ke Helsinki

HUBUNGAN Jakarta dan Aceh memanas pada tahun 2003. Pemicunya adalah penangkapan lima perunding Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Kelima orang ini hendak terbang ke Tokyo untuk ikut dalam perundingan Cessation of Hostilities Agreement atau CoHA di minggu kedua Mei tahun itu.

Setelah ditangkap, Nashiruddin bin Ahmed, Amni bin Ahmad Marzuki, Muhammad Usman Lampoh Awe, Teuku Kamaruzzaman, dan Sofyan Ibrahim Tiba pun diadili dan dihukum dengan tuduhan makar dan melakukan tindak pidana terorisme oleh negara Indonesia.

Perundingan yang prosesnya telah dimulai sejak tahun 2002 itu gagal. Presiden Megawati Soekarno meminta GAM memenuhi tiga tuntutan Indonesia, yaitu Aceh tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), GAM harus menerima otonomi khusus, dan GAM harus meletakkan senjata.

GAM menolak. Seminggu pasca penangkapan para juru runding GAM, tepatnya 19 Mei 2003, pemerintah Megawati mengumumkan status Darurat Militer (DM) di Aceh.

Di masa ini pula dikenal istilah ‘KTP Merah-Putih’. Berbeda dengan kartu identitas penduduk pada umumnya, ‘KTP Merah-Putih’ ini berukuran lebih besar dan menggunakan lambang negara Pancasila sebagai logo. Sesuai dengan sebutannya, kartu ini berwarna merah dan putih. Tujuannya untuk mempolitisasi identitas orang Aceh sebagai bukti setia kepada NKRI.

Aceh kembali tertutup. Wartawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dilarang meliput di Aceh kecuali atas izin komandan operasi DM yang waktu itu dijabat Mayor Jenderal Bambang Darmono.

Tapi dalam kabinet Megawati tak semua mendukung cara keras ini. Jusuf Kalla yang kala itu menjabat Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat memerintahkan Farid Husain agar tetap memelihara hubungan dengan pihak GAM.

Husain memang orang kepercayaan Kalla. Profesi resminya, dokter bedah. Tapi dia banyak terlibat dalam urusan konflik di Indonesia dan perundingan-perundingannya. Dia menerima tugas itu sebulan setelah DM berlaku di Aceh.

“Persisnya tanggal enam bulan enam tahun 2003,” kata Husain yang saya temui di kantornya di Departemen Kesehatan, di kawasan Kuningan, Jakarta.

“Saya ingat betul. Itu hari Jumat.”

Jusuf Kalla dan Husain sama-sama orang Bugis, Sulawesi, dan Sulawesi juga punya sejarah memberontak terhadap Jawa. Pemberontakan yang paling terkenal ialah ”Pemberontakan Kahar Muzakkar”.

Pada awal 1950-an Kahar Muzakkar mencopot pangkat letnan kolonelnya dan memimpin pasukannya melawan kebijakan Jakarta. Muzzakar protes terhadap rasionalisasi tentara yang mengharuskan anggota pasukannya diseleksi untuk masuk dalam tubuh tentara nasional Indonesia.. Muzzakar ingin pasukannya jadi bagian penuh tentara Indonesia tanpa syarat, karena mereka telah berjuang membebaskan negara Indonesia dari penjajah.

Pada 7 Agustus 1953, Muzzakar yang kecewa bergabung dalam Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan menjadi bagian dari empat poros wilayah gerakan ini, dengan Kartosuwiryo di Jawa Barat, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, dan Daud Beureuh di Aceh.

Menurut Andi F Bakti dalam buku Collective Memories of Qahhar Movement, pada 15 Desember 1963 Muzzakar telah memerintahkan menteri luar negerinya, Kaso Abdul Gani, untuk memutus seluruh jaringan politik dengan Jawa yang diartikannya sebagai upaya menyelamatkan Sulawesi atas dominasi Jawa.

Motto yang mereka pakai pada waktu itu adalah Selamatkan Sulawesi!

Keduanya, Muzakkar dan Gani, membentuk negara Republik Persatuan Sulawesi (RPS) dengan Gani sebagai presiden atau pemegang kuasa organisasi.

Setelah Kahar Muzakkar tewas pada awal Februari 1965, sebagaimana yang ditulis Bakti, Gani mengkonsolidasikan kekuatan gerakannya bersama Hasan Muhammad Di Tiro atau populer dengan sebutan Hasan Tiro, yang ketika itu menjabat duta besar dan menteri luar negeri RPS sekaligus memimpin perlawanan Aceh terhadap Jawa. Tiro nantinya mendeklarasikan Negara Aceh Sumatra pada 1976 dan memimpin Front Pembebasan Aceh Sumatra, yang dijuluki pemerintah Indonesia sebagai GAM.

Inilah yang membuat sejarah Sulawesi punya kaitan dengan Aceh atau GAM. Dari sejarah ini pula, Kalla tahu bahwa orang Aceh membenci Jawa.

Kelak, ketika hendak mengupayakan perundingan damai antara Indonesia dan GAM di Helsinki pada tahun 2005, Kalla memilih orang non Jawa sebagai tim perunding dari pihak Indonesia. Husain termasuk di dalamnya.

”Pak Jusuf memilih saya karena saya dianggap familier, friendly dengan GAM. Jadi saya sebenarnya sudah GAM tapi hanya tidak melebur ke dalam GAM,” ujar Husain.

Di meja perundingan, Husain bukan tipe orang yang banyak bicara. Namun gayanya yang santai memberi efek tersendiri dalam ruang perundingan.

”Dia datang dan mengobrol ke rombongan kami. Dia ini lebih berat pada jalinan hubungan pribadi,” tutur perwakilan GAM, Nur Djuli, kepada saya.

Sementara juru runding di pihak GAM dipimpin oleh Malik Mahmud (perdana menteri GAM) dan Zaini Abdullah (menteri luar negeri merangkap menteri kesehatan GAM) dengan anggota Bakhtiar Abdullah (juru bicara GAM), Nurdin Abdul Rahman, dan Nur Djuli (intelektual GAM).

Pihak GAM ini masih diperkuat dengan sejumlah tokoh GAM luar negeri yang datang khusus untuk mendukung mereka dalam negosiasi, di antaranya Tengku Hadi dari Jerman dan Munawarliza dari Aceh Center di Washington, Amerika Serikat. GAM juga didampingi penasehat politiknya, Damien Kingsbury, seorang doktor ilmu politik dari Deakin University, Australia.

Juru runding pemerintah Indonesia terdiri dari ketua delegasi Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dengan anggota yang terdiri dari Sofyan Djalil (Menteri Komunikasi dan Penyiaran), Usman Basjah (Deputi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan), I Gusti Wesaka Pudja (Direktur Bidang Hak Asasi Manusia dan Keamanan di Departemen Luar Negeri) dan Farid Husain. Dua anggota delegasi berasal dari Sulawesi Selatan yakni Hamid Awaluddin dan Farid Husain, dan seorang dari Aceh, yaitu Sofyan Djalil.

Dominannya juru runding dari Aceh dan Sulawesi Selatan di meja perundingan memunculkan sebuah gurauan bahwa perundingan Helsinki ini adalah perundingan GAM dengan GAM. Ya, antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Gerombolan Anak Makassar. Namun, Husain menampik hal ini, ”Pak Hamid dipilih karena dia tahu hukum, Usman Basjah bidang politik, dan Pak Agung Wesaka Pudja itu seorang diplomat.”

Perundingan pemerintah Indonesia dan GAM ini berjalan lima ronde, antara Januari hingga Agustus 2005. Ronde pertama dimulai 27 Januari 2005, sebulan sesudah bencana tsunami melanda Aceh. Perundingan pada ronde pertama berlangsung selama tiga hari di ruang perpustakaan di Konigstedt Mansion, sekitar 25 kilometer dari Helsinki. Di luar gedung salju turun menutupi jalanan dan juga halaman Mansion.

”Ini adalah hari bersejarah. Sebab, itu adalah awal dari tercapainya perdamaian di Aceh setelah konflik berkepanjangan,” kata Husain.


FARID Husain tergolong orang yang gemar berolahraga. Walau hanya sehari dalam seminggu, dia kerap melakukan aktivitas itu pada Minggu pagi. Biasanya Husain mengajak istrinya, Ratna Soedarinan alias Nana, untuk sekadar jogging di kawasan Senayan. Namun pada suatu Minggu pagi di pertengahan 2003 ada hal yang berbeda. Berangkat dari rumah dinasnya di perumahan pejabat tinggi sekretariat negara di daerah Slipi, suami-istri itu tidak langsung meluncur ke Senayan, namun berbelok arah menuju daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Mobil Toyota Soluna yang dikemudikan Husain berhenti dekat sebuah warung makan.

“Ngapain kita ke sini?” tanya sang istri.

“Kita mampir dulu sebentar,” jawab Husain, sembari mengambil botol air minum di dekat joknya. Dia lantas membasahi handuk kecilnya agar terkesan basah oleh keringat. Kaos oblong yang dia kenakan pun dicipratinya dengan air secukupnya.

Keduanya lantas keluar dari mobil, menuju warung masakan Aceh itu. Husain menyebut warung tersebut warung ’pagi-sore’. Istilah ini dia pakai untuk merujuk jadwal operasi warung. Siang hari warung tutup. Julukan Husain yang lain untuk warung ini adalah warung ’kentaki’.

“Maksudnya kalau makan di situ, kentaki alias kelihatan kakinya,” ujarnya terkekeh.

Dia jadi sering datang ke warung ‘pagi-sore’ itu, sekadar untuk makan dan menghimpun informasi tentang Aceh. Di sela-sela tugasnya, Husain memperoleh informasi penting dari Sutejo Juwono, sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat waktu itu. Juwono meminta agar dia menemui seseorang bernama Mahyuddin yang dikesankan Juwono sebagai orang yang punya banyak kenalan di kalangan GAM. Mahyuddin berbisnis dengan tentara.

”Dia memasok banyak peralatan tentara dan polisi,” kata Husain.

Husain meminta Juwono untuk mengatur pertemuannya dengan Mahyuddin. Dia dan Mahyuddin menginap di hotel yang sama: Hotel Sahid Makassar. Sesampainya di hotel setelah perjalanan dari Jakarta, Husain kemudian mendatangi resepsionis, menanyakan Mahyuddin sudah datang atau belum. Saat itu seorang pria berbadan kekar berdiri di belakangnya. Ketika resepsionis menjawab pertanyaannya, pria misterius itu terus saja memandanginya.

“Pak Mahyuddin?” tanya Husain, setengah menerka.

“Iya,” jawab pria tegap itu singkat.

Segera saja Husain mengajak Mahyuddin makan malam menyantap ikan bakar. Keduanya makan dengan santai, tak menggunakan sendok tapi dengan tangan langsung.

“Kebetulan cara makan orang Aceh dan Bugis sama. Jadi dari kebiasaan, kami berdua, relatif nyambung,” kata Husain. Meski baru pertama kali bertemu, keduanya merasa seperti sudah kenal lama.

Keesokan hari dia membawa Mahyuddin menemui Jusuf Kalla di rumah pribadi Kalla di Jalan Haji Bau, Makassar.

Mahyuddin bicara meledak-ledak di hadapan Kalla. Keras dan bersemangat.

“Farid, dia itu bukan GAM. Tapi dia lebih GAM daripada GAM,” kata Kalla kepada Husain, dalam bahasa Bugis. Husain mengamininya.

Setelah pertemuan itu, Husain makin sering menghubungi Mahyuddin. Biasanya mereka bertemu di Hotel Hilton Jakarta yang sekarang berubah nama menjadi Hotel Sultan di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta.

Intensitas pertemuannya dengan Mahyuddin dimanfaatkan Husain untuk mencari informasi mengenai akses dengan pemimpin GAM di Swedia. Rupanya dia salah sasaran. Mahyuddin tidak punya koneksi bagus dengan Swedia.

“Mahyuddin disangka mata-mata karena dia terlalu sering berhubungan dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Tapi dengan GAM di lapangan dia dekat, dengan yang muda-muda,” kisah Husain kepada saya.

Mahyuddin orang yang menyuplai kartu telepon seluler untuk GAM di lapangan. Dia yang menjamin kelancaran komunikasi Husain ke orang-orang GAM di Aceh. Bahkan tak jarang Husain berbicara langsung dengan Panglima GAM, Muzakkir Manaf, lewat telpon seluler Mahyuddin. Saking seringnya menelepon, sampai-sampai Muzakkir Manaf hafal suaranya. Dari Mahyuddin pula, Husain mengetahui bahwa sifat kepemimpinan GAM itu sangat kolektif. Artinya, kita tidak bisa bertemu dengan satu orang saja tanpa yang lainnya tahu.

Mengetahui relasi Mahyuddin yang buruk dengan GAM Swedia, Husain mencari cara lain untuk berhubungan dengan Swedia.

Muncullah sosok yang di luar dugaan ke hadapannya.

Orang itu adalah Juha Christensen, peneliti bahasa asal Finlandia. Husain mengenal Christensen sekitar 20 tahun lalu, ketika Christensen melakukan pendataan 100 bahasa yang berkembang di Sulawesi.

Namun, proses mencari hubungan dengan Swedia tak semudah yang dibayangkan.

Pada Februari 2004, Husain berangkat ke Stockholm, Swedia. Seperti dijanjikan Christensen, dia akan dipertemukan dengan pemimpin tertinggi GAM. Ternyata pertemuan itu urung, karena Malik Mahmud dan Zaini Abdullah tak mau menemuinya meski mereka sempat berpapasan di lobi hotel.

Husain marah besar kepada Christensen, yang saat itu berprofesi sebagai pedagang speed boat.

“Telaso kau Juha, kau pembohong!!” umpat Husain kepada Juha. “Orang bule pembohong!”

“Maaf Farid, maaf Farid. Saya tidak tahu kalau sifat pemimpin GAM seperti itu,” sahut Christensen.

Relasi keduanya menjadi agak tegang. Saat itu juga, Christensen berjanji akan mengatur kembali pertemuan Husain dengan GAM Swedia. Dia lantas menghubungi koleganya, pemimpin redaksi majalah Suomen Kuvalehti, Tapani Ruokanen, guna menghubungkannya dengan mantan presiden negaranya Martti Ahtisaari yang juga direktur Crisis Management Initiative atau CMI, yang dikenal memiliki banyak pengalaman sebagai penengah konflik di beberapa negara.

Husain pun menemui Ahtisaari dengan didampingi Christensen dan Ruokanen. Mister president—sebutan Ahtisaari—hanya mengenal Ruokanen, yang kemudian mengenalkan Husain dan Christensen kepadanya. Setelah itu Husain berbicara 10 sampai15 menit tentang masalah Aceh, dan konflik-konflik di mana dirinya ikut ambil bagian dalam proses pendamaian. Setelah mendengar cerita Husain, Ahtisaari tertarik dan bersedia jadi penengah perundingan Indonesia dengan GAM.


LELAKI itu mondar-mandir. Sesekali dia melempar senyum, menyalami para hadirin. Sesekali pula dia berbisik-bisik pada koleganya. Badannya tambun. Rambut memutih. Raut mukanya menunjukkan dia sedang berbahagia. Bertempat di ballroom Hotel Four Season, Jakarta, awal Mei 2008 lalu, Husain seperti sedang menyelenggarakan reuni dengan pemimpin GAM. Sejatinya, acara pagi itu seminar Peace Processes in Indonesia. Penyelenggaranya adalah Indonesia Peace Institute-Interpeace Aceh Programme, sebuah konsorsium lembaga perdamaian yang bertujuan mengawal kesepakatan Helsinki.

Husain menjabat ketua panitia seminar. Pagi itu dia mengenakan tuxedo. Jas hitamnya dibiarkan terbuka, tidak dikancingkan.

Saya melihat Malik Mahmud dan Zaini Abdullah, dua mantan juru runding GAM di Helsinki. Mereka berada di meja barisan depan. Keduanya duduk semeja dengan penengah perundingan Helsinki yang juga mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, dan wakil presiden Jusuf Kalla. Ada juga wakil gubernur Aceh, Muhammad Nazar. Mantan panglima tentara GAM, Muzakkir Manaf, duduk di kursi paling belakang, di pojok ruangan. Selain dari GAM, seminar juga dihadiri para praktisi perdamaian dari Poso dan Ambon.

“Memang tidak mungkin kita dapat menghilangkan konflik sama sekali. Karena dari sejarah peradaban manusia, konflik atau peperangan telah muncul sejak dulu, sejak Putra Adam, Qabil dan Habil yang bertikai karena kepentingan kekuasaan dan cinta,” kata Husain, saat memberi sambutan.

“Walau demikian, sejarah juga mencatat terdapat sejumlah konflik yang bisa diselesaikan dengan damai,” lanjutnya. Dia mencontohkan pengalaman Indonesia yang beberapa kali dilanda konflik, seperti di Poso, Ambon, Kalimantan, dan Aceh.

Masih dalam sambutannya, Husain mengatakan bahwa Indonesia tidaklah sendirian menghadapi konflik. Mengutip catatan sebuah lembaga riset, KOSIMO, dia menyebutkan sejak 1945 hingga 1999 ada 143 negara di dunia yang diguncang bermacam konflik. Dilihat dari upaya penyelesaiannya, konflik internal cenderung tidak menghasilkan suatu resolusi.

“Angkanya mencapai sekitar 73,5 persen,” tegas Husain.

Dan ada 51,2 persen konflik yang cenderung menyebabkan keruntuhan rezim yang berkuasa.

Memperhatikan data yang terakhir, kita bisa mengingat ambruknya Uni Soviet pada akhir dekade 1980-an sampai awal 1990-an. Negara komunis terbesar itu pecah berkeping-keping menjadi beberapa negara kecil baru dan satu negara besar hingga sekarang, yakni Rusia. Gejala bubar dan berkeping-kepingnya Uni Soviet ini terkenal dengan sebutan fenomena Balkanisasi, merujuk pada nama geopolitik kawasan Eropa Timur itu.

Elit politik Jakarta sangat cemas terhadap Balkanisasi ini, terutama sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998. Saat itu beberapa provinsi mengajukan referendum terhadap Jakarta, seperti Riau, Papua, Aceh, dan juga Timor Leste yang akhirnya jadi negara merdeka pada 1999.

“Mengacu pada riset KOSIMO tadi, tentunya Indonesia boleh berbangga hati bahwa di tengah sejumlah negara tidak mampu menghasilkan resolusi, Indonesia mampu dan berhasil tanpa ada pihak yang merasa kehilangan muka,” kata Husain.

Resolusi yang dia maksud tak lain dari Kesepakatan Helsinki yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan GAM di ibukota Finlandia itu.

Husain membutuhkan waktu tak kurang dari dua tahun untuk menelusuri informasi, jaringan, dan mencari hubungan dengan para pimpinan GAM. Dia keluar-masuk hutan Aceh, terbang ke Singapura, Belanda, Swedia, hingga mencari saudara-saudara para pemimpin GAM Swedia yang tinggal di pinggiran Jakarta.

Husain saat itu benar-benar memposisikan dirinya sebagai penghubung pemerintah, baik dengan GAM di lapangan maupun GAM di Swedia. Dalam bayangannya, apa yang sedang dilakukannya semata-mata demi urusan kemanusiaan. Dia menyimak keluhan atau lebih tepatnya cacian elit maupun pemimpin GAM terhadap sentralisme pemerintahan Jakarta, kebrutalan tentara alias ‘baju hijau’ saat bertugas di Aceh. Buku-buku sejarah konflik Aceh dia baca agar mendapat gambaran dan latar belakang masalah.

Hasilnya, seperti yang dia tulis di bukunya yang berjudul To See the Unseen; Kisah di Balik Damai di Aceh. Husain menyimpulkan ada lima kelompok dalam GAM. Pertama, kelompok GAM Swedia.

“Mereka ini adalah tokoh-tokoh senior, sesepuh yang tinggal di Swedia,” katanya. Yang jelas bisa dimasukkan dalam kategori ini tentu pejuang GAM generasi pertama yang ikut mendeklarasikan berdirinya GAM pada 4 Desember 1976 seperti Hasan di Tiro, Zaini Abdullah, atau Malik Mahmud. Sedang kelompok kedua, menurut Husain, yakni pentolan GAM di hutan yang merupakan sayap militer dari gerakan ini.

Kelompok ketiga diidentifikasikannya sebagai GAM civil society, yakni mereka yang bergerak di kota. Sementara keempat adalah yang berperan sebagai think-tank GAM, para pemikir-pemikir dan pemasok informasi. Dan kelima, adalah mereka yang berperan sebagai perwakilan-perwakilan GAM di berbagai negara yang dapat disebut sebagai duta besar mereka.

Kategori ini berdasarkan perbedaan kerja, bukan berdasarkan faksi-faksi di tubuh GAM yang belakangan mulai terlihat ke permukaan.

Apakah perdamaian di Aceh akan langgeng? Apa pun jawabannya, Husain adalah salah seorang yang terlibat dalam mengupayakan perdamaian yang terjadi di Aceh hari ini.***


Tulisan ini pernah dipublikasikan di Pantau Aceh Feature Service (www.pantau.or.id)

Read More......

'Peringatan' oleh Wiji Thukul

Wiji Thukul seniman kiri yang dihilangkan paksa oleh rezim Orde Baru hingga saat ini tak ketahuan nasibnya. Tak ada penjelasan resmi dari pemerintah soal ini. Pada 1986--lebih dari dua dekade lalu, Thukul membuat sebuah puisi yang selalu menjadi inspirasi perlawanan terhadap rezim berkuasa. Judulnya 'Peringatan'.

Berikut bait-bait sajaknya:
PERINGATAN

jika rakyat pergi
ketika penguasa pidato
kita harus hati-hati
barangkali mereka putus asa

kalau rakyat sembunyi
dan berbisik-bisik
ketika membicarakan masalahnya sendiri
penguasa harus waspada dan belajar mendengar

bila rakyat tidak berani mengeluh
itu artinya sudah gawat
dan bila omongan penguasa
tidak boleh dibantah
kebenaran pasti terancam

apabila usul ditolak tanpa ditimbang
suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
dituduh subversif dan mengganggu keamanan
maka hanya ada satu kata: lawan!

Solo, 1986

Read More......