WIDIYANTO

Surat Pernyataan Kontributor Aceh Feature Service

2008-09-07T23:46:00.000-07:00

03-September-08 - 17:11:35

Kami selaku kontributor Aceh Feature Service menyatakan bahwa:

1. Hak pakai/siar/publikasi online naskah/tulisan kami ada pada Aceh Feature Service (www.acehfeature.org).

2. Aceh Feature Service juga memegang hak pakai/siar/publikasi pertama naskah/tulisan kami dalam bentuk online di www.acehfeature.org

3. Aceh Feature Service (www.acehfeature.org) memiliki wewenang untuk mempublikasikan naskah/tulisan kami di seluruh media sindikasinya.

4. Untuk bentuk publikasi lain terhadap naskah/tulisan kami, baik itu berkaitan dengan Aceh Feature Service maupun tidak, hanya bisa dilakukan dengan seizin kami sebagai pemegang hak cipta (copyright).

5. Kami tak punya kontrak/kesepakatan/perjanjian apa pun tentang hak pakai/siar/publikasi tulisan/naskah kami dengan lembaga yang menyebut dirinya atau mengatasnamakan Yayasan Pantau/Pantau/Pantau Aceh Feature Service/www.pantau.or.id.

6. Dengan merujuk pada poin.5, kami meminta agar semua tulisan/naskah kami di www.pantau.or.id dihapus. Tindakan yang bertentangan dengan permintaan kami ini adalah perbuatan melawan hak cipta dan melanggar hukum.

Demikianlah surat ini dibuat agar dapat dipatuhi oleh semua pihak. Surat pernyataan ini juga diperkuat oleh surat perjanjian hak pakai/siar/publikasi naskah kami dengan Aceh Feature Service (www.acehfeature.org), dengan isi sebagaimana di atas.

Hormat kami,

1. Agus Sopian
2. Bustami
3. Muhammad Nasir Age
4. Nani Afrida
5. Khiththtati
6. Imran Muhamad Ali
7. Novia Liza
8. Samiaji Bintang
9. Feri Kusuma
10. Siti Rahmah
11. Suadi Sulaiman
12. Hairul Anwar
13. Jufrizal
14. Junaidi Mulieng
15. Mellyan
16. Mustawalad
17. Rizky Fechrizal
18. Ulfa Khairina
19. Win Ruhdi Batin
20. Mulyani Hasan
21. Widiyanto
22. Oryza Ardyansyah
23. Jimi Piter
24. Fransisca Ria Susanti
25. Rony Zakaria
26. Linda Christanty
27. Teuku Fajriman
28. Herman RN
29. Mifta Sugesty
30. Desi Saifan
31. Desi Rinasari
32. Ahmad Yunus

Banda Aceh, 3 September 2008

Siaran Euro 2008 dan Konglomerasi TV

2008-07-23T00:03:00.000-07:00

Memang pesta bola Eropa itu telah usai. Gegap gempita sang jawara sudah tak terdengar lagi. Meski demikian, perhelatan Euro 2008 lalu setidaknya meninggalkan sejumlah catatan dalam penyiarannya di Indonesia.

Pertama, antusiasme orang Indonesia pada tontonan Euro 2008 cukup tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa begitu banyak orang yang menggandrungi sepakbola. Apa pun kadang rela dilakukan oleh para penggila bola agar dapat menikmati tontonan kelas dunia. Kecintaan pada sepakbola, pada sebagian orang, konon melebihi kecintaan kepada pasangan.

Tingginya antusiasme pemirsa bisa terkonfirmasi melalui sebuah survei yang dikeluarkan AGB Nielsen Media Research, akhir bulan lalu. Sebut saja survei terhadap jumlah pemirsa laki-laki. Bila dibanding siaran yang sama 2004 lalu, jumlah pemirsa laki-laki dewasa (di atas 20 tahun) yang menonton Euro 2008, naik 128 persen!

Atau tengok survei perbandingan siaran Euro dengan tayangan reguler. Disebutkan dalam survei itu, penyiaran turnamen empat tahunan antarnegara Eropa itu, menyedot tambahan hampir tiga kali lipat pemirsa reguler!

Beberapa pertandingan bahkan mendapat audience share lebih dari 20 persen. Artinya, ia ditonton lebih dari seperlima jumlah pemirsa pada waktu yang bersamaan. Misalnya saja, Portugal vs Turki (22.8%), Belanda vs Italia (24.6%), Swiss vs Portugal (28.7%), Yunani vs Spanyol (39%), Austria vs Jerman (40%), dan yang paling tinggi Perancis vs Italia (50.9%).

Tingginya tingkat kepemirsaan ini sangat dimungkinkan karena waktu penayangan siaran Euro pada malam jelang dinihari. Ini adalah jam tidur waktu Indonesia. Pada jam-jam tersebut tentu jumlah pemirsa TV sangat sedikit bila dibandingkan dengan jam-jam prime-time.

Kedua, apa makna angka-angka itu buat konglomerasi TV dan juga buat publik? Sepintas hasil survei hanyalah deretan angka di permukaan. Namun setidaknya bila kita lihat lebih dalam, ia mewakili sebuah gambaran yang hanya mendatangkan untung segelintir orang.

Di Indonesia saat ini, industri TV dimiliki oleh beberapa konglomerat saja yang umumnya sangat dekat dengan penguasa. Penguasa menjalin hubungan saling menguntungkan dengan pemilik TV karena peran TV sangatlah strategis. Lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia mengandalkan TV sebagai sumber informasi utama ketimbang radio, suratkabar, majalah, atau internet. TV dengan demikian menjadi sarana efektif untuk membentuk citra politik penguasa.

Sementara pengusaha, di dalamnya juga pemilik TV, memerlukan koneksi dengan penguasa untuk menjamin stabilitas kelangsungan usahanya. Hubungan pemilik TV dengan penguasa, dengan demikian, adalah hubungan mutualisme alias saling menguntungkan. Klop!

Publik pemirsa dinomorsekiankan. Relasi macam ini mudah dipahami tapi perlu dikritisi. Bila kita menilik sejarah, kita tahu, industri TV muncul tidak atas disain strategi demi kepentingan publik. Namun industri ini lahir dari rahim penguasa yang lebih mempertimbangkan kepentingan bisnis dan politik anak-anak Soeharto. RCTI sejak lahir dimiliki oleh Bambang Triatmodjo, SCTV senantiasa dikontrol oleh Siti Hediati atau Titiek, sedang TPI muncul lebih pada permintaan Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut. Begitu pula para kroni Soeharto juga mengontrol stasiun-stasiun TV lainnya.

Ketika Soeharto mundur pada Mei 1998, struktur konglomerasi agak bergoyang meski tak sampai hancur berantakan. Anak-anak Soeharto mulai agak menjauhkan diri sementara waktu dari dunia bisnis meski hal itu terlihat sebagai bagian dari strategi mempertahankan kekuasaan. Kontrol atas TV diserahkan kepada para fund manager yang relatif berjarak dengan Soeharto. Mereka para kroni baru yang bertugas mengubah citra buruk bisnis-bisnis Cendana.

Di tangan para konglomerat baru inilah, sejumlah perusahaan Keluarga Cendana, termasuk bisnis mereka di sektor TV, melakukan ekspansi. Hary Tanoesoedibjo, seorang taipan Tionghoa asal Surabaya berkongsi dengan Bambang Tri menjalankan Grup Bimantara, yang dua tahun lalu berubah menjadi Global Mediacom, di bawah naungan Bhakti Investama. Perpaduan keduanya saat ini mengontrol sejumlah majalah, suratkabar, jaringan radio dan tiga stasiun TV yakni RCTI, Global TV, dan TPI. Khusus untuk sektor media, Global Mediacom menampungnya dalam satu holding-company tersendiri dengan nama Media Nusantara Citra (MNC).

MNC tampaknya sadar melihat besarnya penggila bola di Indonesia sebagai pasar potensial TV. Tampaknya antusiasme yang tinggi masyarakat sepakbola Indonesia itu menjadi pertimbangan utama MNC (bukan TPI, RCTI, atau Global TV secara sendiri-sendiri) berani mengeluarkan sekira Rp 120 miliar guna membeli hak siar Euro lalu. Pertimbangannya selalu saja soal duit, duit, dan duit.

Antusiasme pemirsa yang tinggi tentu merupakan lahan basah untuk meraup iklan dan sponsorship. Menurut majalah SWA tak kurang dari tujuh perusahaan yang antusias beriklan selama Euro 2008. Ada Dji Sam Soe, McDonald's, Indosat, Roncar, Extra Joss, Djarum Super, dan sampo Clear. Bila satu perusahaan membayar Rp 20 miliar maka modal hak siar sudah kembali, demikian tulis majalah SWA. Ini belum ditambah dengan varian bisnis MNC berupa short message service (sms) premium yang mereka miliki lewat Infokom Elektrindo.

Tiadanya aturan hukum yang mengatur monopoli isi siaran membuat TV menjelma menjadi media berdagang para konglomerat. Prinsip demokrasi atas keberagaman isi siaran dicederai oleh kepentingan ekonomi-politik pemilik modal yang mengatur TV. Dari siaran Euro 2008 lalu kita dapat berkaca. Bila tak segera diperjelas dalam tataran operasional, tampaknya model-model siaran bersama akan terus berulang. Terlebih industri TV kini kian terlilit tali segelintir konglomerasi besar.

Lesson from the Ordinary People

2008-07-10T20:58:00.000-07:00

Banyak pelajaran penting justru saya dapat dari orang di sekitar. Umumnya mereka bukan orang terpandang, bukan direktur sebuah perusahaan, tapi hanya orang biasa. Mereka mengajarkan saya tentang kerendahhatian dan tentang kesederhanaan.

Seorang tetangga rumah Depok, namanya Mas Pri, seorang bengkel mobil. Ia tinggal di sebuah bedeng sederhana yang disekat menjadi tiga ruangan. Di bedengnya yang berdinding seng bekas dan beratap asbes, Mas Priadi tiap hari bergelut dengan mobil rusak yang menjadi pasiennya. Entah soal mesin yang ngadat atau mempermak dan mengecat bodi mobil.

Priadi tinggal bersama dua orang anaknya yang mulai tumbuh besar dan seorang istri. Pekerjaan rutin kalau pagi menjelang adalah mengantar anak paling besar berangkat sekolah di Kalisari. Sekitar satu kilometer dari tempat tinggalnya itu. Sedang istrinya, kebagian tugas mencuci dan memasak. Kadang juga mengantar anaknya yang kecil.

Hidup di bedeng beralas keramik tentu bukan pengharapannya. Dia memiliki keinginan yang tak mustahil mampu dia wujudkan dalam waktu lama. Dia pernah bilang jika kelak anak sulungnya sudah masuk SMA, dia akan bikin rumah permanen. Tentu dengan status kepemilikan sendiri sementara bedengnya yang tampak reot itu masih mengontrak kepunyaan orang. Sekarang anaknya kalau tak salah sudah kelas enam sekolah dasar.

"Kalau sampai SMA saja nanti belum punya rumah sendiri, itu berarti warning," ujarnya suatu malam. Semangat keyakinan itu saya lihat mengiringi Mas Priadi bekerja. Tak ada jeda dirinya bongkar-pasang mesin ngadat. Keringat bercucuran tak dia hiraukan. Paling-paling cuma diseka tangan kirinya yang berlumuran oli bekas.

Kepada saya suatu malam, Mas Pri juga bercita-cita ingin memasukkan sulungnya itu ke sekolah menengah unggulan. Untuk mencapai hal ini, tentu ia tak main-main. Sebagai seorang ayah, Mas Pri juga punya bakat sebagai seorang pengajar. Bila malam tiba, pekerjaannya tak lagi mengutak-atik mesin tapi mengawasi anak-anaknya belajar. Mas Pri mengajari anaknya Bahasa Inggris. Katanya, materi yang diberikan guru sekolah tak selalu benar. Tentu saja sang anak dibuatnya setengah bingung antara mempercayai ayahnya atau mengikuti pendapat guru. Untuk itu, sebagai pengajar rumah Mas Priadi pernah menantang guru Bahasa Inggris anaknya berdebat.

Mas Priadi memang jago Bahasa Inggris. Saya mengetahui hal itu dari ceritanya sendiri maupun dari gaya bahasanya yang baik. Priadi muda dulu adalah seorang pemandu wisata di Bali. Di pulau seribu dewa itu dia membantu para turis yang hendak memahami sejarah atau cerita tertentu di sejumlah tempat keramat yang menjadi objek wisata di sana. Dan tak ada yang menyangka dia bertemu dengan gadis Kediri yang kelak dipersuntingnya jadi istri sekarang.

Kepiawaian berbahasa Inggris, gesit, terampil, suka menolong, dan mau hidup sederhana tampak menjadi pilihan utama istrinya ketika mereka memutuskan menikah. Itu yang pernah disampaikan Mas Pri malam itu ketika kami menyusuri Komplek Departemen Pertahanan, kawasan Cimanggis.

Meretas Jalan ke Helsinki

2008-06-30T23:44:00.000-07:00

HUBUNGAN Jakarta dan Aceh memanas pada tahun 2003. Pemicunya adalah penangkapan lima perunding Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Kelima orang ini hendak terbang ke Tokyo untuk ikut dalam perundingan Cessation of Hostilities Agreement atau CoHA di minggu kedua Mei tahun itu.

Setelah ditangkap, Nashiruddin bin Ahmed, Amni bin Ahmad Marzuki, Muhammad Usman Lampoh Awe, Teuku Kamaruzzaman, dan Sofyan Ibrahim Tiba pun diadili dan dihukum dengan tuduhan makar dan melakukan tindak pidana terorisme oleh negara Indonesia.

Perundingan yang prosesnya telah dimulai sejak tahun 2002 itu gagal. Presiden Megawati Soekarno meminta GAM memenuhi tiga tuntutan Indonesia, yaitu Aceh tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), GAM harus menerima otonomi khusus, dan GAM harus meletakkan senjata.

GAM menolak. Seminggu pasca penangkapan para juru runding GAM, tepatnya 19 Mei 2003, pemerintah Megawati mengumumkan status Darurat Militer (DM) di Aceh.

Di masa ini pula dikenal istilah ‘KTP Merah-Putih’. Berbeda dengan kartu identitas penduduk pada umumnya, ‘KTP Merah-Putih’ ini berukuran lebih besar dan menggunakan lambang negara Pancasila sebagai logo. Sesuai dengan sebutannya, kartu ini berwarna merah dan putih. Tujuannya untuk mempolitisasi identitas orang Aceh sebagai bukti setia kepada NKRI.

Aceh kembali tertutup. Wartawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dilarang meliput di Aceh kecuali atas izin komandan operasi DM yang waktu itu dijabat Mayor Jenderal Bambang Darmono.

Tapi dalam kabinet Megawati tak semua mendukung cara keras ini. Jusuf Kalla yang kala itu menjabat Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat memerintahkan Farid Husain agar tetap memelihara hubungan dengan pihak GAM.

Husain memang orang kepercayaan Kalla. Profesi resminya, dokter bedah. Tapi dia banyak terlibat dalam urusan konflik di Indonesia dan perundingan-perundingannya. Dia menerima tugas itu sebulan setelah DM berlaku di Aceh.

“Persisnya tanggal enam bulan enam tahun 2003,” kata Husain yang saya temui di kantornya di Departemen Kesehatan, di kawasan Kuningan, Jakarta.

“Saya ingat betul. Itu hari Jumat.”

Jusuf Kalla dan Husain sama-sama orang Bugis, Sulawesi, dan Sulawesi juga punya sejarah memberontak terhadap Jawa. Pemberontakan yang paling terkenal ialah ”Pemberontakan Kahar Muzakkar”.

Pada awal 1950-an Kahar Muzakkar mencopot pangkat letnan kolonelnya dan memimpin pasukannya melawan kebijakan Jakarta. Muzzakar protes terhadap rasionalisasi tentara yang mengharuskan anggota pasukannya diseleksi untuk masuk dalam tubuh tentara nasional Indonesia.. Muzzakar ingin pasukannya jadi bagian penuh tentara Indonesia tanpa syarat, karena mereka telah berjuang membebaskan negara Indonesia dari penjajah.

Pada 7 Agustus 1953, Muzzakar yang kecewa bergabung dalam Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan menjadi bagian dari empat poros wilayah gerakan ini, dengan Kartosuwiryo di Jawa Barat, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, dan Daud Beureuh di Aceh.

Menurut Andi F Bakti dalam buku Collective Memories of Qahhar Movement, pada 15 Desember 1963 Muzzakar telah memerintahkan menteri luar negerinya, Kaso Abdul Gani, untuk memutus seluruh jaringan politik dengan Jawa yang diartikannya sebagai upaya menyelamatkan Sulawesi atas dominasi Jawa.

Motto yang mereka pakai pada waktu itu adalah Selamatkan Sulawesi!

Keduanya, Muzakkar dan Gani, membentuk negara Republik Persatuan Sulawesi (RPS) dengan Gani sebagai presiden atau pemegang kuasa organisasi.

Setelah Kahar Muzakkar tewas pada awal Februari 1965, sebagaimana yang ditulis Bakti, Gani mengkonsolidasikan kekuatan gerakannya bersama Hasan Muhammad Di Tiro atau populer dengan sebutan Hasan Tiro, yang ketika itu menjabat duta besar dan menteri luar negeri RPS sekaligus memimpin perlawanan Aceh terhadap Jawa. Tiro nantinya mendeklarasikan Negara Aceh Sumatra pada 1976 dan memimpin Front Pembebasan Aceh Sumatra, yang dijuluki pemerintah Indonesia sebagai GAM.

Inilah yang membuat sejarah Sulawesi punya kaitan dengan Aceh atau GAM. Dari sejarah ini pula, Kalla tahu bahwa orang Aceh membenci Jawa.

Kelak, ketika hendak mengupayakan perundingan damai antara Indonesia dan GAM di Helsinki pada tahun 2005, Kalla memilih orang non Jawa sebagai tim perunding dari pihak Indonesia. Husain termasuk di dalamnya.

”Pak Jusuf memilih saya karena saya dianggap familier, friendly dengan GAM. Jadi saya sebenarnya sudah GAM tapi hanya tidak melebur ke dalam GAM,” ujar Husain.

Di meja perundingan, Husain bukan tipe orang yang banyak bicara. Namun gayanya yang santai memberi efek tersendiri dalam ruang perundingan.

”Dia datang dan mengobrol ke rombongan kami. Dia ini lebih berat pada jalinan hubungan pribadi,” tutur perwakilan GAM, Nur Djuli, kepada saya.

Sementara juru runding di pihak GAM dipimpin oleh Malik Mahmud (perdana menteri GAM) dan Zaini Abdullah (menteri luar negeri merangkap menteri kesehatan GAM) dengan anggota Bakhtiar Abdullah (juru bicara GAM), Nurdin Abdul Rahman, dan Nur Djuli (intelektual GAM).

Pihak GAM ini masih diperkuat dengan sejumlah tokoh GAM luar negeri yang datang khusus untuk mendukung mereka dalam negosiasi, di antaranya Tengku Hadi dari Jerman dan Munawarliza dari Aceh Center di Washington, Amerika Serikat. GAM juga didampingi penasehat politiknya, Damien Kingsbury, seorang doktor ilmu politik dari Deakin University, Australia.

Juru runding pemerintah Indonesia terdiri dari ketua delegasi Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dengan anggota yang terdiri dari Sofyan Djalil (Menteri Komunikasi dan Penyiaran), Usman Basjah (Deputi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan), I Gusti Wesaka Pudja (Direktur Bidang Hak Asasi Manusia dan Keamanan di Departemen Luar Negeri) dan Farid Husain. Dua anggota delegasi berasal dari Sulawesi Selatan yakni Hamid Awaluddin dan Farid Husain, dan seorang dari Aceh, yaitu Sofyan Djalil.

Dominannya juru runding dari Aceh dan Sulawesi Selatan di meja perundingan memunculkan sebuah gurauan bahwa perundingan Helsinki ini adalah perundingan GAM dengan GAM. Ya, antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Gerombolan Anak Makassar. Namun, Husain menampik hal ini, ”Pak Hamid dipilih karena dia tahu hukum, Usman Basjah bidang politik, dan Pak Agung Wesaka Pudja itu seorang diplomat.”

Perundingan pemerintah Indonesia dan GAM ini berjalan lima ronde, antara Januari hingga Agustus 2005. Ronde pertama dimulai 27 Januari 2005, sebulan sesudah bencana tsunami melanda Aceh. Perundingan pada ronde pertama berlangsung selama tiga hari di ruang perpustakaan di Konigstedt Mansion, sekitar 25 kilometer dari Helsinki. Di luar gedung salju turun menutupi jalanan dan juga halaman Mansion.

”Ini adalah hari bersejarah. Sebab, itu adalah awal dari tercapainya perdamaian di Aceh setelah konflik berkepanjangan,” kata Husain.

FARID Husain tergolong orang yang gemar berolahraga. Walau hanya sehari dalam seminggu, dia kerap melakukan aktivitas itu pada Minggu pagi. Biasanya Husain mengajak istrinya, Ratna Soedarinan alias Nana, untuk sekadar jogging di kawasan Senayan. Namun pada suatu Minggu pagi di pertengahan 2003 ada hal yang berbeda. Berangkat dari rumah dinasnya di perumahan pejabat tinggi sekretariat negara di daerah Slipi, suami-istri itu tidak langsung meluncur ke Senayan, namun berbelok arah menuju daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Mobil Toyota Soluna yang dikemudikan Husain berhenti dekat sebuah warung makan.

“Ngapain kita ke sini?” tanya sang istri.

“Kita mampir dulu sebentar,” jawab Husain, sembari mengambil botol air minum di dekat joknya. Dia lantas membasahi handuk kecilnya agar terkesan basah oleh keringat. Kaos oblong yang dia kenakan pun dicipratinya dengan air secukupnya.

Keduanya lantas keluar dari mobil, menuju warung masakan Aceh itu. Husain menyebut warung tersebut warung ’pagi-sore’. Istilah ini dia pakai untuk merujuk jadwal operasi warung. Siang hari warung tutup. Julukan Husain yang lain untuk warung ini adalah warung ’kentaki’.

“Maksudnya kalau makan di situ, kentaki alias kelihatan kakinya,” ujarnya terkekeh.

Dia jadi sering datang ke warung ‘pagi-sore’ itu, sekadar untuk makan dan menghimpun informasi tentang Aceh. Di sela-sela tugasnya, Husain memperoleh informasi penting dari Sutejo Juwono, sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat waktu itu. Juwono meminta agar dia menemui seseorang bernama Mahyuddin yang dikesankan Juwono sebagai orang yang punya banyak kenalan di kalangan GAM. Mahyuddin berbisnis dengan tentara.

”Dia memasok banyak peralatan tentara dan polisi,” kata Husain.

Husain meminta Juwono untuk mengatur pertemuannya dengan Mahyuddin. Dia dan Mahyuddin menginap di hotel yang sama: Hotel Sahid Makassar. Sesampainya di hotel setelah perjalanan dari Jakarta, Husain kemudian mendatangi resepsionis, menanyakan Mahyuddin sudah datang atau belum. Saat itu seorang pria berbadan kekar berdiri di belakangnya. Ketika resepsionis menjawab pertanyaannya, pria misterius itu terus saja memandanginya.

“Pak Mahyuddin?” tanya Husain, setengah menerka.

“Iya,” jawab pria tegap itu singkat.

Segera saja Husain mengajak Mahyuddin makan malam menyantap ikan bakar. Keduanya makan dengan santai, tak menggunakan sendok tapi dengan tangan langsung.

“Kebetulan cara makan orang Aceh dan Bugis sama. Jadi dari kebiasaan, kami berdua, relatif nyambung,” kata Husain. Meski baru pertama kali bertemu, keduanya merasa seperti sudah kenal lama.

Keesokan hari dia membawa Mahyuddin menemui Jusuf Kalla di rumah pribadi Kalla di Jalan Haji Bau, Makassar.

Mahyuddin bicara meledak-ledak di hadapan Kalla. Keras dan bersemangat.

“Farid, dia itu bukan GAM. Tapi dia lebih GAM daripada GAM,” kata Kalla kepada Husain, dalam bahasa Bugis. Husain mengamininya.

Setelah pertemuan itu, Husain makin sering menghubungi Mahyuddin. Biasanya mereka bertemu di Hotel Hilton Jakarta yang sekarang berubah nama menjadi Hotel Sultan di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta.

Intensitas pertemuannya dengan Mahyuddin dimanfaatkan Husain untuk mencari informasi mengenai akses dengan pemimpin GAM di Swedia. Rupanya dia salah sasaran. Mahyuddin tidak punya koneksi bagus dengan Swedia.

“Mahyuddin disangka mata-mata karena dia terlalu sering berhubungan dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Tapi dengan GAM di lapangan dia dekat, dengan yang muda-muda,” kisah Husain kepada saya.

Mahyuddin orang yang menyuplai kartu telepon seluler untuk GAM di lapangan. Dia yang menjamin kelancaran komunikasi Husain ke orang-orang GAM di Aceh. Bahkan tak jarang Husain berbicara langsung dengan Panglima GAM, Muzakkir Manaf, lewat telpon seluler Mahyuddin. Saking seringnya menelepon, sampai-sampai Muzakkir Manaf hafal suaranya. Dari Mahyuddin pula, Husain mengetahui bahwa sifat kepemimpinan GAM itu sangat kolektif. Artinya, kita tidak bisa bertemu dengan satu orang saja tanpa yang lainnya tahu.

Mengetahui relasi Mahyuddin yang buruk dengan GAM Swedia, Husain mencari cara lain untuk berhubungan dengan Swedia.

Muncullah sosok yang di luar dugaan ke hadapannya.

Orang itu adalah Juha Christensen, peneliti bahasa asal Finlandia. Husain mengenal Christensen sekitar 20 tahun lalu, ketika Christensen melakukan pendataan 100 bahasa yang berkembang di Sulawesi.

Namun, proses mencari hubungan dengan Swedia tak semudah yang dibayangkan.

Pada Februari 2004, Husain berangkat ke Stockholm, Swedia. Seperti dijanjikan Christensen, dia akan dipertemukan dengan pemimpin tertinggi GAM. Ternyata pertemuan itu urung, karena Malik Mahmud dan Zaini Abdullah tak mau menemuinya meski mereka sempat berpapasan di lobi hotel.

Husain marah besar kepada Christensen, yang saat itu berprofesi sebagai pedagang speed boat.

“Telaso kau Juha, kau pembohong!!” umpat Husain kepada Juha. “Orang bule pembohong!”

“Maaf Farid, maaf Farid. Saya tidak tahu kalau sifat pemimpin GAM seperti itu,” sahut Christensen.

Relasi keduanya menjadi agak tegang. Saat itu juga, Christensen berjanji akan mengatur kembali pertemuan Husain dengan GAM Swedia. Dia lantas menghubungi koleganya, pemimpin redaksi majalah Suomen Kuvalehti, Tapani Ruokanen, guna menghubungkannya dengan mantan presiden negaranya Martti Ahtisaari yang juga direktur Crisis Management Initiative atau CMI, yang dikenal memiliki banyak pengalaman sebagai penengah konflik di beberapa negara.

Husain pun menemui Ahtisaari dengan didampingi Christensen dan Ruokanen. Mister president—sebutan Ahtisaari—hanya mengenal Ruokanen, yang kemudian mengenalkan Husain dan Christensen kepadanya. Setelah itu Husain berbicara 10 sampai15 menit tentang masalah Aceh, dan konflik-konflik di mana dirinya ikut ambil bagian dalam proses pendamaian. Setelah mendengar cerita Husain, Ahtisaari tertarik dan bersedia jadi penengah perundingan Indonesia dengan GAM.

LELAKI itu mondar-mandir. Sesekali dia melempar senyum, menyalami para hadirin. Sesekali pula dia berbisik-bisik pada koleganya. Badannya tambun. Rambut memutih. Raut mukanya menunjukkan dia sedang berbahagia. Bertempat di ballroom Hotel Four Season, Jakarta, awal Mei 2008 lalu, Husain seperti sedang menyelenggarakan reuni dengan pemimpin GAM. Sejatinya, acara pagi itu seminar Peace Processes in Indonesia. Penyelenggaranya adalah Indonesia Peace Institute-Interpeace Aceh Programme, sebuah konsorsium lembaga perdamaian yang bertujuan mengawal kesepakatan Helsinki.

Husain menjabat ketua panitia seminar. Pagi itu dia mengenakan tuxedo. Jas hitamnya dibiarkan terbuka, tidak dikancingkan.

Saya melihat Malik Mahmud dan Zaini Abdullah, dua mantan juru runding GAM di Helsinki. Mereka berada di meja barisan depan. Keduanya duduk semeja dengan penengah perundingan Helsinki yang juga mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, dan wakil presiden Jusuf Kalla. Ada juga wakil gubernur Aceh, Muhammad Nazar. Mantan panglima tentara GAM, Muzakkir Manaf, duduk di kursi paling belakang, di pojok ruangan. Selain dari GAM, seminar juga dihadiri para praktisi perdamaian dari Poso dan Ambon.

“Memang tidak mungkin kita dapat menghilangkan konflik sama sekali. Karena dari sejarah peradaban manusia, konflik atau peperangan telah muncul sejak dulu, sejak Putra Adam, Qabil dan Habil yang bertikai karena kepentingan kekuasaan dan cinta,” kata Husain, saat memberi sambutan.

“Walau demikian, sejarah juga mencatat terdapat sejumlah konflik yang bisa diselesaikan dengan damai,” lanjutnya. Dia mencontohkan pengalaman Indonesia yang beberapa kali dilanda konflik, seperti di Poso, Ambon, Kalimantan, dan Aceh.

Masih dalam sambutannya, Husain mengatakan bahwa Indonesia tidaklah sendirian menghadapi konflik. Mengutip catatan sebuah lembaga riset, KOSIMO, dia menyebutkan sejak 1945 hingga 1999 ada 143 negara di dunia yang diguncang bermacam konflik. Dilihat dari upaya penyelesaiannya, konflik internal cenderung tidak menghasilkan suatu resolusi.

“Angkanya mencapai sekitar 73,5 persen,” tegas Husain.

Dan ada 51,2 persen konflik yang cenderung menyebabkan keruntuhan rezim yang berkuasa.

Memperhatikan data yang terakhir, kita bisa mengingat ambruknya Uni Soviet pada akhir dekade 1980-an sampai awal 1990-an. Negara komunis terbesar itu pecah berkeping-keping menjadi beberapa negara kecil baru dan satu negara besar hingga sekarang, yakni Rusia. Gejala bubar dan berkeping-kepingnya Uni Soviet ini terkenal dengan sebutan fenomena Balkanisasi, merujuk pada nama geopolitik kawasan Eropa Timur itu.

Elit politik Jakarta sangat cemas terhadap Balkanisasi ini, terutama sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998. Saat itu beberapa provinsi mengajukan referendum terhadap Jakarta, seperti Riau, Papua, Aceh, dan juga Timor Leste yang akhirnya jadi negara merdeka pada 1999.

“Mengacu pada riset KOSIMO tadi, tentunya Indonesia boleh berbangga hati bahwa di tengah sejumlah negara tidak mampu menghasilkan resolusi, Indonesia mampu dan berhasil tanpa ada pihak yang merasa kehilangan muka,” kata Husain.

Resolusi yang dia maksud tak lain dari Kesepakatan Helsinki yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan GAM di ibukota Finlandia itu.

Husain membutuhkan waktu tak kurang dari dua tahun untuk menelusuri informasi, jaringan, dan mencari hubungan dengan para pimpinan GAM. Dia keluar-masuk hutan Aceh, terbang ke Singapura, Belanda, Swedia, hingga mencari saudara-saudara para pemimpin GAM Swedia yang tinggal di pinggiran Jakarta.

Husain saat itu benar-benar memposisikan dirinya sebagai penghubung pemerintah, baik dengan GAM di lapangan maupun GAM di Swedia. Dalam bayangannya, apa yang sedang dilakukannya semata-mata demi urusan kemanusiaan. Dia menyimak keluhan atau lebih tepatnya cacian elit maupun pemimpin GAM terhadap sentralisme pemerintahan Jakarta, kebrutalan tentara alias ‘baju hijau’ saat bertugas di Aceh. Buku-buku sejarah konflik Aceh dia baca agar mendapat gambaran dan latar belakang masalah.

Hasilnya, seperti yang dia tulis di bukunya yang berjudul To See the Unseen; Kisah di Balik Damai di Aceh. Husain menyimpulkan ada lima kelompok dalam GAM. Pertama, kelompok GAM Swedia.

“Mereka ini adalah tokoh-tokoh senior, sesepuh yang tinggal di Swedia,” katanya. Yang jelas bisa dimasukkan dalam kategori ini tentu pejuang GAM generasi pertama yang ikut mendeklarasikan berdirinya GAM pada 4 Desember 1976 seperti Hasan di Tiro, Zaini Abdullah, atau Malik Mahmud. Sedang kelompok kedua, menurut Husain, yakni pentolan GAM di hutan yang merupakan sayap militer dari gerakan ini.

Kelompok ketiga diidentifikasikannya sebagai GAM civil society, yakni mereka yang bergerak di kota. Sementara keempat adalah yang berperan sebagai think-tank GAM, para pemikir-pemikir dan pemasok informasi. Dan kelima, adalah mereka yang berperan sebagai perwakilan-perwakilan GAM di berbagai negara yang dapat disebut sebagai duta besar mereka.

Kategori ini berdasarkan perbedaan kerja, bukan berdasarkan faksi-faksi di tubuh GAM yang belakangan mulai terlihat ke permukaan.

Apakah perdamaian di Aceh akan langgeng? Apa pun jawabannya, Husain adalah salah seorang yang terlibat dalam mengupayakan perdamaian yang terjadi di Aceh hari ini.***

Tulisan ini pernah dipublikasikan di Pantau Aceh Feature Service (www.pantau.or.id)

'Peringatan' oleh Wiji Thukul

2008-04-08T01:05:00.000-07:00

Wiji Thukul seniman kiri yang dihilangkan paksa oleh rezim Orde Baru hingga saat ini tak ketahuan nasibnya. Tak ada penjelasan resmi dari pemerintah soal ini. Pada 1986--lebih dari dua dekade lalu, Thukul membuat sebuah puisi yang selalu menjadi inspirasi perlawanan terhadap rezim berkuasa. Judulnya 'Peringatan'.

Berikut bait-bait sajaknya:
PERINGATAN

jika rakyat pergi
ketika penguasa pidato
kita harus hati-hati
barangkali mereka putus asa

kalau rakyat sembunyi
dan berbisik-bisik
ketika membicarakan masalahnya sendiri
penguasa harus waspada dan belajar mendengar

bila rakyat tidak berani mengeluh
itu artinya sudah gawat
dan bila omongan penguasa
tidak boleh dibantah
kebenaran pasti terancam

apabila usul ditolak tanpa ditimbang
suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
dituduh subversif dan mengganggu keamanan
maka hanya ada satu kata: lawan!

Solo, 1986

'Membaca Daniel S Lev'

2008-03-18T01:52:00.000-07:00

pic: Daniel Lev
Jurnal JENTERA edisi khusus 2008 berisi delapan artikel yang sebagian besar berisi pembacaan atas pemikiran seorang indonesianis, almarhum Daniel S Lev. Pak Dan—begitu kami menyebutnya—telah mewariskan pemikiran-pemikiran politik dan sejarah hukum yang cukup penting bagi Indonesia. Studinya tentang demokrasi parlementer pada 1950an menjadi karya klasik yang jadi rujukan utama sejarah periode itu.

Di jurnal ini, kebanyakan artikel berisi tentang penafsiran penulis tentang pemikiran Pak Dan. Tafsiran ini dikontekstualkan dengan kondisi hukum dan politik Indonesia zaman sekarang. Pak Dan pernah mengingatkan betapa pentingnya nilai-nilai Republikanisme. Ini ditulis ulang oleh Robertus Robet di jurnal ini. Sejalan dengan pemikiran Dan, menurut Robet, kita memperlakukan demokrasi tidak hanya secara 'berlebihan' tapi juga secara salah yakni dengan menempatkan demokrasi sebagai satu-satunya sumber dari segala yang baik tentang politik.

Ada juga artikel dari Andang Binawan yang menulis tentang pilihan minimal hukum Pak Dan. Menurut Andang Binawan, pemikiran hukum Pak Dan sangat realis. Dengan latar belakang pemikiran libertarian, Pak Dan mendasarkan keberpihakannya pada universalitas hak asasi manusia. Tidak sekadar pembelaan terhadap institusi.

Usaha pembentukan negara hukum Indonesia, dalam kacamata Pak Dan, sangat dipengaruhi oleh para advokat di zamannya. Para advokat ini menjadi promotor utama gagasan negara hukum. Namun sayang, menurut Patra M Zen dalam artikel berikutnya, peran mulia ini belakangan dibelokkan oleh sebagian kalangan advokat demi meraup kepentingan ekonomi-politik sendiri.

Pak Dan juga mengamati relasi penegak hukum semasa dekade 1940 sampai 1950an. Antara hakim dan jaksa, antara jaksa dengan kepolisian. Tulisan berikutnya dari Bambang Widodo Umar menyebutkan bahwa konflik antar penegak hukum sudah terjadi sejak awal-awal berdirinya Republik. Ini disebabkan karena pertentangan interest dan prestige.

Selain itu, masih ada dua artikel lain perempuan dalam jalur politik formal dan jejak neoliberalisme dalam pembentukan hukum di Indonesia. Masing-masing ditulis oleh Maria Hartiningsih dan Indriaswati Dyah Saptaningrum.

Di luar topik 'Membaca Daniel S Lev', kami menerbitkan artikel tentang pengadilan hubungan industrial, sebuah pengadilan baru, yang dikerjakan oleh Surya Tjandra. Serta proporsionalitas kaitannya dengan daerah pemilihan dalam pemilihan umum ditulis oleh August Mellaz dan Pipit R Kartawidjaja.

JENTERA edisi khusus yang layak Anda miliki.

Legal atau Legislative Drafting?

2008-03-16T21:05:00.001-07:00

Dua minggu lalu saya mengikuti sebuah pelatihan perancangan perundang-undangan di Banda Aceh. Saya perhatikan label acaranya: pelatihan legal drafting, bukan legislative drafting. Menurut saya pemakaian istilah legal drafting ini kurang pas.

Kata legal berasal dari bahasa Inggris yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum".

Meski kadang kita menemukan padanan kata legal ini dengan kata law, namun sesungguhnya dua kata ini memiliki perbedaan jenis. Kata legal diartikan sebagai kata sifat, sedang law kata benda. Keduanya, kata legal dan law, sering juga diterjemahkan dengan hukum.

Terus apa beda istilah 'legal drafting' dengan 'legislative drafting'?

Saya kuliah di fakultas hukum. Salah satu mata kuliah pokoknya adalah 'legal drafting'. Saya ambil mata kuliah ini sekira semester delapan menjelang tugas akhir. Mata kuliah 'legal drafting' ini menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah pilihan.

Saya ingat kelas ini diajar oleh Heru Suroso, sepertinya seorang dosen tamu di kampus. Dia mengajar tiap Selasa sore dengan mahasiswa rata-rata semester lama. Suroso mengajar kelas ini dengan metode satu arah. Mata kuliah ini teknis sekali.

Di mata kuliah 'legal drafting', Suroso memberikan kisi-kisi bagaimana membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Bagaimana menulis konstitusi atau undang-undang yang diamandemen. Ini berbeda teknis penulisannya dengan aturan yang baru sama sekali.

Dosen itu juga menerangkan isi dari konsiderans 'menimbang' atau 'mengingat' sebagai sebuah alasan sebuah peraturan dibuat. Di bagian 'mengingat' sistematika penulisannya harus urut dari jenis peraturan yang paling tinggi ke rendah. Tidak boleh keliru.

Saya saat itu tidak menyadari bahwa secara terminologis, nama mata kuliah 'legal drafting' itu kurang tepat. Legal drafting memiliki arti luas. Ia bisa dimaknai sebagai draft dokumen hukum macam surat perjanjian, kontrak, anggaran dasar, atau putusan hakim.

Begitu lulus, Maret 2005, saya langsung bekerja di PSHK sebagai redaktur jurnal. Organisasi ini sering memberikan pelatihan perancangan-perundang-undangan kepada anggota dewan atau staf perancang. Saya sesekali terlibat dalam acara beginian. Trainernya diambil dari para peneliti.

Pada 2005, PSHK memberikan pelatihan perancangan kepada beberapa fraksi DPR. Pelatihan diadakan di Hotel Aryaduta di Karawaci, Tangerang. Hotel ini luas dengan suasana yang menyenangkan. Kabarnya, hotel ini dimiliki oleh pengusaha warga negara Jerman.

Binziad Kadafi adalah salah satu trainer di pelatihan itu. Dia peneliti, dan juga ikut mendirikan PSHK pada 1998. Orangnya gemuk dan kalem. Gaya bicaranya tenang, tidak meledak-ledak.

Meski jadi trainer perancangan, namun sejatinya Kadafi konsen pada hukum pidana. Dia pernah menulis soal asas legalitas di jurnal JENTERA. Ia juga pernah menjadi koordinator riset advokat yang laporannya dibukukan dengan tajuk 'Advokat Indonesia Mencari Legitimasi'.

Kadafi memiliki pola makan yang konservatif. Ia kurang terbiasa dengan menu a la Barat seperti salad. Suatu saat kami pernah sarapan semeja di restoran Hotel Aryaduta. Kami mengobrol santai. Saya bertanya kepadanya mengapa PSHK memakai istilah 'legislative drafting', bukan 'legal drafting'?

Menurut Kadafi, istilah 'legislative drafting' itu terkait dengan fungsi legislasi dari dewan. Jadi ini soal perancangan peraturan perundang-undangan, bukan perancangan klausula kontrak atau perjanjian. Legislative drafting dengan demikian lebih spesifik dari legal drafting.

Saya rasa Kadafi benar. Kampus-kampus fakultas hukum yang masih menggunakan nama 'legal drafting' untuk mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan, perlu segera meralatnya dengan 'legislative drafting'. Agar nama sesuai dengan maknanya.

Jakarta Television

2008-03-13T01:30:00.000-07:00

Newspapers and television in Indonesia have different history of ownership. Some dailies like Kompas, Suara Merdeka (Semarang), Waspada (Medan) or Pedoman Rakyat (Makassar) were brought up by several journalists with limited economic resources. Television is a different case. This media were mostly built up by rich businessmen who mostly spread their business claws to many sectors.

Let’s begin with Trans TV, one of the youngest television stations in Indonesia. Officially aired on 15 December 2001, Trans TV witnessed the ups and downs of media development in Indonesia after the fall of Soeharto. All of the shares in the television belonged to Chairul Tanjung. 99.9 percents of the shares was owned by PT Para Inti Investindo, while the rest was taken by PT Para Investindo, both belonged to Para Group business corporation owned by Tanjung.

Who is Chairul Tanjung? “He is purely a businessman. His main intention is business,” said Riza Primadi. Riza was the former journalists of BBC London, who worked for Astro Nusantara, a cable television provider. Riza took part in developing SCTV and Trans TV. When working on Trans TV, Riza cooperated with Alex Kumara, the former operational director of RCTI and IShadi SK, the former director of TVRI.

Riza felt that it was fine to work for Tanjung. “None of his companies were included in BPPN (), Tanjung himself was never charged of any crime cases, unlike most of our rich. To me, these are all things we can be proud of, no problem at all.”

Tanjung was born in Jakarta in 1962. Since his college days, he had initiated his business. Ten years later he owned a business corporation called Para Group, which initially dealt with exporting children shoes. The first share of 150 million rupiahs was borrowed from Exim bank.

Tanjung stretched his business empire through Bandung Supermall. He also took the biggest share in Bank Mega, which he bought in 1996 from Bapindo group. Bank Mega was very critical at that time, yet after being taken by Tanjung, it gradually improved. On the memorable 28 March 2001, the bank had for the first time successfully enlisted its shares in Jakarta Stock Market for 1.125 rupiah per sheet.
Two years later, interviewed by Warta Ekonomi magazine, Tanjung stated that Bank Mega became the biggest cash cow for Para Group. “With contribution around 40 percent.”

The contribution of Trans TV was considerably significant too. The station had at least reached its break event point in the second year after it operated. It means, the station did not need any fund from the owner. “It happened around May 2003,” Riza Primadi said.

Trans TV had revealed the sign of success even since the first quarter of 2002. According to the survey of Nielsen Media Research, Trans TV was the fifth stations that gained biggest earnings from advertisements. The value was 149,2 billion rupiah.

SCTV was also established and managed by incredibly rich businessman. The circles of “Cendana” – businessmen that were close to Soeharto family – such as Sudwikatmono, Peter Gontha, Henry Pribadi, Halimah Bambang Triatmodjo and Azis Mochtar had ever took biggest shares in the station. Now, SCTV was taken by another rich businessmen: the family of Sariaatmadja.

The family business dealt with information technology. They initially took their shares through Abhitama Mediatama Co. in 2002. Then, after purchasing the shares of Henri Pribadi’s Citrabumi Sacna and those of Agus Lasmono’s Indika Multimedia, they stood out as the main shareholder of Surya Citra Media Inc., the parent company of SCTV. Agus Lasmono was the son of Sudwikatmono.

In the structure of SCTV Commissary Board issued in 2003, the Sariaatmadjas was represented by Eddy Kusnadi Sariaatmadja and his brother, Fofo Sariatmadja. Eddy was 52, while Fofo 42. Both were masters of engineering science, graduated from University of New south Wales, Australia. Fofo has life philosophy of togetherness. His idol was Bill gates.

Beside Abhitama Mediatama Inc., Sariaatmadja business group also had several another companies that were affiliated to the group, such as Abhitama Cithra Abadi Inc., Abhimata Persada Inc., Bitnet Komunikasindo Inc., and Elang Mahkota Teknologi Inc.

All of these corporations were consolidated unfer the group of Elang Mahkota Teknologi – abbreviated as Emtek. In 1980s, Emtek is the single license holder of Compaq brand in Indonesia. This group was also assumed to supply computers and other needs of information technology in several departments during Soeharto’s presidency.

The rapid growth of television since the fall of Soeharto urged this family to take the hand of publishing group called Mugi Rekso Abadi (MRA). They established O Channel, a Jakarta local television that primarily exposed metropolitan living: food, parties, fashion and life style.

Amelia Hezkasary Day from Indonesian Broadcasting Commission (KPI) stated that Sariaatmadja group was also aided by Singleton Group from Australia, a business conglomerate in communication that owned radio and television network, public relation corporation and advertising agencies. In addition, they also moved in business operation and media financial management consultancies.

Singleton Group Limited is the metamorphoses of John Singleton Advertising Limited (JSA) in 1996. Singleton Group itself actually had merged to the conglomeration of STW Communications group Limited, or commonly abbreviated as SGN. In the profile of this corporation listed the name of John singleton, the founder and the holder of majority shares. John Singleton, according to Miladay – the nick name of Amelia Hezkasary Day – was the friend of Sariaatmadja, when the latter went to college in Australia.

FRIDAY, last 30 September, ANTV jolted the circles of Batavia television with shock: in Executive Club, Hilton Hotel Jakarta, the chief director of Cakrawala Andalas Televisi Inc., ANTV’s parent company, Anindya Novyan Bakrie announced the purchasing of 20% of the shares by Star TV that was owned by global media conglomerate, Rupert Murdoch.

Anin was the eldest son of Aburizal Bakrie, now the Coordinator Ministry for People Welfare, from Bakrie Group, one of the biggest family corporations in Batavia. This group owned business in property run by Bakrieland, in finance consultancy by Bakrie Investindo and Bakrie International Finance, and in telecommunication by Bakrie Telecom Inc, the producer of Esia, a provider of CDMA (Code Division Multiple Access) cellular phones.

Anin stated that Murdoch bought new shares. The composition of old share holders did not changed at all. Who own the rest of the shares then?

According to the Note on Changes of Corporation’s Basic Statue issued by Cakrawala Andalas Televisi Inc in 2004, Bakrie Investindo, Inc. owned 191.443 shares, CMA Indonesia, Inc. 60.000 shares, Bune Era Mandiri, Inc. 53.880, Satria Cita Perkasa, Inc. 457.378 and Kencana Cita Kusuma, Inc. 72.222. Nirwan Dermawan Bakrie, Anin’s uncle, owned 87.108 shares.

CMA Indonesia, Inc. used to hold major shares when ANTV was drowned under the heap of 1,2 trillion rupiah debt in 2002. The fund management company was founded by credit providers who agreed to convert their unpaid credit into ownership shares. Anin was the chief director.

The infiltration of Murdoch to ANTV intensified fragmentation in television business. According to “Outfoxed: Rupert Murdoch’s War on Journalism”, a documentary directed by Robert Greenwald, Murdoch at least owned 300 television channels, several film companies and cinema network. In addition, Murdoch also owned News Corporation and Fox News, two biggest media conglomerates in the world. Three publishing companies : HarperCollins, Reagen Books and Zondervan Christian Publisher also stood out under Murdoch’s knees.

All Murdoch’s companies served at least third fourth of world population. Murdoch stretched his claws in hundreds of newspapers in Australis, Fiji, Papua New Guinea, England, and United States. Also in television industry by conquering Fox Station Group, BskyB in England, Sky Italia, Sky America Latin, Foxtel Australia, North and Latin AmericaDirectTV, and Star TV in Asia.

Murdoch clearly invested fewer shares in ANTV. Newsweek magazine investigated that Murdoch’s shares in ANTV valued less than 20 million US$. Yet, his presence in Jakarta marked the opened television market in Indonesia. The integration with global market was imminent. Murdoch had changed the map of television ownership in Indonesia rapidly, as it had suspected that other international companies such as Malaysian Astro TV would also do the same.

These investors, including Murdoch and Bakrie, spread their wings to television industry not to serve public, but to dig more money from this promising business. Imagine this: 220 million consumers centrally controlled with weak rule of law, easily bribed bureaucracy and not critical to media. The 2005 data of AC Nielsen Media Research implied that in 2004, 82% of media consumption was for television.

According to the similar source, television gained around 16 trillion rupiah, or around 70% of total advertisement expenses that reached 23 trillion rupiah in 2005. Newspapers and magazines were in the next line with 26% and 5%.

WHO owned Lativi? This television station was founded and dominated by Alatief Corporation, which was owned by Abdul Latief, a businessman and playboy Soeharto ever appointed as Minister of Manpower. Firstly aired in August 2001, this television station was formerly a company named Pasaraya Mediakarya which was founded by Latief to support his clothes retailer, Pasaraya. It was nearly the airing time that the name was changed into Lativi Mediakarya, Inc.

This change was recorded in the Note on the Change of Company Statues of Pasaraya Mediakarya, Inc. that was signed in the presence of Vita Buena, a notary, on 7 August 2000, and was formally approved in Supplement to Gazette no.24/1837 2001.

I did not find the name of Abdul Latief in the document. On the other hand, I noticed the name of Usman Ja’far as the chief director. Usman Ja’far, a Malayan, one of Latief’s hands, used to take the position of Pasaraya commissary. Now, Ja’far was the governor of West Kalimantan.

The case of 1,5 trillion unpaid credit in Mandiri Bank in May 2005 marked the dark era of this television station, as it gained 328,52 million rupiah credit from the bank. The director of Lativi, Hasim Sumiana, the successor of Usman Ja’far, used to bring to court as one of the suspects. Abdul Latief and Usman acted as witnesses.

According to Gunawan Alif from advertisement magazine Cakram, Lativi was the eight position of televisions with highest advertisement income. This position is not fairly different from ANTV’s (the sixth) and TV7 (the seventh). “They hang on because of Spongebob show and programs exposing (a bit of) sexuality,” said Alif. Spongebob is a children cartoon about under-the-sea-animal-living.

“If they don’t manage to increase their rating, it will be difficult (for them to exist),” added Alif. “As the top five are old, established television.”

Amidst this critical situation, the news of international private fund’s entrance in Lativi – similar with what Murdoch did in ANTV – filled the air. This time, TV3 was the one coming. The television was owned by Malaysian Media Prima Berhad (MPB), who was also known to hold 43% of shares in New Strait Times daily.

Miladay from KPI argued that what TV3 did to Lativi was like foreign investment. TV3 injected his fund aid, and Lativi would restructure its debt, as well as its composition of ownership. But that was for later.

Similarly, TV7 used to be reported to being infiltrated by international fund. In terms of ownership structure, the station was different from others. TV7 was founded by Kompas Gramedia Group, a business corporation, one of potential players in media industry. But, is it true that media is their one and only playground? Not really. The corporation actually dealt with hotel and trade business and Gramedia Bookstore network.

Moreover, TV7 did not explicitly mentioned Kompas Gramedia Group as their owner. The television’s company statue mentioned six owners. Three corporations and three individuals.

Three individual shareholders were Sukoyo (3.000 shares or 1%), Yongky Sutanto (10.500 shares or 3,5%) and Lanny Irawati Lesmana (5,5%). While the three corporation shareholders were Teletransmedia, Co. (48%), Transito Tatamedia (38,7%), and Duta Panca Pesona, Co. (3,3%).

My investigation finally showed that Lanny Irawati Lesmana had familial relationship with Karna Brata Lesmana, the director president of Inter Delta, Co, a distributor for Canon and Kodak photographic utilities. In TV7, he was related to Duta Panca Pesona, Co. Sukoyo was a fishery businessman from East Java. He initially held the airing license of Duta Visual Nusantara, Co., the corporation of TV7. Then, Kompas Gramedia Group bought it and changed the name into Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh. “Sukoyo himself gained great amount of money from this purchase,” Milady said. He then founded local television in Jakarta called Space Toon.

When Murdoch almost reached a deal with ANTV, news on the prospect of the media conglomerate buying TV7 emerged heavily. TV7 nevertheless claimed the news false. “ We had not so far gotten information from upper circles,” said Moko Pamungkas, the spokesperson of TV7 public relation to me.

Similarly, Uni Lubis, the vice-redactor of TV7, stated, “We always had meeting every Thursday in Palmerah (the headquarter of Kompas Group). But our leaders never mentioned anything about the matter,” said Uni. The composition of ownership was still the same.

IN ORDER TO secure the interest of Cendana clan, the first five television stations founded in the era of Soeharto were owned by members of the clan. From Bambang Triatmodo, Siti Hardijanti Rukmana, Sudwikatmono, Sudono Salim to Peter Gontha.

The wind now has blown to the direction of economic liberalization. Foreign players were free to enter the business, as guaranteed by article 17, 2002 Law on Broadcasting.

The law allowed foreign investors to own maximum 20% of the whole shares of television station. Yet, non-Indonesian citizens were allowed to take positions as technical-related and finance-related officers in the station.

Yet, some big television stations, say Indosiar and RCTI, had not yet released from the web of Cendana.

Indosiar, for example, could not be detached from the business trace of Sudono Salim, the biggest conglomerate during the era of Soeharto. The second generation of Salims, Andree Halim and Anthony Salim were recorded as the owners of the television in 1999. Their share portions were almost the same. Fifty fifty.

During the crisis of economy, Salim Group tumbled. Their debt was enormous. Their assets, such as BCA, were confiscated by BPPN (Comission for Healthy National Banking). Indosiar was, too. BPPN then created a holding company named Holkindo Perkasa, Co. to put together all Salim Group’s companies.

In 1999, Holdiko entered Indosiar and held half of Indosiar’s whole shares. The young Salims owned the rest. This time, they did not appear as individual, but using other companies named Prima Visualindo, Inc, where the siblings, Andree and Anthony, held 33,3% of shares each. As a closed company, Indosiar had not yet registered in Stock Market at that time.

In 2001, Holdiko held 67,37% of the shares, while Prima Visualindo 32,67%. Very imbalanced.

Like a gas baloon, Holdiko shrank as time goes by. As I cited from Proposal of Providing Service in BPPN issued by Trimegah Securities, Inc., it was at the same year that Holdiko’s shares shrank into 8,26%. Trust magazine supposed Salim was behind this case.

To take some proofs, Salim also held the major shares in Prima Visualindo, Co., which owned 27,7% of shares in Indosiar. Salim was not recorded in the documents of company foundation, but Widodo Purnomosidhi, the chief director of Prima Visualindo when it was founded in 1990, was.

Purnomosidhi was also one of the founders of Indosiar beside Karel Budiman. In the archive of Apa Kabar Mailing List, I found that the duos worked for Pertiwi Asri, Inc., which used to have conflict with the Department of Forestry.

Through TDM Asset Management, Inc., Salim had 29,02% of shares in Indosiar. Thus, Salim had managed to reclaim the ownership of Indosiar and had full control over the station. Indosiar had already been enlisted in Stock Market at that time, with the holding name of PT Indosiar Visual mandiri. It used IDSR as its stock ticker symbol. Public held the rest of 43,2%.

As if not enough, Salim kept striking back. After successfully taking over Indosiar with its two companies, now Salim launched another strategy: lessening public ownership, and adding its own portion. A new holding company was then established to replace IDSR in stock market. Monday, 4 October 2004, Indosiat Karya Media Inc. emerged. IDKM was enlisted as stock ticker symbol. Indosiar Visual Mandiri was delisted.

Angky handono, the chief sirector of Indonsiar stated, “The shift of holding company is aimed to facilitate the company to expand to other multimedia sector easily.”

Yet, some analysts assumed that all of this was all tricks to cover Salim’s expansion. The most recent fact showed that Prima Visualino Inc. held 95,24%, the majority of the shares. Here comes the episode of Salim’s domination over Indosiar.

What about RCTI? The circles of Cendana family were clearly around in the television. Particularly when RCTI, TPI and Global TV were synergized under one giant media company: Media Nusantara Citra, Inc. from Bimantara Citra, Inc.

Bimantara was a company founded in Jakarta in 1981 by Bambang Triatmodjo, the third child of Soeharto, and his two school mates, Rosano Barrack and M. Tachril Sapi’ie.

The fall of Soeharto scattered his children’s business. Together with the father’s chronicles, they were dragged to the courts. Investors avoided business with them. Bimantara Citra, Ltd also experienced it, as their alleged association with Cendana family – through Bambang Triatmodjo – did not wither whatsoever. Their share price was stagnant. Investors were anxious of pro-Soeharto label. The regime itself was considered anti-democracy, corrupted and involved in murder of thousands of people.

Up to 2001, Bambang Tri held major share, 31, 49%. He used Asriland, Inc.

Such condition actually did not affect Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo- familiarly called Hary Tanoe, a young Chinese broker from Surabaya. Hary Tanoe, on the other hand, entered the show and became a hero. “Hary Tanoe did not originally come from media. He was a fund manager who knew very well how to distribute money,” said Miladay from KPI.

In 2002, Hary Tanoe took some of Bambang Tri’s shares and directly took over 29,94% of the shares through Bhakti Investama, Inc. The shares of Asriland shrank to 12,37%. As a result, Bimantara’s shares in stock market increased.

The following years were the years of ups and downs. Asriland used to increase its shares into 14,20%, and Bhakti Investama 37,33%. In 2004, Bahkti Investama held 39,60% of the shares, while Asriland was in its anticlimax, holding only 11,39%. The rest of the shares was held by Almington asset Limited (10,89%), Astoria Development limited (5,59%), Sinarmas Sekuritas Inc (5,41%), Rizki Bukit Abadi Inc (4,51%), and Matra teguh Abadi Inc. (0,78%). The public and cooperatives owned 22,19% of the shares.

Bimantara was the sub-holding company for Bhakti Investama in the sector of media and broadcasting. In order to consolidate the business, they established Media Nusantara Citra Inc. of which 99,99% of its shares was taken by Bimantara Citra. The rest of 0,01% was held by Infokom Elektrindo Inc, the child company of Bimantara Citra. Now the sub-holding of Bhakti Investama held 100% of shares in RCTI and Global TV.

What was the trace of Bimantara in TPI? In the third oldest private television station, Bimantara left 25% of the shares for Siti Hardijanti Rukmana –a.k.a Tutut, the oldest daughter of Soeharto, who previously owned the station.

Artine Utomo, the chief executive operation of TPI told me that Bimantara entered TPI by the request of Tutut two and half years ago. It was Tutut that directly asked Bambang Tri. “This company was almost bankrupt because of debt. Then Bimantara came. It was a rescue operation, although many people thought we did take over the company,” she said.

“So, it was not Bimantara’s taking over?” I asked.

“So it was assumed formerly. We did not know when we decided to enter the television, now it became like this,”

Bimantara also plunged into the business of printed media by launching Trust magazine and appointed Artine as the magazine’s director. In addition, Bimantara also published Genie tabloid and Seputar Indonesia daily.

The expansion did not stop here. The company also owned Trijaya Network Radio Station which superseding Dangdut Radio 97.1 FM., Women Radio 94.3 FM, and Arif Rahman Hakim (ARH) Radio 88.4 FM.

Sari Widuri, the broadcaster of Women Radio, provided her own analysis on this ownership. “MNC is a giant who wanted to take over the media. They seem to consolidate radio and television. The segment of RCTI was made to pair with those of Trijaya and Women Radio. TPI with Dangdut Radio, and Global TV with ARH FM,” she said.

The radio stations were included in MNC Radio Network, of which 95% of the shares were owned by Media Nusantara Citra. The launching of this network on last 7 September was lively broadcasted by RCTI, Global TV and TPI for 90 minutes, as well as by the radio network, including women radio.

The impact of this broadcasting is flood of complaints directed to Indonesian Broadcasting Comission (KPI). “My cellphone inbox was filled by sms of complaint,” Said Milady. The commission argued on broadcasting monopoly. Sinansari Ecip, the vice-chief sent a letter of request for clarification to RCTI.

The reply came a week later. Gilang Iskandar, the deputy corporate of RCTI argued that, first, the show was one time off show, not permanent one, and second, referring to the survey of AC Nielsen, only 20% of audiences watched the show. Global TV 1%, RCTI 12% and TPI 7%.

Similarly, Artine Utomo from TPI stated that “ TPI has been included in MNC for almost two and half years. During the time we only had three or four times joint live shows. Your question refers to anxiety of having uniform shows in televisions? TPI has its own program and segments. So does RCTI and Global TV. You can monitor each station’s News program,” she said explosively.

“Therefore, your anxiety is relevant if such a show is broadcasted each week.”

Miladay refused the arguments of Iskandar and Artine Utomo. She argued that such action was a monopoly. “In Germany, 20% (share of audience) is a sign of monopoly, although it is one time off show. Because of the broadcasting of joint show, the public, for example, could not watch their usual program. Their needs are not accommodated.” She said.

“In Indonsia, however, we have not found the right model. We are looking for the data first. What is their concentration? All rights, they said their audience is 20% of all. What about Trijaya Radio Network? That makes more than 20%,” said Miladay rhetorically.

There is absolutely nothing wrong if a businessman founded television stations. Yet, it became critical when television is used as part of business strategy, as a means to dig more gold. If that is so, then television moves to where money flows.

The difference between television and old newspaper industry lies in the essence of the industry. Ideally, a media company is a public institution, not a social institution that provides donation. It indeed needs to seek for benefit, but still serve public needs in order to – according to Bill Kovach, a thinker on journalism, - “be able to govern itself”.

The televisions in Jakarta tend to act as merely business institutions. When programs on crime were popular, almost all television station competes to present blood on their screen. And when sexuality themed shows gained great rating, all television station produced talk shows and (not funny) comedy on sex and sexuality. Now the trend has shifted to ghost stories, started from myth related reality show to soap operas on after-life realm.

I noted that such soap operas recently dominated prime-time show, from 19.00 to 21.00. Around 20 soap operas with similar themes were aired every week.

RCTI aired “Pintu Hidayah” and “Habibi dan Habibah”. TPI “Rahasia Ilahi” and “Takdir Ilahi”. Trans TV ”Taubat”, ”hidayah” and ”insyaf”. SCTV did not want to be left behind and aired ”Astaghfirullah”, ”Kuasa Ilahi”,”Suratan takdir” and ”Kiamat Sudah Dekat.” ANTV “Jalan ke Surga” and “Nauzubillah Minzalik”. Indosiar “Titipan Ilahi”.

The rating for these soap operas is considerably high. “Rahasia Illahi”, for example, used to reach 14,2 and reach 40% of audience share. “Takdir Ilahi” that was aired next, was able to reach the number of 12 even before its tenth episode was aired. “Taubat”, in less than 2 months, successfully reached 6,4.

Harianto from SCTV Public Relation told me that before airing a program, SCTV considered four criterions: audience share, variation of program, business and need. “These four aspects are related to each other,” he said. “A program may be of high quality, but public may say otherwise. Our Programming division must consider such a matter.”

“Our main consideration before airing a program is whether the market will like it or not,” said Eko Suprianto, the manager of Local Acquisition Programme in Lativi, as cited by Media Indonesia daily.

Public do not have any opportunities to consume various TV shows. Arswendo Atmowiloto, a cineaste, stated “The dumb one here is the management of television station. They are reluctant to provide alternative shows for their audiences. They are not able to explore alternatives, including airing healthy, beneficial and educative programs.”

Arswendo basically stated that these owners of televisions were dumb. Television often becomes the right hand of their owner – businessmen to promote their products.

In Trans TV, for example, we noticed that advertisement of Bank Mega was aired routinely. Esia was often advertised in ANTV, while Trijaya Radio Network, Trust magazine, Genie Tabloid and Seputar Indonesia daily in RCTI-TPI-Global TV. Indosiar routinely put “Gebyar BCA” on the show, referring to Salim Group owned bank.

Lativi is no difference. I used to pay close attention to “TopNews” program in Wednesday, 27 September 2005, midnight. The program included a news-like promotional report of Pasaraya Grande in Blok M. The report showed pictures of retail design, food court, children playground, and interview with Amelia Handayani, the business director of Pasaraya.

Adiences was fed with news on exquisite shopping center. Lativi guided the audiences’ opinion to a comfortable shopping center named Pasaraya Grande. It was not made known to public that the clothes retailer and Lativi belonged to the same group.

It is clearly unfair for television to serve its owner channels for promotion or means for harvesting money. Television had the capacity to invite audiences more than other medias, as it was accessed by most of Indonesian public.

Survei International Foundation for Election System (IFES) revealed, 85% of the people in Indonesia got any information from television. While Media Index Wave 2005 concluded that 92% of the people in Indonesia consumed television, while only 28% read newspapers and 19% magazines.

Where did the power derive from? Clearly from public frequency that was exploited to meet political and economical interest of television owners. Then, what did public get? “If television lied in the hands of businessmen, what remained was only money,” said Miladay.

WIDIYANTO works as an editor of Jentera Law Journal that is published by Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (Indonesia Centre for Law and Policy Studies). This article was published on Bisnis Indonesia, March 2006.

Acehnese Youngsters: Those Far Away from Home

2008-03-13T01:27:00.000-07:00

The night had been half way through, but Zul Asmi was still awake. Many cigarettes were continuously lighted up. The man had been seriously watching a talk show in television on the proposal of law on Aceh. Sometimes he uttered comments or even protests over the debate, sometimes a grunt of dissatisfaction to a friend watching the show with him.

The young man from Kuta Binjei, Julok, East Aceh had always been closely following the update of situation in Aceh. When the disastrous tsunami hit the land in 2004, he directly volunteered himself to provide aid. For 15 days, together with other thousands volunteers, he carried dead bodies, prayed for them according to Islamic tradition and buried them. As a consequence, his study in the Faculty of Law, Indonesia Islamic University (UII) Yogyakarta had been left unattended for a little while.

Going to college in Java island, Zul Asmi had never disengaged himself from Aceh. The skinny young man also formed an organization of students from Aceh, which he named Ikatan Mahasiswa Korban Daerah Operasi Militer Aceh/ The Association of Aceh Military Operation Territory Victim Students (IMKDA).

The organization was small. They borrow a corner in Bale Gading, Aceh Students Residential House in Sagan as their secretariat. Only 14 people become the members, while the organization was structured into two divisions: one on network and the other on education. Asmi was the chairman.

“We initially needed a media to gather all students that became the victim of military operation that got scholarship to go to college free,” he told me.

The program of sending Aceh students to college for free was initiated by Asmi’s college and two other Islamic colleges in Yogyakarta, namely Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) and Universitas Ahmad Dahlan (UAD). The program had been providing opportunities for many students (both men and women) from Aceh to go to colleges in Yogyakarta since 1999.

According to SF Marbun, the former Rector Assistant of UII, the program was the form of University’s concern to Aceh. He did not expect to lose a generation at the expense of war between GAM and Indonesia.

“We presented the arguments to the people of Aceh and alim ulamas – religious leaders in Aceh – when the latter intended to meet the members of House of Representative in Jakarta,” Marbun said.

A year after Soeharto fell, the socio-political situation in Indonesia was opened. The people began to gain their freedom of expression, without fearing military torture, jail punishment or abduction.

The ideas of ‘freedom’, ‘referendum’, and ‘federalism’ emerged everywhere, from Irian Jaya to Aceh in the tip of Sumatera.
“Let us work for a better Indonesia, since when it happens, Islam will also gain its grandeur. It is better to do so rather than establishing independent, small countries,” Marbun said.

It was not clear whether it was because of UII’s success in imposing their arguments or of other causes, the meeting; which was attended by 30 alim ulamas and Aceh people figutres; had agreed to provide scholarship for bright, good mannered, but poor because of conflict, Aceh students.

Executing the agreement, UII worked with The Commission for “The Disappeared” and Victims of Violence (Kontras), which selected the candidates of beneficiaries. Kontras was an NGO that concerned to fight for justice for the victim of human rights violence. The institution was founded in Jakarta by Munir, who passed away of poisoned during his air trip to Amsterdam, the Netherlands. State Intelligence was suspected to get involved in this murder case. Although some of the suspects had been dragged to court, many people considered that they only the executors, not the architect.

The activists of Kontras Aceh employed various ways to execute the selection. They put ads in media, printed leaflets, invited journalists to press conferences, designed radio talk show and even directly visited high schools, promoting the scholarship. 30 people were expected to pass the selection every year. Bustami Arifin, te general secretary of Kontras – Aceh at that time was glad to help. The requirements of the program were easy to fulfilled. “He/she (the beneficiary) must be a directly effected victim. The true victim can be their parents,” he said.

Administration business was simple. Just writing letter of willingness and filling forms of parents’ permission.

“So many people were eager to participate, but their school diplomas were unfortunately burnt to ashes,” Bustami said. “We do not accept such candidates as it did not meet the requirements set by the universities.”

In order to check if the candidates truly deserved the scholarship, activists of Kontras – Aceh directly visited their houses. Those who were economically established were dismissed from the list.

“We used to reject one proposal, as the people in question, thanks to our careful checking, had a rich relative owning a big house. This did not meet the requirement,” Bustami said.

The first generation of scholarship beneficiaries comprised of 10 people among 50 tested. The second generation 12, while the third 11. In 2002, the final year of scholarship program, 22 people passed the selection.

Zul Asmi belonged to this last generation.

He took law as his major. The scholarship covered his five years tuition. If he went beyond that span of time, he was supposed to pay his own tuition for the rest of his study time.

The scholarship did not cover daily expenses, however. It was such a luck for Asmi that his older brother sent him some money and the government of Aceh province sometimes offered a hand.

But when these helps came later than he expected, he unwillingly borrowed money from friends. “As soon as the money arrived, I paid the debt,” he said.

On the left side of Bale Gading stood an old house. Huge. Sturdy. The wall was dull. Some people strolled around in front of the building, Aceh women dormitory. One of them was Sitti Halimah. Tall, light skinned, veil wrapped her head, hiding her hair, exposing her face, as Islamic women dress code usually required.

Halimah lived in the dorm. During her four years living in Yogyakarta, not once did she ever go home to Aceh. Sometimes she called her family in Aceh. She took Pshychology, now in her eight semester. Similar to Zul Asmi, she was granted scholarship as the victim of Military Operation Region (DOM).

“My family actually forbade me to leave. Even until now. But I was eager to learn. I thought I had to go to Jogja to study, whatever happened,” she said.

Since Halimah left, her mother had been sick. Depressed.

“My mother should have gone to therapists. It was hard to leave her, as we were very close,” she said.

Separated temporarily from family is likely to be the difficult thing some of scholarship beneficiaries must pass. Parents also seemed to unwillingly let them go. Yet, commitment to study made these Acehnese youngsters stronger.

Muhammad Nasir, a student of Governance Science of Muhamadiyah University Yogyakarta from Idi Cut, East Aceh, was nevertheless not bothered by the feeling of missing family and relatives. His father fully agreed on his leaving, but his mother was a bit anxious.

“I am afraid I cannot see you again,” said Natsir, mimicking her mother.

Yet, the anxiety of Zul Asmi’s parents was more political. They were afraid that their son became the military’s target of operation as he had left Aceh.

“They were afraid that I would be kidnapped, not sent to school,” Asmi said.

Aceh had become the region of military operation for almost a decade; from September 1989 to August 1998. According to the report of Kontras published under the tittle of Aceh Makes Peace with Justice?, 3.430 cases of torture by military, 1.958 cases of missing person, 128 cases of rape, 1.321 cases of murder, and 597 cases of intentional burning occurred during the application of military operation in the regions. All of those cases are ones recorded. There were probably many that were not.

“DOM (Military Operation) had created traumatic experience for Acehnese. The economic was devastated, so was the education,” Asmi said. His father died when he was in the first year of Junior High. His family used to be beaten by the military. His uncle was shot to death, while his brother was shot in his hand, but managed to live.

“I believe DOM is government’s anarchic attitude to its own people, without counting its impacts on humanity and environment. Not many people had known that they were actually robbed by their own country. It was all for the reason of security,” said Halimah whose brother was murdered by GAM because of joining Indonesian Armed Forces.

Although his late brother worked for Indonesia, Halimah strongly detested the Military Operation implemented by Soeharto’s government. According to Halimah, it was better to bring to court those who did wrong. Such a process is better rather than setting war with the opponent.

“It is because of conflict that the people will not grow up healthily. And it is the very conflict that causes the nurturance of the causes of separatism,” she said angrily.

The conflict was less intense between 1999 and 2002. Some of Aceh youngsters were able to go to school again. The program of free school for victims of DOM run smoothly, though the number of beneficiaries never met the intended target.

Unfortunately, the situation in Aceh heated up again during Megawati’s presidency. Megawati was known to be close to the military. She even did less effort to inquire justice for her supporters who died or missed in defending their party office from hoodlums’ raid on 27 July 1996. Megawati decided to re-impose the military operation in Aceh in 2003. The scholarship program was consequently halted. Aceh was torn apart.

“We were disappointed to see the program was devastated. We were really sorry. Kontras has big expectation that this program would sustain, but it depended on the universities,” said Bustami.

I confirmed this to Marbun.

“Please go to the university. I don’t have the same position as before,” he said shortly.

*)Widiyanto is the contributor of Pantau Syndcate. This article used to be published in the syndicate.

Pelatihan Legislative Drafting di Banda Aceh

2008-03-05T19:43:00.000-08:00

Selama tujuh hari kemarin, saya meninggalkan Jakarta untuk mengikuti pelatihan perancangan perundang-undangan di Banda Aceh. Ini pelajaran baru buat saya.

Penyelenggara acara itu dari kantor kami (PSHK) bekerja sama dengan satu organisasi sosial Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI). Empat orang trainer dari PSHK, sedang panitia dari MiSPI. Peserta berjumlah sekira 18 orang. Ada birokrat, dosen, komisioner, politikus, aktivis perempuan, polisi, dan pendamping anak.

Pelatihan itu dirancang untuk membuat, menilai dan memperbaiki metode pembuatan perundang-undangan. Ketentuan hukum membolehkan tiap daerah mengeluarkan aturan sendiri. Aturan daerah berada paling dasar struktur hirarki sumber peraturan perundang-undangan. Artinya, ia tak boleh bertentangan dengan sumber hukum di atasnya seperti konstitusi atau UU.

Kesannya mengekang, namun memang demikian ketentuan normatifnya. Bila di daerah lain disebut peraturan daerah, maka di Aceh, aturan lokal dinamai qanun. Istilah ini diambil dari bahasa Arab yang berarti peraturan.

Istilah qanun ini besar kemungkinan ini karena arabisasi yang sedang mekar di Aceh. Jadi hampir semua aspek sosial masyarakat disimbolkan dengan kosakata dan gambar-gambar bernuansa Arab.

Menurut Suraiyya Kamaruzzaman, penerapan Syariat Islam ini merupakan satu rekomendasi solusi konflik Aceh dengan Jakarta. Ini rekomendasi tim penasehat Aceh yang dibentuk oleh Presiden Habibie pada 1999. Tim ini diketuai oleh H. Usman Hasan, seorang tokoh Aceh.

Mulai saat itu, syariatisasi muncul secara massif dan sistematis di Aceh. Perempuan wajib mengenakan jilbab, pegawai pemerintahan berhenti kerja ketika azan terdengar, rumah makan wajib tutup bila ada azan magrib. Dari sisi masyarakat, muncul kelompok-kelompok macam milisi yang bertindak sebagai penegak syariat. Mereka menggebuk, menangkapi, menahan orang-orang yang dituduh melanggar.

Tak kurang dari dua undang-undang tentang Aceh yang kemudian disahkan parlemen Jakarta: UU no 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU no 37 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Aturan pertama belakangan direvisi ketika zaman pemerintahan Megawati yang memberikan status daerah otonomi buat Aceh.

Dasar diterapkannya qanun dan syariat Islam di Aceh adalah UU no 44 tahun 1999. Praktis sejak itu semua peraturan daerah berganti nama dengan qanun. Pelatihan kemarin hendak menawarkan metodologi dalam perancangan qanun. Ini guna menghindarkan aturan yang tidak operasional. "Antara implementasi dengan hukum itu merupakan satu kesatuan," kata Irfan Hutagalung, salah satu fasilitator.

"Jadi bukan soal implementasinya saja yang bermasalah, namun perlu dicek jangan-jangan aturannya yang bermasalah."

Trainer lantas memberi contoh sebuah perda yang mengatur soal larangan seragam yang sama buat tukang ojek. Ini contoh salah karena yang diatur itu seragam, bukan tukang ojeknya. Subyek harus orang atau lembaga yang disebut secara khusus. Bukan benda mati.

Peserta diminta mengoreksi perda-perda yang salah secara metodologi. Kami harus menunjukkan di mana letak kesalahan dan bagaimana yang benar. Patokannya banyak. Selain dari aspek subyek, ada juga dari kalimat. Kalimat perundang-undangan atau qanun setidaknya mengandung norma wajib atau harus, atau dilarang. Ini penting sebagai penegasan dari prinsip 'siapa melakukan apa'.

Reny Rawasita, trainer yang lain, menyarankan agar perancang menghindari kata-kata yang bermakna sangat umum, seperti demokrasi, pemerintah, atau negara. Kata ini berpotensi menimbulkan perdebatan, dan bermakna abstrak. Kata macam ini perlu dielaborasi lagi sehingga operasional.

Dalam pelatihan itu, kami juga diajari membuat naskah akademis sebagai basis pembuatan aturan. Naskah ini intinya berisi soal analisis masalah sosial yang hendak diatur. Ada faktor sosial, siapa aktor yang terlibat di situ, bagaimana perjalanan sejarah masa lalu masalah sosial, hingga rincian solusi yang ditawarkan.

PSHK menyebut metode ini dengan Metode Pemecahan Masalah, disingkat MPM. Metode ini memakai tujuh alat analisis meliputi aturan (rule), kesempatan (opportunity), sosialisasi (communication), kapasitas (capacity), kepentingan (interest), proses (process), dan pandangan masyarakat (ideology). Kami biasa menyingkatnya dengan ROCCIPI.

Poin penting yang tak saya lupakan bahwa tak semua masalah sosial dapat dipecahkan lewat aturan. Banyak model solusi yang lebih murah dan efektif ketimbang sebuah aturan. Saya setuju dengan hal ini. Alasan saya lainnya karena institusi-institusi sosial dan pemerintahan senantiasa masih dikuasai elit oligarki yang tak merakyat.

Elit membajak institusi atau lembaga-lembaga sosial itu untuk melayani kepentingan mereka. Rakyat masih saja dipinggirkan. Contoh paling hangat ketika politisi Senayan mengesahkan UU Pemilihan Umum, Senin (03/03) lalu.

Dari Aceh saya berkaca.

Note: Saya mengganti titel dari semula 'Pelatihan Legal Drafting' menjadi 'Legislative Drafting'. Penggunaan istilah pertama kurang tepat dilihat dari penamaan.

Pembunuh Udin yang tak Tersentuh

2008-02-19T23:34:00.000-08:00

Judul buku : The Invisible Palace
Penulis : Jose Manuel Tesoro
Penerbit : Equinox Publishing (Asia) Pte.Ltd, Jakarta
Tebal : 326 halaman
Cetakan : I, tahun 2004

Oleh Widiyanto

Pepatah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan taring sekiranya perlu ditambah: jurnalis mati meninggalkan misteri. Terlebih lagi jika penyebab kematiannya karena dibunuh. Itu yang terjadi pada kasus pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin atau lebih dikenal dengan Udin.

Ia dianiaya di rumah kontrakannya di Jalan Parangtritis km 13, Bantul. Selasa malam, tanggal 13 Agustus 1996. Ceritanya, menurut Marsiyem, istri almarhum Udin, malam itu sekitar pukul 10.40, ia sedang menyetrika. Sisa lima potong pakaian terakhir.

Tiba-tiba mendengar pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Ditinggalkannya menyetrika barang sejenak. Ia pun beranjak membuka pintu.
”Siapa?” tanya Marsiyem.
”Ini saya, Mbak,” kata orang yang mengetuk pintu. Marsiyem tak mengenali orang yang datang malam-malam ke rumahnya. Kepada Marsiyem, orang asing itu menanyakan apakah Udin di rumah? Dijawabnya, ya. ”Ada perlu apa dengan Udin?” Marsiyem balik bertanya. ”Saya mau menitipkan sepeda motor pada Udin,” kata orang asing itu. Tanpa curiga, Marsiyem memberitahukan kepada suaminya yang sedang main game di komputer.

Udin menemui tamunya dan Marsiyem melanjutkan menyetrika. Tak lama berselang, ia mendengar suara pukulan. Buk, buk, buk. Ia lalu mendekati dari mana asal suara. Dan ternyata…. Udin, suaminya, jatuh tersungkur di lantai. Bersimbah darah.

Itu merupakan episode-episode terakhir Marsiyem melihat sang suami dalam sejarah hidupnya. Tiga hari berselang, Udin dipastikan meninggal akibat luka-luka yang sangat serius pada bagian kepalanya.

Misteri pembunuhan Udin diduga berkaitan dengan tulisan-tulisannya di Bernas yang kerap mengungkap isu-isu korupsi, ketidakjujuran, hingga bisnis politik di Bantul. Kota kecil sebelah selatan Yogyakarta.

Karya jurnalistik Udin bernuansa investigatif. Tidak sekedar menengadah pernyataan elite pejabat semata.

Ia melakukan peliputan untuk membandingkan pernyataan pejabat dan apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan. Datanya akurat. Tengok saja contoh tulisannya di Bernas: soal penyunatan IDT di desa Karangtengah, janji Bu-pati Bantul kala itu, Sri Roso Sudharmo, yang akan menyumbang Rp 1 miliar ke Yayasan Dharmais, pimpinan Soeharto, bila kelak ia akan terpilih menjadi Bupati untuk masa 1996-2001.

Kematian Udin menandai relasi kekuasaan antara rakyat dan negara yang buruk. Rezim Orba selama memerintah senantiasa menempatkan dirinya lebih tinggi derajatnya ketimbang rakyatnya di negara ini.

Di tingkat lokal Bantul, Sri Roso Sudarmo yang menjabat Bupati Bantul kala itu menunjukkan hal itu. Ia berniat menempuh jalur hukum terhadap Udin, wartawan yang selalu kritis terhadap kebijakannya. Tanggal 8 Agustus, Sri Roso menginstruksikan jajaran pemerintahan setempat untuk melawan Udin dengan perintah ”laksanakan” (halaman 98). Lima hari kemudian, Udin dianiaya. Tanggal 16 Agustus 1996 meninggal dunia.

Episode selanjutnya menghadirkan kisah persidangan sandiwara oknum reserse Polres Bantul, Edy Wuryanto dalam usaha pencarian pembunuh Udin. Oleh Edy Wuryanto, dihadirkanlah cerita dan tersangka fiktif bernama Dwi Sumadji alias Iwik. Supir sebuah perusahaan billboard di Jalan Magelang.

Edy Wuryanto yang menyamar jadi Franky, memaksa Iwik agar mau mengakui jadi pembunuh Udin. Triknya keji: memberi Iwik minuman yang telah dicampuri obat terlarang, menyuguhkan dua orang gadis penghibur di sebuah hotel di kawasan Parangtritis, serta memberi iming-iming hadiah, jika ia mau menjadi tersangka dalam skenario itu. (halaman 198-204). Iwik memang bukan pembunuh Udin yang sebenarnya. Sidang rekayasa ini sempat jadi kontroversi bagi sejarah penegakan hukum di Indonesia.

The Invisible Palace sangat dipengaruhi oleh latar belakang akademik penulisnya, yakni masalah hukum. Joel Tesoro mantan koresponden Asiaweek di Jakarta selama 1997-2000. Umurnya 31 tahun. Lulus dari Yale University tahun 1994, dan sekarang sedang mendalami studi hukum di Harvard Law School, Amerika.

Melalui kasus Udin ini, Joel juga membandingkan sistem hukum Indonesia yang kontinental klasik dengan sistem hukum Amerika yang Anglo Saxon. Seolah-olah hendak menunjukkan sisi buruk sistem kontinental ala Indonesia. Seperti misalnya kedudukan hakim yang terikat formalitas (halaman 256).
Meski sudah terjadi delapan tahun lebih, kasus Udin ini sekarang, masih digelayuti awan gelap. Tak ada tanda-tanda penyelesaian. Semua masih tanda tanya. Sepertinya tiada keadilan bagi korban maupun keluarga Udin yang telah ditinggalkannya.

Lewat kasus ini juga, dapat kita pahami bagaimana pelaku tindak kejahatan yang memperoleh ruang perhatian cukup besar ketimbang perhatian bagi si korban. Terlebih bila pelaku kejahatan itu berasal dari korps penegak hukum sendiri. Menunjukkan bahwa sistem hukum pidana kita masih berorientasi pada pelaku (offender oriented) bukan berorientasi pada keadilan bagi korban (victim oriented).

The Invisible Palace, karangan Joel Tesoro ini merupakan buku ke sekian yang mengupas kasus Udin. Kedua dalam versi Inggrisnya.

Joel Tesoro adalah orang luar pertama yang menulis buku tentang Udin. Buku-buku sebelumnya yang juga membahas kasus ini adalah Udin Darah Wartawan, Liputan Bawah Tanah, Tragedi Udin, dan The Journalist Slain terbitan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Oleh karenanya buku ini, terkesan menambal sulam buku-buku yang telah terbit.

Sedikit sekali disajikan data terbaru soal kasus Udin. Sehingga patut dipertanyakan label investigative journalism di sampul belakang buku mewah ini. Investigasi soal apa?

Joel Tesoro menyajikan rangkaian ceritanya dalam buku ini secara naratif. Bertutur. Tidak monoton. Membuat pembaca seperti tak ingin menutup buku sebelum membaca tuntas hingga akhir. Menggunakan pendekatan jurnalisme sastrawi dan travelogue writing dalam penulisan, penulis terkesan mampu mempermainkan emosi pembaca.

Engine yang berubah-ubah memaksa pembaca rela melepaskan ketegangan yang satu menuju ketegangan yang lain. Kelebihan buku ini adalah Joel Tesoro sepertinya berhasil menemukan celah menghindari penyampaian isi yang seragam dengan buku-buku tentang Udin yang lain.

Kelebihan lain adalah tidak seperti buku-buku sebelumnya, pendahuluan dan epilog The Invisible Palace ini, mungkin tak disangka banyak orang: berisi cerita dukun seputar Udin.

Dalam bab pendahuluan, diceritakan bahwa Darmodipuro, kurator Museum Radyapustoko Solo, telah meramal Udin yang hari kelahiran pada 18 Pebruari 1963 dengan sampar wangke. Pertanda hari buruk. Tepat bila Udin meninggal karena dibunuh (halaman 19). Diakhiri dengan cerita petualangan lima wartawan yang pernah tergabung dalam Tim Kijang Putih dalam usaha berdialog dengan arwah Udin. Dilakukan oleh seorang dukun bernama Cengkek. Berdomisili di Prambanan, Klaten (halaman 311 dan 321).

Kisah-kisah dunia mistik memberi warna tersendiri dalam buku ini. Terlihat jelas. Semoga saja kasus Udin ini tidak diakhiri dengan mistifikasi semata, melainkan fakta, menangkap siapa pelaku pembunuh Udin sesungguhnya.

Penulis adalah Mahasiswa FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tulisan ini pernah dimuat di suratkabar sore Sinar Harapan, 5 Maret 2005.

"Indonesian Comfort Women"

2008-01-28T20:47:00.000-08:00

Nasib ribuan mantan gadis penghibur--biasa disebut jugun ianfu--semasa pendudukan Jepang awal 1940an sampai sekarang masih terlunta-lunta. Mereka hidup menua, lelah, dengan raut muka yang redup namun bersemangat.

Para jugun tak memperoleh perhatian serius baik dari Pemerintah Jepang bahkan Pemerintah Indonesia sendiri. Banyak di antara mereka yang meninggal dalam kondisi yang mengenaskan.

Ini terlontar dalam diskusi film bulanan PSHK yang diselenggarakan Jumat (25/01) lalu. Kali ini kami menampilkan film berjudul 'Indonesian Comfort Women' yang disutradarai Lexy Rambadeta. Sebagai pembahas Reny Pasaribu, peneliti PSHK yang pernah meneliti korban-korban perkosaan di masa peperangan. Jugun ianfu jadi satu obyek riset Reny yang dikerjakan lima tahun lalu itu. Nonton bareng sore itu, dihadiri sepuluhan orang yang mayoritas perempuan.

"Sebenarnya Jepang telah memberikan bantuan, tapi itu diberikan kepada pemerintah. Bukan kepada korbannya secara langsung," kata Reny. Jepang memberikan berbagai kemudahan kredit buat Indonesia. Negara itu juga menempati peringkat teratas negara yang paling banyak menanamkan investasi.

Jepang ikut mendanai proyek-proyek besar macam pembangunan Jembatan Ampera di Palembang, Sumatera Selatan, meski tak ada catatan gadis-gadis belia di wilayah ini yang menjadi korban perbudakan seksual tentara Jepang, awal 1940an.

Reny mengatakan yang menjadi jugun ianfu tak cuma dari Indonesia, tapi juga negara-negara Asia lain yang dulu sempat diduduki tentara Jepang. "Paling banyak korban adalah Korea Selatan," katanya.

Hingga saat ini Pemerintah Jepang tidak pernah secara resmi meminta maaf atas kekejaman tentaranya dulu, meski kasus ini sudah jadi isu internasional. Memang, menurut Reny, PM Hasimoto pernah meminta maaf pada 1993, tapi tiga tahun kemudian permohonan maaf itu ditarik kembali.

Pada 1990an, sekelompok aktivis hak asasi manusia mengadakan semacam 'International Tribunal' untuk menghukum Jepang atas kasus jugun ianfu ini. Pengadilan ini merupakan pengadilan alternatif mengingat pengadilan baik di Jepang maupun di Indonesia telah gagal menghadirkan keadilan kepada korban. Banyak mantan jugun ianfu yang hadir di 'pengadilan' itu antara lain Mardiyem, ikon perjuangan jugun ianfu yang meninggal dunia akhir Desember lalu.

Bila tak ada komitmen negara yang jelas, tampaknya kasus jugun ianfu ini bakal berakhir seperti tragedi kemanusiaan lainnya yang terjadi di Indonesia: gelap hingga ujung waktu.

Note: photo taken from swaramuslim.com

Soeharto dan Perdebatan Kecil

2008-01-27T23:34:00.000-08:00

Soeharto, mantan diktator dan penguasa 32 tahun Indonesia itu, Minggu (27/01) siang pukul 13.10 kemarin, meninggal dunia dalam usia 86 tahun. Jutaan orang menangis meratapi kepergiannya. Kematian jenderal besar itu seperti bergema hingga ke ujung dunia.

Tak ada acara khusus yang saya lakukan ketika mendengar Soeharto meninggal. Saya pertama kali mengetahuinya ketika menonton acara tivi. Pukul satu siang kemarin, saya masih menyaksikan program 'Sigi 30 Menit' di SCTV yang menyiarkan liputan mendalam tentang Ahmadiyah di Indonesia.

Saya sedang menunggu acara highlight sepakbola pukul 13.30. Saya sudah tak sabar menunggu rekaman-rekaman pertandingan bola yang berlangsung semalam. Ada banyak pertandingan yang tidak saya ikuti di liga-liga Eropa. Pukul 13.20 tivi-tivi mulai menyiarkan breaking news. Mereka menyiarkan bahwa Soeharto telah wafat beberapa menit sebelumnya.

Melihat laporan kematian Soeharto di tivi, saat itu saya berpikir acara yang saya tunggu-tunggu pasti tidak akan tayang. Ketendang oleh liputan langsung meninggalnya Soeharto di RS Pusat Pertamina. Dan prediksi saya itu benar adanya.

Saya terpaksa larut dalam detik-detik liputan tivi tentang kematian Soeharto. Mulai dari jumpa pers keluarga dan tim dokter kepresidenan, hingga pengangkutan jenasah dari rumah sakit menuju kediaman keluarga Soeharto, Jl. Cendana no. 8 Jakarta Pusat.

Saya simak acara itu sambil memperhatikan siapa saja yang hadir di rumah sakit maupun di Cendana. Dari situ kita tahu tentang relasi atau mungkin interes seseorang terhadap orang yang meninggal. George Junus Aditjondro pernah menggunakan metode unik ketika melakukan pelacakan dugaan korupsi seseorang. Dia melacak dengan cara mengumpulkan kartu ucapan belasungkawa seorang pejabat atau pengusaha. Dengan demikian bisa dilihat pola relasi antara yang meninggal dan yang berkirim ucapan.

Saya pakai hal itu ketika saya baca running text SCTV kemarin. Di text itu tertulis PT. Surya Citra Media Tbk, PT. Surya Citra Televisi, dan Elang Mahkota Teknologi mengucapkan belasungkawa atas wafatnya mantan Presiden Soeharto. Ya, kira-kira seperti itu bunyi teks berjalannya. Apa hubungan perusahaan pertama, kedua dengan perusahaan ketiga? Apakah ia tidak memiliki hubungan sama sekali? Kalau tidak punya, mengapa mengucapkan belasungkawa secara bersama-sama?

Saya hanya tersenyum kecil karena saya tahu relasi ketiganya. Mereka adalah satu pemilik yang sekarang mengontrol tivi swasta kedua di Indonesia itu.

Jenasah Soeharto disemayamkan di Cendana ketika hari sudah beringsut sore. Kalau tak salah sekitar pukul 15.00. Di rumah saya, cuaca mendung diselingi hujan. Sampai saat itu, tak ada pesen pendek atau telpon yang saya terima tentang kematian Soeharto. Tivi menjadi sumber informasi utama saya saat itu.

Dalam keheningan di rumah, saya tertidur. Saya biarkan tivi menyala. Tidur saya tidak nyenyak. Kadang tidur, tapi sering bangun memperhatikan perkembangan informasi di tivi.

Sekira pukul empat sore telpon berbunyi. Ibuk menelpon dari Kudus menanyakan kabar. Saat itu saya sedang menyapu, membersihkan teras yang basah kena percikan air hujan. "Jangan lupa doakan," kata Ibuk saya tanpa menyebut nama siapa yang perlu didoakan. "Kalau bukan karena dia, aku gak bisa menyekolahkan kamu."

Awalnya saya pikir Ibuk suruh mendoakan almarhum Bapak tapi setelah saya perhatikan saya jadi paham yang dia maksud adalah Soeharto. Saya diam sambil mengalihkan pembicaraan.

Ibuk saya seorang guru sekolah dasar di kampung. Dia merasa Soeharto adalah segala-galanya. Dia presiden yang berwibawa, karismatik. Yang menjadi nilai plus Soeharto di mata Ibuk saya adalah dia orang yang stabil menjaga kondisi sosial ekonomi. Harga barang-barang pokok, di masa pemerintahan Soeharto, sangat terjangkau masyarakat banyak. Rakyat saat itu dimanja dengan pelbagai macam subsidi negara. Politik dikekang. Gaji pegawai negeri sangat kecil dan disunat untuk yayasan-yayasan pimpinan Soeharto.

Di masa Orde Baru hanya dibolehkan secara formal ada dua partai dan satu Golongan Karya (Golkar). Jika ditelisik lebih jauh dua partai di luar Golkar itu hanya asesoris politik untuk tidak mengatakan hanya ada satu kendaraan politik yang hidup di masa Orde Baru.

Praktek-praktek mobilisasi suara yang dipraktekkan Soeharto semasa Orde Baru dilakukan dengan jalan memaksa birokrasi dan pegawai negeri untuk memilih Golkar sebagai wadah tunggal aspirasi mereka. Ini adalah pilar-pilar kekuasaan yang digunakan Soeharto, tentu selain tentara yang menindas. Tiga pilar ini membentuk apa yang disebut banyak pengamat sebagai segitiga ABG (ABRI-Birokrasi-Golkar). Saya kira Ibuk saya termasuk korban mobilisasi itu.

Saya jadi teringat sebuah perdebatan kecil dalam keluarga kami sekira sembilan tahun silam, persisnya saat pemilihan umum 1999. Saat itu Soeharto sudah mundur dan partai politik peserta pemilu bertambah enam belas kali lipat dari jumlah partai peserta pemilu sebelumya.

Saat itu, saya sudah punya hak suara. Almarhum Bapak saya, yang jadi sekretaris desa di kampung, mendapat tugas menjadi ketua panitia pemilihan suara tingkat desa. Saya, almarhum dan Ibuk makan bersama di ruang makan belakang. Naluri politik saya sudah meledak-ledak untuk mendukung Partai Keadilan, partai yang saya kenal dari jejaring teman sekolah.

Ibuk saya sembari makan terus mengingatkan tentang jasa-jasa Golkar kepada keluarga. Secara tidak langsung, dia menyarankan saya untuk mencoblos partai berlogo beringin itu. Saya menolak dengan sejumlah argumentasi. Almarhum Bapak, orang yang saya tahu tidak suka memaksakan kehendak, hanya diam. Dia sepertinya mengijinkan saya untuk berbeda pandangan dengan Ibuk saya. Saya merasa senang meski sebenarnya almarhum Bapak punya kuasa untuk memaksa saya. Tapi syukur itu tak dia lakukan.

Saya menghargai pendapat Ibuk meminta saya mendoakan Soeharto, tapi saya tetap lebih akan mendoakan almarhum Bapak ketimbang mantan presiden itu. Soeharto mungkin sudah terlalu banyak didoakan orang, tapi siapa yang akan mengenang Bapak saya bila dia hanya seorang carik dan petani kecil?

Caption: photo by Abror Rizky taken from www.kompas.com

Jurnalisme Sastrawi

2008-01-22T20:55:00.000-08:00

Janet Stelee, pengampu mata kuliah jurnalisme sastrawi di George Washington University, memberikan kopian laporan pendek Anthony Shadid dari Washington Post kepada peserta kursus jurnalisme sastrawi Pantau, termasuk saya, sebagai bahan bacaan. Judulnya A Boy Who was 'Like a Flower'. Isinya tentang tewasnya Arkan Daif, bocah 14 tahun akibat bom di Irak, akhir Maret 2003 silam.

Laporan Shadid ini terhitung cukup pendek: 1.578 kata. Hebatnya, pemenang Pulitzer Prize tahun 2004 untuk kategori International Reporting ini, mampu menyuguhkan rangkaian peristiwanya secara detail pada pembaca.

¨Coba perhatikan struktur dan dialognya,¨ kata Janet.

Shadid memulainya dengan adegan seorang penjaga masjid Imam Ali, Irak, yang sedang memandikan Arkan Daif untuk terakhir kalinya.

Dengan lap kain yang direndam air, penjaga masjid itu menyilangkan tangannya pada jenazah Daif yang meninggal tiga jam sebelumnya, tapi masih menampakkan sinar kehidupannya. Dia mengeringkan noda pecahan meriam mawar-merah yang mengenai lengan kanan dan pergelangan kaki kanan Daif dengan tenang. Kemudian sang penjaga masjid mengusap muka Daif yang berlumuran darah, meninggalkan sebuah lubang di belakang tengkoraknya.

Shadid baru memasukkan kutipan langsung narasumber dalam paragraf selanjutnya. ¨Apa dosa anak kecil ini? Apa yang telah mereka (tentara Amerika Serikat) lakukan?¨ kata Haider Kadhim, sang penjaga masjid itu.
Kutipannya memang pendek, tapi terkesan bukan kutipan biasa atau kutipan formal.

¨Kalau diperhatikan, narasumber ini dibiarkan mengeluarkan ekspresinya,¨ komentar Janet.

Kutipan singkat itu, oleh Shadid, digunakan sebagai engine atau mesin yang dapat menggerakkan emosi pembaca. Engine diperlukan untuk menaik-turunkan alur penulisan. Sehingga alur penulisan dalam jurnalisme kesastraan bergelombang. Tak datar, seperti straight news, meski sama-sama bisa berupa laporan pendek. Engine juga dapat digunakan untuk memikat pembaca.

Selanjutnya, dalam laporan itu, Shadid menceritakan bagaimana Daif sampai meninggal. Dalam straight news, dikenal dengan unsur how. Namun, how dalam jurnalisme sastrawi ini lebih luas menjadi narasi.

Diceritakannya, Daif terbunuh jam 11 siang, saat terjadi, seperti yang disebut saudaranya, ‘ledakan angkasa’. Bocah itu sedang menggali parit di depan pondok beton keluarganya yang digunakan sebagai tempat perlindungan selama terjadi pemboman yang berlangsung siang-malam.

Daif bekerja bersama Sabah Hassan, 16 tahun, dan Jalal Talib, 14 tahun. Meriam berwarna putih menumbangkan seluruh pohon yang ada. Tujuh bocah lainnya terluka.

Ledakan tak meninggalkan bekas kawah, dan penghuni tempat tinggal lingkungan Rahmaniya berusaha mencari dengan tepat sumber kerusakan. Beberapa saksi mata menegaskan mereka melihat sebuah pesawat terbang.
Narasi laporan Shadid belum selesai.

Ia masih menambahkannya dengan pendapat saudara-saudara Arkan Daif. Masih seputar narasi bagaimana Daif tewas terbunuh.

¨Siapa yang akan bertanggungjawab, kecuali Amerika?¨ kata Mohsin Hattab, paman Arkan Daif.

¨Perang ini adalah setan. Perang yang tidak adil,¨ kata Imad Hussein, seorang sopir yang juga paman Hassan. ¨Mereka (tentara Amerika Serikat) tak punya hak untuk memerangi kami. Hingga sekarang, kami hanya duduk di rumah, nyaman dan aman.¨

Sekali lagi, menurut saya, Shadid menyuguhkan dialog yang tak biasa. Untuk ini, Janet memberikan masukan, ¨biarkan narasumber mengatakan sesuatu menurut mereka sendiri. Bukan menurut kita.¨

Shadid pun menggunakan unsur jurnalisme sastrawi lainnya: melakukan konstruksi adegan per adegan. Itu dilakukan Shadid tatkala menggambarkan proses pemakaman jenazah Daif.

Shadid mengamati adegan Haider Kadhim, penjaga masjid, tatkala menyiapkan pemandian jenazah Daif di masjid.

Memandikannya di pemandian dengan warna jubin biru-kehijauan yang lembut, ruangannya hening, seperti bagaimana Haider memandikan jenazah Daif sampai selesai. Mereka membungkus kepalanya, menutupi mukanya dengan plastik merah dan kuning. Setelah itu, mereka menggulung jenazah dalam potongan plastik.

Kadhim bekerja dengan lembut, gerakannya adalah usaha untuk menghormati jenazah. Dia meletakkan jasad Daif di sampingnya dan membungkusnya dengan kain kafan, diperkuat dengan tambahan empat potong kain kafan. Dengan nafas yang terengah-engah, sejumlah orang berdoa berkomat-kamit. Mereka kemudian bergerak ke arah pelat beton dan mengangkat jasad Daif yang lemah ke dalam peti mati.

Saya sengaja tak menerjemahkan hingga akhir, karena unsur jurnalisme sastrawi telah termaktub.

Satu lagi laporan lebih pendek yang kental unsur jurnalisme sastrawinya adalah It’s an Honor karya Jimmy Breslin. Bercerita tentang tukang gali kubur mendiang Presiden AS John F. Kennedy yang mati dibunuh pada 22 November 1963.

It’s an Honor termasuk karya jurnalisme sastrawi klasik yang masih populer hingga sekarang. Bukan cerita tentang istri Kennedy, keluarganya, atau para elit Amerika saat itu. Melainkan cerita orang biasa, penggali kubur mendiang Kennedy, Clifton Pollard.

Diceritakan Breslin, Pollard sungguh senang berangkat kerja di hari Minggu saat ia bangun jam 9 pagi di apartemen berkamar tiga miliknya di Jalan Corcoran, dikenakannya pakaian lengkap sebelum pergi sarapan ke dapur. Istrinya, Nettie, membuat kukusan daging babi dan telur untuknya. Pollard tengah makan ketika ia menerima telepon dari Mazo Kawalchik, mandornya di pekuburan Arlington National Cemetery, tempatnya bekerja.

¨Polly, bisakah kamu ke mari pukul 11 pagi ini?¨ minta Kawalchik. ¨Aku tebak, kamu tahu alasannya untuk apa.¨ Pollard paham. Ia menutup telepon, menyelesaikan sarapannya, terus meninggalkan apartemennya, jadilah ia mengisi hari Minggu-nya untuk menggali kuburan untuk John Kennedy.

Ketika sampai di bengkel bercat kuning, tempat perlengkapan penggalian, Kawalchik dan Metzler, penjaga kuburan lainnya, sudah menunggu.

¨Maaf telah menyuruhmu seperti ini di hari Minggu,¨ kata Metzler.

¨Oh, jangan bilang seperti itu,¨ jawab Pollard. ¨Kenapa? Ini adalah sebuah penghargaan buatku berada di sini.¨

Pollard berdiri di belakang roda mesin penggali. Penggalian di Arlington tak dilakukan oleh manusia dan sekop saja. Mesin penggali adalah mesin lapangan dengan bucket kuning untuk menciduk tanah menghadap operator, yang letaknya tak jauh dan bekerja seperti derek. Di atas permukaan bukit di depan kuburan seorang pejuang tak dikenal, Pollard memulai menggali.

Dedaunan menutupi rerumputan. Ketika ujung sekop mesin penggali yang berwarna kuning ditancapkan ke tanah untuk pertama kali, dedaunan bikin suara menebah yang dapat terdengar di atas suara mesin. Ketika bucket mengangkat sekop berisi tanah untuk pertama kalinya, Metzler, penjaga kuburan, berjalan mendekat dan melihatnya.

¨Tanah yang bagus,¨ kata Metzler.

¨Saya akan menyimpan sedikit tanah ini,¨ kata Pollard. ¨Mesin penggali meninggalkan jejak di rerumputan dan aku akan menambalnya dengan mengambil tanah bagus di sekitar sini. Aku menginginkan segalanya, kamu tahu, agar terlihat bagus.¨

James Winners, penggali kubur lainnya, mengangguk. Dia bilang akan mengisi gerobak dengan tanah berkualitas ekstra, dan akan membawa tanah berumput untuk menambalnya.

¨Dia orang yang baik,¨ kata Pollard.

¨Ya,¨ kata Metzler.

¨Mereka akan segera datang ke mari untuk menguburkan jenazah Kennedy di kuburan yang aku buat ini,¨ kata Polard. ¨Kamu tahu, ini sebuah penghargaan bagiku untuk mengerjakan ini.¨

Sampai di sini, saya kira, Jimmy Breslin berhasil merekam tiap adegan tokoh yang sebenarnya juga adalah narasumbernya. Tokoh utamanya adalah penggali kubur, Clifton Pollard. Hampir tak ada satu adegan yang luput dari amatan Breslin.

Pun demikian, tatkala rombongan Jacqueline Kennedy, istri mendiang Kennedy, datang pukul 11.15 siang untuk upacara pemakaman jenazah suaminya, presiden Kennedy.

Breslin mengikuti Pollard yang memilih berdiri di bawah pohon menjauh dari para pelayat.

¨Saya berusaha melihat dari dekat pemakamannya,¨ kata Pollard. ¨Tapi, seorang tentara mengatakan saya tak bisa mendekat. Itu sebabnya saya hanya melihatnya dari sini, Pak. Tapi, saya pasti akan ke sana nanti. Setelah orang-orang kembali dan aku akan melihatnya. Seperti yang telah aku bilang, ini sebuah penghargaan.¨

Jurnalisme sastrawi berusaha mengenalkan teknik penulisan laporan yang memikat. Gerakan genre ini muncul di Amerika Serikat sekitar tahun 1973. Dipelopori oleh Tom Wolfe yang menerbitkan The New Journalism, antologi tulisan genre ini.

Di Indonesia, boleh dibilang, gerakan ini dipopulerkan oleh Pantau, lewat penerbitan majalah bulanan yang telah berhenti terbit pada Februari 2003, serta kursus jurnalisme sastrawi yang diadakan tiap semester. Saya mendapat kesempatan mengikuti kursus ini pada angkatan keenam Juni 2004 lalu.

¨Dunia suratkabar Indonesia, cepat atau lambat, akan lebih banyak menerangkan ketimbang sekadar menurunkan laporan hardnews. Dunia suratkabar Indonesia takkan mampu melayani publik dengan baik bila ia tak bisa tampil lebih dalam dari apa yang dilaporkan televisi atau internet,¨ alasan panitia.

Janet Steele adalah instruktur tetapnya. Kali ini didampingi oleh Andreas Harsono, alumnus Niemann Fellowship yang pernah dua semester mengambil mata kuliah narrative writing di Universitas Harvard.

Janet, perempuan rendah hati yang baik. Bahasa Indonesianya lumayan bagus. Ia memandu seminggu pertama. Enam sesi. Dalam tiap sesi, ia kerap menggunakan metode diskusi dengan peserta ketimbang searah.

Dengan duduk melingkar, kelas kursus bertambah akrab. Instruktur pun seperti tak ada jarak dengan para peserta yang hanya 14 dengan komposisi perempuan-laki-lakinya berimbang. Masing-masing tujuh. Pesertanya punya beragam latarbelakang: mahasiswa, jurnalis tetap, freelance, hingga redaktur. Dua orang dari Medan, satu dari Pontianak, tiga dari Jogjakarta. Seorang dari Semarang, dua asal Makassar, seorang dari Padang. Sisanya dari Jakarta.

¨Ada dua cara menulis laporan yang dapat digunakan untuk memikat pembaca,¨ kata Janet di sesi diskusi unsur-unsur jurnalisme sastrawi. ¨Pertama, gunakan engine atau mesin. Kedua, menekankan pada meaning atau arti bagi publik.¨

Seorang peserta mengatakan, susah membedakannya dengan feature. ¨Jurnalisme sastrawi dianggap terlalu melebih-lebihkan,¨ kata peserta lainnya. Terlebih dibilang bias. Seorang peserta bahkan mengeluh karena keterbatasan tempat.

Andreas Harsono dalam sesinya, minggu kedua, berusaha menjelaskan dari sisi yang lebih praktis. Ia mengenalkan struktur narasi yang jadi elemen wajib genre jurnalisme sastrawi. Bergelombang, dengan sebuah garis alur tegas yang berada di tengah-tengahnya.

¨Robert Vare mengatakan narasi ibarat gambar video. Ada perjalanan waktunya,¨ katanya. Robert Vare adalah mantan redaktur The New Yorker yang pernah menerbitkan laporan Hiroshima tahun 1946 yang populer itu.

¨Narasi ibarat kita memegang kamera video berjalan. Strukturnya sama dengan penulisan drama tiga babak. Ada pembukaan, klimaks dan penutup,¨ katanya.
Ini yang membedakan genre ini dengan straight news atau feature sekalipun.
¨Menurut Robert Vare,¨ lanjut Andreas, ¨ada tujuh pertimbangan dalam membuat narasi: fakta, konflik, karakter (tokoh), akses, emosi, perjalanan dan kebaruan.¨

Anthony Shadid dan Jimmy Breslin, telah menerapkannya. Meski laporannya terhitung pendek.

Tulisan ini pernah dimuat di majalah HIMMAH Oktober 2005, dengan judul awal Sastrawi nan Memikat.

Sampah Masyarakat

2008-01-22T18:59:00.000-08:00

Hari Minggu lalu, warga di lingkungan kami, RT 13, seharusnya mengadakan kerja bakti membongkar tempat sampah. Keberadaan bak sampah di tengah permukiman dinilai warga sangat mengganggu. Bak itu terbuka dan menimbulkan bau tak sedap, belatung yang berkeliaran. Terlebih kalau datang hujan, bak tersebut agaknya menjadi tempat pesta pora lalat-lalat hijau.

Secara geografis, bak itu terletak di wilayah RT kami. Namun posisinya berada di tiga jalur lalu-lintas yang sering dilalui warga sehingga yang membuang sampah di situ tak cuma warga komplek kami. Adakalanya sebagian masyarakat Kalisari buang sampah di situ. Begitu juga warga Villa Kalisari yang berada di seberang bak sampah. Sering kami lihat orang yang tak kami kenal melempar satu dua bungkus plastik yang tentu isinya sampah.

Memang tiap dua kali seminggu sampah-sampah diangkut truk dinas kebersihan. Tapi saking banyaknya orang membuang sampah di situ, timbunan tak sebanding dengan volume sampah yang diangkut. Bila Senin truk datang, maka bisa dipastikan Rabu atau paling tidak Kamis, sampah sudah menggunung kembali. Bahkan jumlahnya bisa lebih banyak dari yang diangkut truk pada keesokan harinya. Artinya sedikit demi sedikit timbunan itu makin banyak dan sangat kecil kemungkinan truk mampu mengikis timbunan yang tersisa. Ini diperparah lagi bila truk telat atau libur mengangkut.

Bila dicermati lebih jauh, sampah ini merupakan masalah khas kota-kota besar di negara berkembang. Saya lebih dari lima belas tahun tinggal di kampung tak pernah secara serius mendengar, melihat, atau menyaksikan sendiri sampah jadi masalah yang pelik. Intinya, saya kira, orang kampung lebih bijak dalam menangani sampah. Rumah di kampung, setidaknya di desa saya, selalu menyisakan ruang untuk membuang atau membakar sampah rumah tangganya sendiri. Kalau tidak di halaman, biasanya di belakang rumah.

Di rumah Kudus, keluarga kami selalu mengumpulkan sampah di pojok halaman depan. Kami mengumpulkan sampah di situ, lalu kami bakar. Di rumah Jogja, sampah dikumpulkan di bis ukuran setengah meter yang terletak di belakang rumah. Bis ini adonan semen dan material yang biasa dipakai untuk dinding sumur.

Saya baru satu setengah tahun tinggal di Depok, namun tiap kali kami berbincang dengan tetangga, soal sampah seperti tidak pernah lepas dari obrolan kami. Kadang kami saling mengumpat bila melihat bungkusan sampah hanyut di sungai depan rumah kami. Kami berpikir bagaimana nasib daerah hilir, bila orang seenaknya buang sampah di sungai? Di mana letak nurani orang terhadap nasib orang lain?

Depok, seperti halnya Bekasi dan Tangerang merupakan kota satelit Jakarta. Artinya secara formal sepertinya ia otonom dari pusat tapi sebenarnya ia memiliki ketergantungan yang cukup besar—entah seperti saya dan ribuan orang lainnya yang tinggal di Depok bekerja di Jakarta. Kota satelit tumbuh seiring dengan ketergantungannya itu.

Biasanya di kota-kota satelit tumbuh subur permukiman bagi kelas menengah bawah yang tidak memiliki sumber daya cukup untuk membeli kemewahan yang ditawarkan di wilayah pusat. Kaum menengah bawah terlempar dari pusat karena modal ekonomi mereka yang terbatas.

Meski begitu di kota-kota satelit, ada juga komplek permukiman elit. Biasanya permukiman ini diperuntukkan bagi kelas menengah atas yang ingin melepas jenuh, ingin mendapatkan suasana alami meski terkadang artifisial. Tak sedikit kaum elit ini menggunakannya untuk investasi jangka menengah.

Meski sama-sama bermukim di pinggiran, ada perbedaan alasan yang cukup mencolok antara kelas menengah atas dan menengah bawah. Kelas elit (menengah atas) tinggal di pinggiran cenderung untuk kebutuhan sekunder, lain halnya dengan kelas menengah bawah yang lebih menekankan pada kebutuhan primer untuk bermukim.

Seiring gelombang urbanisasi besar-besaran, baik ke pusat maupun kota-kota satelit, masalah sosial makin kentara, seperti soal sampah yang dihadapi warga kami. Hans-Dieter Evers, ahli sosiologi perkotaan dalam bukunya Urbanisme di Asia Tenggara, mencatat masalah khas lain yang dialami kota metropolitan adalah soal lalu-lintas atau transportasi. Sarana dan angkutan umum publik tidak mampu menampung arus besar-besaran kaum pekerja yang bermukim di kota pinggiran. Ruas-ruas jalan penuh dengan moda transportasi yang menggiring orang-orang ke pusat bisnis dan kekuasaan yang tidak lain adalah kota pusat: Jakarta.

Orang mencatat bahwa Jakarta merupakan contoh sempurna dari model kekuasaan yang sentralistik. Segala macam urusan berpangkal di sini. Model sentralisme macam ini diterapkan secara sistematik oleh penguasa kolonial Belanda dulu. Dan sepertinya Jakarta cuma berganti nama dari Batavia. Ia reinkarnasi yang sempurna.

Kota pusat seperti Jakarta dalam bahasa Hans Dieter Evers—if I’m not mistake—mengandung tiga wajah sekaligus. Ia mewakili identitas-identitas internasional (global) yang ditandai dengan perkantoran lembaga bisnis atau kepentingan global. Kita bisa simak hal ini dengan hadirnya puluhan hypermarket atau kantor-kantor macam IMF, Bank Dunia, AusAid, Usaid, Unesco, Unicef, dan kedutaan besar.

Wajah kedua mewakili kepentingan nasional seperti dengan didirikannya istana negara, gedung parlemen pusat, atau markas tentara sebagai basis pertahanan negara.

Wajah berikutnya, dan ironisnya ini yang sering dilupakan dan ditafsirkan salah para politisi dan pengambil kebijakan, bahwa kota pusat ini mengandung juga identitas kelokalan. Ada soal etnisitas disana. Kita tidak bisa munafik bahwa Jakarta ini sebuah melting-pot, tempat berkumpulnya bermacam orang yang memiliki identitas yang berbeda-beda. Seperti saya orang Jawa, ada juga ipar saya orang Betawi, si Ole office boy PSHK orang Betawi, Aria Suyudi, direktur PSHK orang Tionghoa-Padang, Mbak Bibip orang Palembang-Sunda.

Namun semua itu akan berujung ke sampah. Tiap orang akan memproduksi sampah. Kantong belanja dari hypermarket-hypermarket mewah, gelas plastik penampung soda restoran cepat saji, kertas bekas dari kantor para pejabat bakal memenuhi bak-bak sampah. Seperti bak di komplek kami yang akan dibongkar Kamis ini yang penuh dengan sampah. Ya, sampah masyarakat.

Weka Wardhani dan Nasib Skripsinya

2008-01-01T19:01:00.000-08:00

Sudah empat tahun lamanya, Weka Wardhani, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia (UII) berjibaku dengan tugas akhir. Berikut adalah surat Weka sebagai respon Dyasandria, orang se-almamater yang mengirim komentar pada tulisan saya tentang skripsi Weka yang saya posting Januari tahun lalu.

Terima kasih atas perhatian kawan-kawan (khususnya kawan-kawan Himmah dan Kang Wiwid yang memberi kontribusi berarti untuk skripsi saya). Sayang sekali baru sekarang saya menemukan tulisan ini (sebelumnya memang sudah saya cari-cari setelah Mb Tuti bercerita tentang tulisan ini). Skripsi saya sedang masuk ke bab 3, menentukan metode apa yang akan saya ambil untuk penelitian ini, sambil terus mengubah di sana-sini bab sebelumnya.

Saya memang membuang waktu terlalu lama untuk skripsi ini, lebih karena masalah individu, yang kurang tangguh saat mengalami benturan pola pikir dengan dosen pembimbing. Saya memang sudah mendapat kartu merah, tapi kasus saya memang anomali, judul ini masih bisa saya pertahankan.

Menurut saya birokrasi untuk mengganti judul ini bukan solusi kalau masalahnya adalah perbedaan mindstream. Memang, dosen pembimbing saya kompeten untuk membimbing saya pada tema skripsi ini, dengan catatan, untuk parameter Psikologi UII.

Sebelumnya saya sempat berganti judul, tentang orientasi keagamaan mahasiswa UII. Rencananya saya ingin mendapatkan informasi tentang orientasi keagamaan mahasiswa di Universitas Islam Indonesia, bagaimana perannya dalam membentuk mindstream kehidupan beragama, dan bagaimana peran UII sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam pada hal tersebut.

Tetapi kebanyakan dosen tidak memahami maksud proposal dan presentasi saya. Saya baru teringat, paradigma di kampus ini berbeda dengan paradigma yang saya pelajari dari Himmah dan pengetahuan yang saya dapat dari luar. Sejak kuliah akhir dan skripsi, saya memang jarang ke kampus kecuali ke perpustakaan. Apa ini jadi parameter baik-buruknya mahasiswa? Ah, naif sekali.

Setelah saya pikir ulang, penelitian tema tentang orientasi keagamaan tersebut akan melenceng jauh dari rancangan awal saya saat membaca penelitian-penelitian dosen-dosen yang 'ditawarkan': tentang keagamaan secara praksis dan ritual. Kemudian saya berbalik pada judul awal.

Penelitian tentang dampak psikologis pembangunan Plaza Ambarrukmo ini juga tidak seperti yang saya harapkan. Sebelumnya saya berbicara tentang propaganda pembangunan yang membawa kesejahteraan dan kemajuan. Saya membandingkan penelitian-penelitian developmentalisme dengan penelitian dan teori dependensi.

Tapi rupanya antusiasme ini harus saya redam, karena sepertinya (tanpa mengurangi rasa hormat), pembimbing saya memiliki paradigma yang berbeda. Penelitian dan teori di dalam psikologi yang saya temukan memang menganut teori developmentalisme.

Saya rasa, untuk kelancaran akademik, mau-tidak mau, saya beradaptasi saja untuk secepatnya meninggalkan kampus yang menurut saya, tidak mencerdaskan ini.

salam

Janet Steele on the Picture

2007-12-13T01:49:00.000-08:00

Ini adalah gambar Janet Steele bersama Goenawan Mohamad, serta teman-teman Pantau. Paling kiri Kokoh, Eva, Mbak Mini, dan paling kanan Yusrianti Pontodjaf. Saya sengaja mengambil posisi paling belakang. Saya bukan tipe fotogenic.

Foto ini diambil oleh Andreas Harsono. Saat itu kami bareng-bareng datang ke launching buku "Wars Within" tentang majalah Tempo karya Janet Steele di Klab Rasuna Kuningan, sekitar Juli 2005 silam. Janet perempuan yang sangat ramah dan rendah hati. Dia orang yang suka memberi semangat.

Terus terang saya beruntung berkesempatan mengikuti kursus jurnalisme sastrawi pada angkatan VI pada Juni 2004. Bersama Andreas, dia mengajar kami delapan sesi selama dua minggu. Saya merasa mendapat banyak manfaat dari kursus ini. Bagaimana membuat engine, membuat detail dalam tulisan hingga meresapi bagaimana kerja video ketika menulis.

Ketika meminta tanda tangan di buku yang saya beli saat launching itu, Janet masih ingat saya. Dia membubuhkan paraf dengan sedikit coretan yang kira-kira bunyinya begini: "Buat sahabat dan mahasiswa, Mas Widiyanto".

Sekira tiga minggu lalu ada kabar sedih dari Janet. Dari Florida, tepat di hari Thanksgiving, dia berkirim surat ke Andreas dan teman-teman Pantau kontributor, bilang bahwa ibunya baru saja meninggal dengan tenang.

Kematian ibu cukup damai dan dia tidak menderita, kata Janet. Semoga tabah.

"Kulo Ndiko Sami"

2007-12-12T01:04:00.000-08:00

Program nonton dan diskusi film PSHK bulan ini menghadirkan film dokumenter "Kulo Ndiko Sami" tentang komunitas sedulur sikep atau populer disebut komunitas Samin. Film diputar Jumat (07/12) dihadiri dua puluhan orang.

Komunitas sedulur sikep tersebar di sebagian Pati, Kudus, Blora, Purwodadi hingga Bojonegoro. Setting cerita film ini adalah komunitas sedulur sikep Sukolilo, Pati. Sutradaranya Gunritno,Mokh. Sabirin dan Rabernir.

Dalam kosakata bahasa Indonesia, 'Kulo Ndiko Sami' berarti saya, Anda setara. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lain dalam komunitas ini. "Salah satu ciri khas dari komunitas ini adalah mereka sangat egaliter," kata Aa Sudirman, wartawan harian Suara Pembaruan yang pernah memfasilitasi beberapa masyarakat adat.

Film menceritakan bagaimana susahnya anggota komunitas ini mendapatkan kartu identitas penduduk lantaran penolakan mereka untuk mencantumkan kolom agama yang selama ini diakui di Indonesia. Komunitas sedulur sikep menganut ajaran Adam. Tak ada ritual tertentu seperti halnya shalat untuk Islam atau kebaktian di kalangan Kristen.

Sebagian dari komunitas sedulur sikep memilih mengosongi kolom agama dalam KTP karena mereka berprinsip lebih baik demikian ketimbang diisi dengan ajaran yang tidak mereka ketahui. Secara pribadi saya berpendapat ini merupakan bentuk pemaksaan negara terhadap keyakinan warganya.

Akibat penetrasi sosial yang cukup tinggi, sebagian dari mereka memilih terpaksa mencantumkan agama tertentu di KTP-nya. Mengingat kepemilikan KTP memiliki efek domino yang penting. Untuk mengurus surat ijin mengemudi, untuk pemasangan listrik, untuk bukti kepemilikan motor, atau bukti kepemilikan rumah.

Di film berdurasi 17:55 menit ini diceritakan sejumlah anggota komunitas sedulur sikep sempat mendatangi kecamatan hingga anggota dewan setempat. Hasilnya tak memuaskan. Kedua pejabat mengelak membantu karena soal agama sudah diatur dalam aturan pemerintah.

Di bawah remang-remang lampu minyak, komunitas sikep ini lantas berunding mengadakan musyawarah atau sesawrungan untuk membicarakan hal ini. Mereka berembug bagaimana bila mereka mendatangi parlemen di Jakarta. Satu hal yang tak selesai dari film ini.

Inti dari film ini adalah cerita tentang perjuangan komunitas adat yang sudah ada bahkan sejak Indonesia belum lahir, dalam melawan negara lewat aturannya yang represif.

Sejarah mencatat komunitas ini lahir dari sosok Samin Surontiko, seorang antikolonial Belanda yang hidup di sekitar Blora pada abad 19. Dalam melakukan perlawanannya, Samin menggunakan taktik antikekerasan, namun dengan cara-cara yang mbalelo atau ngeyel terhadap penjajah. Mereka menolak membayar upeti yang diminta Belanda.

Komunitas ini juga enggan membayar pajak tanah. Mereka menganggap tanah yang mereka tempati adalah tanah miliknya sendiri, bukan tanah milik negara. Jadi mengapa harus membayar? Ini merupakan satu contoh taktik mbalelo komunitas Samin.

"Kekuatan mereka ada di kata-kata," ucap Aa Sudirman.

Turap Pengembang Diterjang Banjir

2007-11-12T01:29:00.000-08:00

Sabtu sore (10/11) turap depan rumah sepanjang 10 meter ambrol tergerus air Kali Cijantung. Jalan depan rumah yang semula lebarnya tiga meter, nyaris habis, tersisa kurang dari semeter.

Sebenarnya warga kavling Rumbut, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis Depok, sudah jauh hari mengingatkan Haji Agus, pengembang kavling kami, soal turap yang ambles. Kami mengamati turap dikerjakan dengan ngawur dan salah. Ini fatal karena turap ini selain berfungsi sebagai penahan arus, ia juga digunakan untuk menopang jalan.

Tiap kali komplain ke pengembang, warga hanya mendapat jawaban yang saya yakin sudah dihapal warga di luar kepala: “Siaaap, akan kami perhatikan, pak.” Itu saja. Memang satu dua ada realisasi janji, tapi kebanyakan tidak dilaksanakan atau molor.

Ketika banjir pada Februari lalu, jalan depan rumah no.12 ambles. Rumah ini letaknya selisih dua rumah sebelah kanan rumah saya. Waktu itu, adonan semen yang semula menutupi jalan tak kuat karena lapisan tanah di bawahnya turun. Permukaan pun ambrol. Pelan-pelan mulai ketahuan kalau struktur jalannya enggak bener. Saat itu pengembang hanya menambal bagian yang amblas.

Turap ala pengembang dibikin lewat cara yang murah. Strukturnya tak memperhatikan ‘tanah urukan’ yang mudah hanyut terbawa air. Turap versi pengembang disusun dari batu kali dengan adonan semen. Di bawahnya tak ada ‘batu bronjong’ sebagai pemecah gelombang dan pondasinya. Ini sudah keliru. Karena dengan hanya mengandalkan kekuatan batu yang dilumuri semen, ia rentan jebol. Belum lagi sudah terbukti adonan semennya amat sedikit.

Kekurangan turap pengembang lainnya adalah mengisinya dengan tanah urukan. Jenis tanah ini kurang solid. Sehingga begitu aliran air mulai menyerempet, tak sampai menggerus, ia akan mudah larut. Turap perlu lapisan bawah yang tahan terhadap air. Idealnya ada campuran pasir dan pecahan batu alias ‘sirtu’ untuk pelapis bawah. Untuk lebih kuat, maka dikasih paku bumi.

Menurut Nur Islam, perwakilan dari pihak pengembang, mereka tak menyangka kejadian akan seperti ini. Mereka seperti sudah kehabisan akal. Dalam pandangan warga, pengembang hanya ingin mengeluarkan biaya semurah-murahnya dan kurang memperhatikan tingkat keamanan rumah. Jebolnya turap kali ini merupakan perwujudan sikap pengembang itu.

Sabtu malam, atas saran warga, untuk sementara tanah jalan yang tersisa dipatok dengan bambu agar tanah tak langsung terseret air. Pengembang berjanji bila air surut, mereka akan membuat turap baru dengan ‘batu bronjong’ agar kejadian membahayakan ini tak terulang. Haji Agus yang datang pada Minggu malam bilang akan menguatkan turap dengan paku bumi. Ia janji akan bertanggungjawab.

Gara-gara ambrolnya turap ini, aktivitas warga kavling bawah sebanyak enam keluarga, jadi terhambat. Istri saya yang seharusnya Minggu ini ada pelatihan di kantor, terpaksa membatalkan karena kuatir kondisi akan makin memburuk. Jadwal kondangan pada malamnya pun dia urungkan.

Warga meronda pada malam hari untuk berjaga-jaga mengantisipasi kemungkinan terburuk. Semua sepeda motor sejak Sabtu sore sudah dipindah ke rumah tetangga yang rumahnya di sebelah atas. Warga memang tak sampai mengungsi, namun kejadian ini cukup membuat kami merasa was-was.

Sampai Minggu (11/11) jam 12 siang, kondisi turap makin mengkuatirkan. Tak tampak lagi susunan batu turap yang dibikin pengembang di depan dan sebelah kanan rumah. Sisa jalan depan rumah saya barangkali tak lebih dari 40 cm. Warga hanya mengandalkan bekas pohon nangka yang ditebang sebagai penopang. Pohon ini dulu tertutup rapat oleh jalan.

Ini pelajaran berharga bagi pengembang yang ceroboh.

Lebaran di Kampung Halaman

2007-11-06T01:20:00.001-08:00

Bulan lalu, kami, seperti halnya semua umat Islam di belahan bumi lainnya, merayakan Idul Fitri. Biasanya, kami melakukan tradisi sungkeman pada orang tua, kakek, nenek, paman, sepupu, bibi, adik, sampai tetangga terdekat di kampung.

Saya dan istri berangkat pada 9 Oktober atau empat hari sebelum Lebaran karena memang kami kebagian tiket kereta tanggal itu. Sebenarnya saya berharap bisa pulang paling tidak pada keesokan harinya. Jatah cuti dan ijin dari kantor saya hampir habis. Jadi bila selisih sehari, saya bisa hemat sisa cuti untuk liburan akhir tahun.

Dari Jakarta saya menuju Jogja, tempat mertua. Di sana baru ada ibu mertua dan kakak ipar saya yang tiga minggu sebelumnya telah melahirkan anak keduanya. Bapak mertua, adik dan kakak ipar belum pulang. Mereka masih di tempat kerja masing-masing, di luar kota. Altof, keponakan pertama dari istri, senantiasa menunggu kedatangan kami. Dia laki-laki campuran Jawa-Betawi. Umurnya empat tahun.

Di Jogja kami tak sempat bepergian. Saya malas keluar siang bolong. Cuacanya sangat panas. Udara terasa amat kering. Debu. Bikin mata cepat pedih. Sebelum Lebaran, saya hanya dua hari berada di Jogja.

Kamis (11/10) saya berangkat ke Kudus sendirian. Istri akan menyusul bareng mertua dan kakak ipar. Seperti biasa, mereka akan mampir ke rumah Kudus sebelum berangkat ke rumah mbah di Pati. Kami merayakan takbiran di Kudus.

Saya jarang sekali pulang rumah. Saya ingat tahun ini saya hanya pulang sekali. Ada suasana rindu dekat dengan orang tua, adik-adikku, dan juga kakek-nenek yang sudah menua. Proses ini menjadi sarana refleksi personal bagi saya. Betapa tidak berartinya saya bila tanpa mereka semua.

Ada tradisi rutin di keluarga kami yang telah berjalan sekira empat tahun. Sejak 2003 lalu, keluarga besar kami selalu bikin 'Halal bi Halal' bersama pada hari kedua Lebaran. Ada sekira 40 keluarga yang ikutan. Semua ini dari keluarga besar kakek buyut kami bernama Mbah Djasmin Partowikardjo. Mbah Djasmin ini seorang guru sekolah rakyat pada zaman Belanda.

Mbah Djasmin pernah punya kebun kelapa yang luas di kampung. Menurut Pak De Rusmanto, tiap pohon kelapa miliknya ditandai dengan nomor urut untuk memudahkan orang memetiknya. Jadi dia tahu kira-kira pohon kelapa mana yang akan dipanen pada hari ini, mana yang akan dipanen selanjutnya. Saya merupakan generasi keempat Mbah Djasmin.

Ada rencana dalam keluarga besar kami untuk membuat buku tentang Mbah Djasmin. Bagaimana kehidupannya, apa nilai-nilai yang dia pegang dalam menjalani kehidupan, bagaimana kondisi keluarga. Saya diminta untuk koordinator pembuatan buku ini. Saya akan dibantu beberapa sepupu untuk melakukan riset data, foto keluarga, maupun wawancara dengan mbah-mbah yang tak lain adalah anak Mbah Djasmin.

Halal bi Halal kali ini berlangsung di kediaman Om Suyatno. Dia suami Lik Retno, adik nomor empat dari almarhum Bapak saya. Acaranya ramai. Hidangannya enak. Ada lele, ayam goreng, urap. Yang paling laris es cendolnya. Betapa besarnya keluarga ini.

Mengunjungi Aceh

2007-09-04T01:30:00.000-07:00

Awal Agustus kemarin saya pergi ke Aceh selama empat hari. Ini merupakan kehadiran pertama saya di daerah berjuluk Serambi Mekah itu.

Saya berangkat pada 1 Agustus pagi dari Jakarta menumpang pesawat Garuda Indonesia. Bersama saya, Mbak Herni, Maryam Rodja, dan Anton Karunia. Semuanya dari PSHK. Kami ingin melakukan prariset tentang perlindungan hak anak di Aceh.

Adalah Mitra Sejati Perempuan Indonesia (Mispi) yang menjadi partner lokal riset PSHK untuk proyek ini. Organisasi ini memiliki jaringan luas di kalangan aktivis perempuan di Aceh. Lembaga ini dipimpin oleh Kak Ipah.

Nama Mispi tercatat juga sebagai salah satu pengkritik laporan pemerintah di komisi pemantau Convention on Elimination on All of Discrimination Against Woman (Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun ini.

Sesampainya di Banda Aceh, kami dijemput dua staf Mispi dan seorang sopir bernama Bang Isal. Bang Isal ini orangnya kalem, ramah, dan baik hati. Bang Isal seorang calon bapak. Dirinya tinggal di daerah Peuniti bersama istri dan mertuanya.

Selain saya, ternyata bagi Maryam dan Anton, ini kedatangan di Aceh yang pertama kali juga. Kami lebih banyak bertanya tentang cerita seputar tsunami yang menerjang akhir 2004 lalu.

Bang Isal dengan sabar menceritakan penggalan kelam tsunami. Pada puncak tsunami, beberapa saat setelah terjadi gempa 9,8 skala Richter, air laut menerjang apa pun yang ada. Menggulung dan meluluhlantakkan rumah, pepohonan, mobil, orang-orang. Di beberapa pesisir pantai, ketinggian air bahkan mencapai tiga kali pohon kelapa.

Di Aceh kemarin, kami sempat melihat banyak pohon kelapa di pinggir pantai yang tinggal batangnya menjulang. Tak ada daun, tak ada buah. Saya kira itu saksi bisu kedahsyatan tsunami. Tak kurang dari 180 ribu warga Aceh meninggal. Infrastruktur publik di daerah bencana lumpuh.

Kami mengunjungi PLTD Apung, sebuah kapal pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terdampar di daratan daerah Pungee Blang Cut. Kapal ini jadi tontonan warga sekitar. Tak sedikit orang luar Aceh yang mampir kesini hanya untuk melihatnya. Saya, Anton, dan Maryam sempat menaiki kapal ini. Dari atas, saya memperhatikan pantai terdekat. Membayangkan betapa besarnya kekuatan air sehingga mampu membawa kapal berbobot 3600 ton ini, dari Pantai Ulee Lheue, sekira empat kilometer.

Tempat lain yang kami kunjungi adalah Solong, Ulee Kareng. Ini tempat orang ngopi paling terkenal di Banda Aceh. Tampaknya tempat ini jadi tempat favorit banyak pekerja NGO. Mereka mengobrol, berdiskusi, atau sekadar buang beban pikiran sementara waktu. Kopi disini sangat khas aromanya. Rasanya pun beda dengan kopi buatan pabrik. Lebih lembut. Sedapnya lebih terasa. Aromanya khas. Saya memutuskan untuk beli seperempat kilogram untuk oleh-oleh. Harganya Rp. 12.500.

Setelah urusan prariset dengan Mispi selesai, kami menyempatkan diri mengunjungi Pantai Ujung Batee. Tentu diantar dengan Bang Isal. Disitu kami bakar ikan dan makan mie instan. Minum es kelapa muda. Menurut Bang Isal, daerah Ujung Batee salah satu basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dirinya pernah ditahan oleh GAM di daerah ini. "Saya nggak diapa-apain, cuma diperiksa, tak lama kemudian dilepaskan," kata Bang Isal.

Sepintas pantai ini sepi. Jarang ada kendaraan yang lewat. Pantainya seperti tak terurus, meski masih alami. Tak ada tanda-tanda kawasan ini akan dibangun, baik oleh pemerintah daerah atau investor. Kami mendapati papan peringatan "Pengunjung dilarang berdua-duaan di pantai. Pantai buka dari jam 09 dan tutup jam 18." Papan ini dipaku menempel di pepohonan pinggir pantai. Papan beginian banyak banget kami jumpai di Pantai Ujung Batee.

Saya paham maksudnya. Itulah kenangan kecil tentang Aceh.

Yuyun Datang ke Depok

2007-08-23T20:38:00.000-07:00

Adik bungsu saya, Yuyun, pada 8 Juli silam datang ke Depok bersama Ibuk saya, Lik Cip serta dua anaknya: Puput dan Nisa. Tujuan mereka liburan sekaligus tengok saya.

Dari Kudus mereka naik bus "Haryanto" turun di terminal Lebak Bulus. Berangkat pukul 06 sore bus sampai Lebak Bulus sekira pukul 04.30 pagi. Saya jemput mereka.

Mas Andik yang berangkat bareng rombongan kecil ini menelpon saya dan bilang agar ketemu di masjid dalam komplek terminal. Dia yang mengawal rombongan. Mas Andik sekarang tinggal di daerah Bintaro dekat kampus Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Kebetulan dia dan istrinya pergi ke Kudus menengok Mbah Ratmi.

Kami pun bertemu di masjid sebelah selatan terminal sebelah pintu keluar. Masjid ini bercat biru laut. Suasana masjid subuh itu ramai. Banyak orang mampir kesini dari yang mulai ingin shalat, cuci muka, atau sekadar melepas lelah.

Kami shalat subuh sebentar setelah itu berpisah dengan Mas Andik dan istrinya. Mereka pulang dulu ke Bintaro. Saya dan rombongan Yuyun keluar terminal untuk cari taksi "Ekspress". Taksi ini menggunakan tarif lama sehingga lebih hemat. Perjalanan Lebak Bulus-Depok bayar Rp. 45.000.

Bagi Yuyun dan Ibuk saya, liburan kali ini merupakan kedatangannya yang kedua di Depok. Yuyun tampak sudah familiar dengan lingkungan rumah. Tak kuatir lagi dengan turunan curam menuju rumah. Dengan kelebihan pengalamannya di rumah, Yuyun sering terlihat memberitahu dua adik sepupunya.

Di rumah, rombongan Kudus ini disambut istri dan mertua saya. Kebetulan Bapak-Ibuk ada acara di Jakarta sehari sebelumnya dan seperti biasa menginap di rumah.

Yuyun, Puput, dan Nisa sepertinya sudah merancang hendak bepergian ke Dunia Fantasi Ancol. Mereka ingin sekali pergi kesana dan minta saya untuk mengantar. Di sana tiap orang bisa menikmati banyak wahana permainan. Ada Halilintar, Arum Jeram, Burung Besi, sampai Bombom Car. Banyak yang gratis, ada juga yang harus bayar tambahan.

Keesokan harinya, kami berangkat ke Ancol pukul 10 pagi dari rumah. Naik taksi menuju halte busway Kampung Rambutan melewati kawasan Korps Pasukan Khusus (Kopassus) Cijantung. Melintasi kawasan ini, kesan saya, amat menyeramkan. Di sepanjang jalan yang membelah komplek itu terasa sekali bagaimana kultur militer berlaku. Ada papan bertuliskan kawasan wajib helm--yang menurut hemat saya bukan urusan militer tapi polisi.

Kemudian bila kita keluar komplek Cijantung dari arah Kalisari menuju Pasar Rebo, gerbangnya dibuat ornamen dua buah pisau belati ukuran raksasa yang melintang di atas jalan. Huh, simbol militer yang direpresikan pada publik..

Kopassus memiliki catatan kelam dalam perjalanan negara ini. Prabowo Soebijanto, mantan menantu Soeharto pernah memimpin kesatuan elit angkatan darat ini, dituduh memimpin penculikan aktivis anti-Soeharto pada 1997an.

Bekas komandan Kopassus lainnya yang bermasalah adalah Muchdi Pr, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi V Badan Intelijen Negara. Muchdi orang dekat Prabowo Soebijanto. Dirinya belakangan tersandung kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. Dia tercatat secara intens berkomunikasi dengan Pollycarpus, tertuduh pembunuh almarhum Munir.

Saya rasa Yuyun, Puput, Nisa, Ibuk saya, maupun Lik Cik belum tahu soal ini. Ketika melintasi Cijantung Yuyun hanya asyik main telpon genggam saya. Saya duga ia segera ingin sampai di Dufan siang itu.

Kami turun di halte Kampung Rambutan menuju halte busway. Dari halte situ, penumpang tak terlalu banyak. Namun ketika merayap ke arah Kampung Melayu, lama-kelamaan bus sesak. Penumpang berimpit-impitan. Untung kami kebagian tiga kursi. Saya dan Ibuk saya memilih berdiri.

Busway berhenti di halte Kampung Melayu untuk ganti armada jurusan Ancol. Tapi kami tak sanggup. Di dalam halte antrian panjang banget. Akhirnya kami memutuskan naik taksi saja.

"Darah Juang" di Ibukota

2007-06-13T00:02:00.000-07:00

Ketika masih kuliah di Jogja, saya sering mendengar lagu "Darah Juang" dinyanyikan aktivis saat berdemonstrasi. Tiap demo dapat dipastikan lagu ini akan jadi semacam lagu wajibnya.

Namun begitu pindah ke Jakarta, dua tahun ini, saya hanya tahu lagu ini dinyanyikan satu kali saja, yakni saat penguburan almarhum sastrawan Pramoedya Ananta Toer di pekuburan Karet 30 April 2006 lalu.

Jakarta kota yang serba instan. Kota ini mungkin paling padat penduduknya se-Asia Tenggara. Urusan apapun di negara ini pasti terkait dengan Jakarta entah itu soal kelangkaan minyak di pelosok Kalimantan sana atau pembunuhan tokoh adat berpengaruh di Papua.

Bila Anda ingin jadi bintang televisi terkenal, maka mendekatlah ke Jakarta. Hampir tiap minggu selalu muncul bocah-bocah yang didandani menor, rambut di-rebonding, dengan sedikit ponny menutupi jidat. Meski rata-rata umur mereka masih di bawah 15 tahun.

Jakarta dapat dipastikan akan memberi restu untuk jadi populer. Lagu-lagu romantis, manja, dan sedikit cengeng, diluncurkan di setiap penjuru ibukota. Kita bisa menghitung dengan dua telapak tangan dan dua telapak kaki untuk menghitung banyaknya album yang diluncurkan, didengarkan, didendangkan, lewat radio dan televisi.

I do not care! Itu semua hanya tawaran mimpi. Bagi yang merasa nyaman dengan mimpi-mimpi tadi, tak jadi soal. Saya hanya mau mengajak Anda untuk menyimak bait-bait menggugah lagu "Darah Juang" saja. Liriknya sederhana, realis, dan penuh inspirasi, setidaknya buat saya pribadi.

Berikut lirik lengkap "Darah Juang":

Di sini negeri kami
tempat padi terhampar luas
samuderanya kaya raya
tanah kami subur, Tuhan.

Di negeri permai ini
berjuta rakyat bersimbah luka
anak kurus tak sekolah
pemuda desa tak kerja

Mereka dirampas haknya
tergusur dan lapar
Bunda, relakan darah juang kami
tuk membebaskan rakyat

padamu kami berjanji
padamu kami berbakti

tuk membebaskan rakyat

Lagu ini dikarang oleh John Sonny Tobing, mantan mahasiswa Filsafat UGM pada 1990an. Saya tak pernah kenal dia, tapi saya kenal karyanya. Bila lagu ini masuk dapur rekaman, saya kira, dia patut mendapat banyak royalti.

Namun saya tahu industri rekaman sebuah bentuk kapitalisasi yang cukup nyata. Lagu "Darah Juang" hanya digemari oleh kalangan terbatas, cukup terbatas untuk ukuran pasar rekaman lagu. Pasar tidak melihatnya sebagai potensi yang cukup menguntungkan.

Selain itu, umumnya aktivis sosial yang sering menyanyikan lagu ini adalah mereka para penentang kapitalisme dan globalisasi ekonomi. Dua terminologi yang merupakan jelmaan terbesar dari apa yang kita sebut sebagai 'pasar'.

Mana Putusan Mana Pertimbangan

2007-06-11T00:47:00.000-07:00

Oleh Widiyanto

Jimly Asshiddiqie bukanlah seorang politikus yang suka membuat pernyataan sikap kepada media. Ia hanya seorang hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pada pertengahan Februari 2005 lalu, tampaknya Jimly harus melakukan klarifikasi, seperti laiknya politikus, ke media atas putusan perkara 069/PUU-II/2004 tentang permohonan pengujian Pasal 68 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi—disingkat KPK yang diajukan oleh Bram H.D. Manoppo, Direktur Utama PT. Putra Pobiagan Mandiri.

Bermula dari penetapan tersangka pada Manoppo—rekanan Gubernur Aceh non-aktif, Abdullah Puteh pada kasus pembelian helikopter yang diduga mengandung korupsi—pada 8 Oktober 2004 silam oleh KPK. Sebuah lembaga negara baru dan independen yang didirikan berdasarkan UU KPK.

Meski lembaga baru, kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPK luar biasa. Di antaranya diperbolehkan menyadap dan merekam pembicaraan; memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; serta menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pada kasus Manoppo, KPK mendasarkan kewenangan penanganannya dari Pasal 6 c UU KPK yang berbunyi, ”Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.”

Bram Manoppo rupanya keberatan dengan tindakan KPK ini. Alasan Manoppo, kasus yang disangkakan pada dirinya terjadi (tempos delicti) antara tahun 2001 hingga Juli 2002, sedang UU KPK sendiri baru disahkan pada 27 Desember 2002. Sang direktur menganggap KPK telah menabrak asas legalitas, karena telah melakukan tindakan hukum terhadap perkara yang terjadi sebelum KPK terbentuk (retroaktif).

Dalam dalil permohonannya, Manoppo juga mengklaim akibat pemberlakuan pasal 68 UU KPK, dirinya telah mengalami kerugian konstitusional dan hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Pernyataan yang kemudian dalam persidangan dibantah tegas oleh KPK.

Banyak orang beranggapan putusan atas kasus ini merupakan batas ukur keseriusan institusi hukum dalam memberantas korupsi. Apakah akan ditolak yang berarti eksistensi lembaga super-body anti-korupsi KPK diakui, atau diterima yang berarti KPK tak berwenang menangani korupsi yang terjadi sebelum 27 Desember 2002. Para aktivis antikorupsi pun menunggu pembacaan putusan dengan harapan, tentunya, Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Bram Manoppo.

Dari empat suratkabar—Koran Tempo, Kompas, Sinar Harapan dan Media Indonesia—yang saya analisis, Koran Tempo menampilkan berita paling awal. Muncul tepat pada hari pembacaan putusan 15 Februari 2005, Koran Tempo mengambil judul besar “Mahkamah Konstitusi Didesak Tolak Uji Materiil Asas Retroaktif KPK”. Narasumbernya empat orang, kesemuanya aktivis antikorupsi. Tercatat nama macam Sudirman Said dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Lucky Djani dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Todung Mulya Lubis dari Transparency International-Indonesia (TI-I) dan Romly Atmasasmita, Koordinator Forum Pemantauan Pemberantasan Korupsi.

Dari sini, saya kira, terlihat jelas agenda setting Koran Tempo yang mendukung kalangan aktivis antikorupsi agar pleno hakim konstitusi menolak permohonan Manoppo. Di saat-saat media lain menunggu pembacaan putusan, Koran Tempo telah melontarkan wacana penolakan permohonan. Sepertinya Koran Tempo tak ingin sekadar memberitakan putusan, namun sebisa mungkin mempengaruhinya lewat agenda kepentingan yang mereka usung.

Akhirnya, Asshiddiqie dan delapan anggota hakim konstitusi yang tergabung dalam pleno hakim konstitusi menolak permohonan gugatan Bram Manoppo. Semua sepakat, tak ada yang berpendapat berbeda (dissenting opinion). Namun pertimbangan hukumnya dinilai sebagian kalangan tak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi.

MK, seperti dalam pertimbangan putusan, berpendapat bahwa Pasal 68 Undang-undang a quo tidak mengandung asas retroaktif, walaupun KPK dapat mengambilalih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah diundangkannya UU KPK (vide pasal 72) sampai dengan terbentuknya KPK (vide pasal 70).

Sikap MK ini kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat. Ada yang berpendapat KPK tak berwenang menangani korupsi sebelum 27 Desember 2002. Sumber pendapat ini berasal dari pertimbangan hukum hakim. Sedang pendapat lain KPK tetap berwenang menyelidiki, menyidik, hingga menuntut korupsi sebelum 27 Desember 2002 yang bersumber dari amar putusan hakim.

”Putusan itu memang menyatakan permohonan Bram ditolak, namun ada pertimbangan yang tentunya menguntungkan Bram—soal kewenangan KPK menyidik kasus korupsi sebelum KPK beroperasi. Menariknya, putusan MK kali ini bulat tanpa dissenting opinion (perbedaan pendapat) di antara para hakim. Putusan MK itu tentunya merupakan hal baru, khususnya mengenai ‘kekuatan’ dari sebuah pertimbangan hukum hakim konstitusi, apakah mengikat atau tidak. Kita lihat saja,” kata Budiman Tanuredjo, Redaktur Kompas kepada saya.

Realitas media juga pada kenyataannya membelah. Saya menggunakan frekuensi pemberitaan, pilihan narasumber dan editorial sebagai bahan analisis untuk melihat bagaimana kecenderungan media dalam kasus putusan MK atas gugatan Manoppo ini.

Sehari selepas pembacaan putusan, empat suratkabar yang saya analisis turut memberitakan. Kompas menampilkannya dalam headline halaman pertama dengan judul “MK: KPK Tak Berwenang Tangani Perkara Sebelum Desember 2002”. Suratkabar ini mengutip lima orang narasumber di antaranya Asep Rakhmat Fadjar, Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). Asep mengatakan, ”yang cukup disesalkan, putusan MK ini bertentangan dengan semangat dan filosofi KPK sebagai instrumen pemberantas korupsi yang dianggap bermasalah dari lembaga hukum lain. Putusan ini jelas preseden buruk yang bisa menjadikan koruptor-koruptor sebelum KPK berdiri tak bisa dijangkau.”

Koran Tempo menurunkan komentar Ketua KPK, Taufiequrachman Rukie, yang menyatakan kekecewaannya. ”Sesungguhnya KPK berharap majelis hakim MK seharusnya dan diharapkan mampu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tujuan diterbitkannya UU Nomor 30 Tahun 2002.” Dalam berita yang sama, Todung Mulya Lubis mengomentari, ”Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak membahas masalah substansi kalau sudah berkesimpulan dengan legal standing.”

Sementara Sinar Harapan memberitakan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap dapat membebaskan terdakwa korupsi , meski jelas-jelas putusan hakim konstitusi menolak permohonan Manoppo.

Dari sini saya menilai ketiga suratkabar—Kompas, Koran Tempo, Sinar Harapan—menurunkan pemberitaan yang kurang cermat. Tidak tegas membedakan mana putusan mana pertimbangan hukum. Bagi saya, ketiga media hanya memberitakan bagian pertimbangannya saja untuk direproduksi kepada publik. Warga hanya dijejali bagian pertimbangan hukum yang dianggap kontroversial, walau pertimbangan hukum tak punya daya mengikat.

Sedang amar putusan hakim konstitusi tak diberitakan secara proporsional. Ada fenomena menarik di sini. Media terkesan sebagai alat yang hanya mereproduksi wacana kontroversial bagi publik, walau terkadang wacana tersebut belum tentu benar.

Kritikan atas ketidakakuratan media datang dari Refly Harun, asisten hakim di MK. Dalam kolomnya di Koran Tempo, Refly mengatakan berita-berita yang berkembang di media massa kadang tidak cukup komprehensif merekam kejadian sesungguhnya. Sering sebuah media hanya memuat moment opname dari sebuah kejadian. Lalu para komentator yang mengiringinya hanya melandaskan diri pada berita tersebut. Akibatnya, sering terjadi distorsi dalam sebuah diskursus yang berkembang.

Bagi saya hanya Media Indonesia yang menurunkan berita dengan tepat sehari setelah pembacaan putusan. Dengan porsi di halaman lima, di dalam boks kecil dengan panjang lima kolom, Media menurunkan berita dengan judul tegas: “MK Tolak Permohonan Hak Uji Materiil KPK”. Narasumbernya Jimly Asshiddiqie dan Taufiequrachman Rukie. Dari pilihan judul, Media menunjukkan putusan MK yang punya kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno.

Selama empat belas hari setelah putusan, Kompas dan Koran Tempo menurunkan pemberitaan sebanyak delapan kali. Kedua harian ini punya intensitas pemberitaan lebih pada kasus permohonan Bram Manoppo ini dibanding Sinar Harapan yang menurunkan lima kali, dan Media Indonesia hanya dua kali.

Intensitas pemberitaan sebuah media terhadap kasus-kasus tertentu—dalam kasus ini permohonan Manoppo—menunjukkan bagaimana porsi penilaian media pada kasus tersebut. Dengan memberikan porsi yang besar, sebuah media dapat diyakini punya perhatian lebih atas masalah tersebut. Dan kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik secara umum, macam korupsi, kejahatan kemanusiaan, soal diskriminasi rasial, sudah selayaknya mendapat porsi berlebih oleh media.

Memang meliput persidangan bukan perkara mudah. Kerja peliputan ini perlu memperhatikan aspek-aspek tertentu yang tak dijumpai dalam peliputan sektor lain. Pemeriksaan pengadilan menonjolkan perselisihan antara manusia dengan manusia, antara warga dengan negara. Pengadilan merupakan kristalisasi ketegangan antar mereka. Untuk meliput di pengadilan yang baik, misalnya, menangkap puncak peristiwa yang terjadi di pengadilan, wartawan harus memahami bahwa pemeriksaan pengadilan adalah pemecahan perselisihan.

Amando E. Doronila, bekas wartawan The Age, dalam buku Wartawan Asia mengatakan bahwa dalam meliput pengadilan, ada tiga pertimbangan yang dapat dijadikan pegangan wartawan. Pertama, menjelaskan dan menafsir masalah yang disidangkan. Wartawan punya hak untuk mengintepretasikan masalah pengadilan tanpa harus keluar dari konteks hukum yang ada. Wartawan tidak boleh melakukan penghakiman terhadap seseorang yang belum divonis oleh pengadilan. Pun demikian dengan substansi masalah yang hendak diputus majelis.

Di lingkungan kehakiman Indonesia, MK merupakan lembaga peradilan baru yang muncul berdasar konstitusi hasil perubahan. Tugasnya memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi; pembubaran partai politik; perselisihan hasil pemilihan umum; dan memutuskan pendapat Presiden dan Wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum.

Dengan tugasnya itu, MK wajib memberikan putusan. Putusan majelis MK bersifat tetap setelah pembacaan putusan selesai. Wartawan yang meliput gugatan Manoppo setidaknya punya bekal ini untuk mengintepretasikan putusan untuk membuat berita. Bukan pertimbangan hukumnya.

Pedoman kedua yang perlu dilakukan wartawan dalam meliput pengadilan adalah membuat berita mudah dimengerti bagi pembaca. Hukum, kata Armando, punya kosakata teknis sendiri. Kosakata itu sejenis kode yang hanya dimengerti oleh ahli hukum atau mereka yang terlibat dalam profesi hukum, dan yang dapat amat membingungkan bagi banyak orang.

Armando lantas menyarankan tugas wartawan adalah menembus tembok bahasa ini. Dalam berita permohonan Manoppo, kata ‘retroaktif’ adalah kata yang paling sering muncul, karena asas inilah yang jadi bahan permohonan Manoppo. Kata ini hanya dimengerti kelompok hukum saja. Mengacu pada pertimbangan kedua menurut Armando, istilah yang macam ini kiranya perlu diberi penjelasan agar banyak pihak yang mengetahui maksudnya.

Pedoman ketiga menurut Armando, wartawan diharapkan menangkap warna dan jalannya pengadilan sehingga memungkinkan pembaca memandang perjuangan hukum dalam arti manusiawi. Tapi, kata Armando, warna tidak boleh menyilaukan wartawan sehingga ia tidak melihat masalahnya, sebab kalau demikian, maka arti sesungguhnya dari pengadilan tidak sampai ke pembaca. Pertimbangan hukum berikut saksi-saksi kasus gugatan Manoppo, menurut saya, adalah warna dalam persidangan itu.

Dalam sidang pengadilan, saksi, hakim, pengacara, penggugat, tentu punya peran masing-masing. Dalam meliput sidang, mereka adalah pihak-pihak yang patut jadi narasumber utama.

David Protess, seorang professor di Medill School of Journalism di Universitas Northwestern yang mengenalkan teori ‘Tiga Lingkaran Konsentris’. Teori ini digunakan untuk menghasilkan laporan akurat, detail dan komprehensif. Tiga Lingkaran Konsentris diwujudkan dalam tiga buah lingkaran dengan sebuah titik pusat untuk menandai tingkat kompentensi sumber.

Di lingkaran paling luar adalah sumber berupa dokumen tangan kedua, seperti kliping suratkabar. Lingkaran berikutnya adalah berupa dokumen tangan pertama, dokumen pengadilan seperti kesaksian dan pernyataan. Lingkaran ketiga adalah orang-orang, para saksi. Sedang pada lingkaran terdalam adalah apa yang disebut Protess sebagai para sasaran—pengacara, penggugat, hakim.

Dalam kasus permohonan Manoppo, KPK, hakim konstitusi, penasehat hukum Manoppo adalah lingkaran pertama sumber. Namun penelitian saya menunjukkan media lebih banyak mengutip komentar para aktivis dan para praktisi hukum yang sebenarnya tak punya keterkaitan langsung pada kasus Manoppo. Dengan mengutip narasumber dari luar lingkaran pertama, maka substansi masalah akan semakin kabur karena media hanya mendasarkan pernyataan psikologis narasumber yang belum tentu benar konteks masalahnya.

Budiman Tanuredjo punya pendapat lain soal ini. Baginya, siapa pun boleh berkomentar. Aktivis antikorupsi, aktivis atau apa pun namanya yang bergelut dengan diskursus hukum tata negara tentunya punya kompetensi untuk memberikan penilaian terhadap putusan MK. ”Ahli hukum tata negara pun ikut memberikan komentar,” kata Budiman.

Analisa Isi Pemberitaan pada Putusan Mahkamah Konstitusi atas Kasus Gugatan Uji UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
(15-28 Februari 2005)

Nama Media Jumlah Berita Jumlah Narasumber
hakim KPK PH Aktivis Praktisi Total
1. Kompas 8 3 6 0 11 7 27
2. Koran Tempo 8 5 3 4 10 6 28
3. Media Indonesia 2 1 1 0 0 4 6
4. Sinar Harapan 5 4 1 0 2 7 14

Kamis, 17 Februari, Koran Tempo dan Sinar Harapan menurunkan editorial mengenai putusan MK atas permohonan Manoppo. Dari editorial, kita bisa mengetahui bagaimana sikap media terhadap kasus-kasus tertentu.

Koran Tempo menurunkan tajuk dengan judul “Bukan Soal Retroaktif”. Dinyatakan bahwa putusan MK sudah tepat. Seperti tak ikhlas mendukung putusan, Koran Tempo menyayangkan pertimbangan hukum yang dinilai kurang tegas. Suratkabar ini selanjutnya menegaskan sikap bahwa asas retroaktif yang disebut dalam konstitusi ini jelas tak ada hubungan sedikit pun dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 karena perangkat hukum ini hanya mengatur soal KPK. Apalagi, lanjutnya, kejahatan korupsi sudah dianggap sebagai pelanggaran hukum sejak Republik Indonesia berdiri.

Di akhir editorialnya, Koran Tempo berpesan agar MK sepatutnya segera menyebarkan keputusan yang sudah tepat ini ke masyarakat, termasuk memberi penjelasan yang tegas mengapa tak ada persoalan asas retroaktif pada UU Nomor 30 Tahun 2002. Hal ini diperlukan agar KPK terbebaskan dari kemungkinan gugatan uji materiil serupa di masa depan, sehingga lebih berkonsentrasi melakukan tugas utamanya memberantas korupsi.

Sinar Harapan mengambil judul “Negara Tanpa Kepastian Hukum” sebagai editorialnya menyikapi putusan MK. Suratkabar sore ini mengatakan secara hipotetis, pertimbangan hukum MK diperkirakan akan menimbulkan penurunan dukungan kepada KPK, karena lembaga ini hanya akan dipandang sebelah mata.

Para pembela koruptor, tulis Sinar Harapan, akan mengibarkan bendera perang menentang pengadilan dengan senjata putusan KPK, koruptor akan semakin bersemangat mencuri tanpa takut terkena jerat hukum. Koran ini berpendapat bahwa mengenai sah tidaknya atau berwenang tidaknya KPK menyelidiki, menyidik dan menuntut perkara korupsi, serta sah tidaknya dan berwenang tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi sebelum 27 Desember 2002 biarlah Mahkamah Agung yang memutuskan, apabila perkara a quo di tingkat kasasi.

Sikap editorial Kompas berjudul “Pemberantasan Korupsi Tinggal Butuh Kemauan” menyesalkan putusan MK dan cenderung menyalahkan personal aparat. Kompas menulis putusan dari MK bukan hanya membuat harapan (pemberantasan korupsi) itu menjadi meredup. Yang lebih menonjolkan dirasakan adalah tak ada lagi harapan untuk menyentuh kasus-kasus besar yang terjadi sebelum 27 Desember 2002. Berbagai kasus yang diduga merugikan masyarakat banyak ibaratnya tidak mungkin bisa disentuh.

Bahwa kemudian UU itu tidak cukup bertaji memberantas korupsi, tulis Kompas, persoalannya bukan terletak pada UU-nya. Persoalannya terletak pada orang yang seharusnya menggunakan UU itu sebagai alat. Mereka tak bisa memanfaatkan secara optimal kekuatan yang berada dalam peraturan hukum itu.

Realitas media tentu bukan realitas yang otonom. Konstruksi realitas media dipengaruhi oleh beragam faktor: struktur redaksi, pemasang iklan, bagian perusahaan, pemilik media, hingga kompetensi personal wartawan. Dalam putusan MK atas gugatan Manoppo ini, saya kira, ketidakcermatan pemberitaan suratkabar lebih didorong pada kompetensi personal wartawan yang tak dapat membedakan mana putusan mana pertimbangan hukumnya. Mana yang punya kekuatan mengikat dan eksekutorial, mana yang tidak.

Namun akibat tulisan wartawan yang kurang cermat, pertimbangan hukum direproduksi terus oleh media, Jimly dan hakim konstitusi lainnya hanya bisa buru-buru klarifikasi atas ketakcermatan media ini. ”Untuk populer, kami sudah tahu caranya,” katanya pada Koran Tempo.

Tulisan ini pernah dimuat di jurnal hukum "JENTERA" PSHK edisi 09/Mei 2005 dengan tema utama 'Korupsi'.

Gerakan Massa Max Lane

2007-06-10T20:10:00.000-07:00

Bila kita bertanya siapa yang paling berpengaruh dalam proses demokrasi di Indonesia, seorang Max Lane pasti akan menjawab "gerakan massa".

Demikian tesis Max Lane yang lebih dari tiga puluh tahun bergelut dengan politik dan demokrasi di negeri ini. Pria asal Australia ini kembali menegaskan hal itu di atas podium ketika peluncuran bukunya "Bangsa Yang Belum Selesai" dan jurnal "Reform Review", Selasa (22 Mei 07) lalu. Buku dan jurnal diterbitkan oleh Reform Institute, sebuah lembaga nonpemerintahan.

Lane mengucapkan terima kasih kepada almarhum sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang telah meletakkan kerangka pemikirannya tentang bangsa kepada dirinya. Pikiran-pikiran Pram ini belakangan menjadi inspirasi bagi Lane untuk menulis buku ini.

Malam itu Lane mengenakan kemeja batik dan celana krem. Orangnya tambun. Rambutnya putih. Dia memberikan sambutan dengan bahasa Indonesia dengan lancar meski sempat pula tertatih-tatih.

Pertautannya dengan Pram terjadi sekira 20 tahun lalu. Saat itu Lane menjadi staf Kedutaan Australia di Jakarta dengan jabatan sekretaris dua pada seksi bantuan pembangunan.

Di sela-sela kesibukannya sebagai diplomat saat itu, Lane mempunyai aktivitas politik yakni menerjemahkan karya-karya besar Pramoedya ke dalam bahasa Inggris, antara lain "Cerita dari Blora" dan tetralogi Buru yang termasyhur itu: "Bumi Manusia", "Anak Semua Bangsa", "Jejak Langkah", dan "Rumah Kaca".

Pemerintah Australia yang pro-Jakarta lantas memberhentikan Lane secara halus karena aktivitasnya ini.

Menurut Max Lane gerakan massa memiliki pengaruh penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Pada masa Orde Baru Soeharto, gerakan ini diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat dan tokoh demokrasi seperti Abdurrahman Wahid.

"Gerakan Kedung Ombo tahun 1989 besar kontribusinya mendorong gerakan massa yang kelak mendorong jatuhnya Soeharto," kata Lane. Dia mengatakan gerakan massa di angkatan ini memiliki keunggulan dibanding gerakan massa sebelumnya, pada 1965.

Gerakan massa pada 1980an relatif 'memiliki jarak' dengan angkatan sebelumnya. Selain itu, gerakan ini memiliki jaringan internasional yang lebih luas.

Sebuah Kenangan dari Kupang

2007-05-16T01:23:00.000-07:00

Kupang sebuah kota yang sulit untuk saya lupakan. Ada pantai yang indah, suasana kota tenang, udara bersih, dan orang yang ramah. Beruntung saya bisa mengunjunginya tengah Maret lalu.

Saya datang ke Kupang bersama Willy Purnasamadhi, peneliti Demos. Kami berada disana selama dua hari untuk focussed-group discussion (FGD) riset tentang representasi. Kupang, bagi saya, adalah tempat kedua setelah Bali, daerah luar Pulau Jawa yang saya kunjungi selama ini.

Saya sampai di bandara El Tari jam 10 malam waktu setempat. Naik Lion Air dari Jakarta dan sempat transit di bandara Juanda Surabaya. Saat itu, penerbangan Jakarta-Kupang tak mulus. Di langit, pesawat menerjang badai. Dentuman angin ke badan pesawat terasa jelas. Suasana sunyi.

El Tari jam segitu masih ramai. Kami dijemput sopir Hotel Sasando Internasional, tempat kami menginap. Naik colt putih. Mobil penuh. Jalanan gelap, berkelok-kelok. Bau solar tercium sampai dalam mobil.

Hotel Sasando Internasional hotel terbesar di Kupang. Mulanya, hotel ini dimiliki oleh Jawa Pos Group, namun menurut Pius Rengka salah satu anggota parlemen setempat, hotel ini sudah berpindah tangan ke Jusuf Kalla. Ada tiga bangunan utama hotel ini: resepsionis dan tempat makan jadi satu di bagian depan. Sebelahnya diperuntukkan untuk aula. Sedang kamar berada di belakangnya.

Kami menginap di lantai satu. Rate-nya Rp. 250.000 per malam. Harga yang cukup mahal untuk ukuran setempat. Meski sederhana, kamarnya bersih. Sea view.

Untuk keperluan FGD, kami mengundang sejumlah tokoh setempat yang konsen dengan soal kepartaian dan representasi. Selain Pius Rengka, hadir juga antara lain Anna Djukana, Torry, John Kotan, Minggus da Silva, Frans Rengka. Umumnya mereka mengeluh dengan disain kepartaian sekarang. Apa-apa diatur sangat sentralistik oleh Jakarta. Partai harus memiliki kepengurusan nasional, dan kantor pusatnya harus di ibukota negara.

Ini belum menyangkut syarat administratif pembentukan partai yang diperberat oleh elit politik di Senayan. Elit ini partai-partai besar macam Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PAN).

"UU (Partai Politik) itu derivasi Konstitusi, tidak bisa dikarang-karang sendiri oleh Jakarta," kata Frans Rengka dalam FGD.

Kesan saya, peserta FGD ini sangat politis. Kritis. Saya senang dengan ini. Dan saya tidak akan melupakan sampai kapan pun: Kupang dan orang-orangnya.

Parpol dan Masalah Keterwakilan

2007-05-06T19:52:00.000-07:00

pic: arsip-jatim

Hari-hari belakangan, publik berharap-harap cemas menunggu keluarnya draf Rancangan Undang-Undang bidang Politik, yang termasuk di antaranya RUU Partai Politik (Parpol). Rancangan ini ditujukan untuk mengganti UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Inti rancangan mengarahkan sistem kepartaian kita pada sistem multipartai sederhana. Polemik pun muncul. Ada dua hal secara umum yang menyeruak, yakni pertama, adanya peningkatan syarat administratif pendirian partai dibanding ketentuan tahun 2002 lalu. Kedua, adanya penambahan syarat yang sama sekali baru tatkala akan mendirikan partai politik.

Yang termasuk dalam kategori pertama antara lain adanya peningkatan syarat dari awalnya 50 orang menjadi seratus orang. Sedang sebaran kepengurusan juga naik dari 50 persen jumlah provinsi, 50 persen kabupaten/kota yang di provinsi yang bersangkutan, dan 25 persen kepengurusan di tingkat kecamatan menjadi 66 persen jumlah provinsi, 50 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan. Sementara yang termasuk syarat kategori kedua adalah keharusan menyetor dana sebesar Rp 5 miliar ke bank pemerintah sebagai deposit.

Yang menjadi pertanyaan apakah dengan penyederhanaan parpol, demokrasi akan berjalan dengan baik dan rakyat mendapatkan ketenangan secara politik? Dalam arti lain, apakah dengan banyaknya partai peserta pemilu menjadi masalah yang serius dalam kehidupan demokrasi? Bukankah Indonesia pernah mengalami masa-masa pemilu baik diikuti oleh partai politik yang hanya segelintir dan jumlah partai politik yang luar biasa besar? Tapi kenyataannya rakyat masih saja berkutat dalam penderitaan berkepanjangan. Benarkah parpol menjadi inti permasalahan demokrasi yang dihadapi Indonesia?

Representasi Politik

Perubahan sistem politik yang ada, dari sistem otoriter Soeharto ke masa transisi sekarang, bisa kita lihat secara sederhana dengan adanya peningkatan jumlah parpol. Namun ironis, hal ini tidak mengubah kondisi riil rakyat bawah. Bisa dikatakan parpol telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerap dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Hal demikian ini menandakan kita berada dalam situasi demokrasi yang defisit (democratic deficit).

Menurut Schugurensky (2004), defisit demokrasi tumbuh sejak kepercayaan publik terhadap politisi dan institusi politik menurun, banyak partai dan wakil rakyat (representative in democracy system) yang kehilangan hubungan dengan yang diwakili (represent).

Representasi pada akhirnya menjadi persoalan utama demokrasi yang sedang kita hadapi. Semakin tidak diakomodasinya persoalan representasi semakin besar masalah yang dihadapi demokrasi. Parpol sebagai salah satu institusi representasi telah secara sistematis dibajak oleh elite dan menjadikannya tidak representatif terhadap kepentingan rakyat banyak. Partai memang penting, namun kita harus realistis dengan mengatakan bahwa parpol yang ada sekarang merupakan bagian dari masalah keterwakilan.

Dalam konteks ini, ide menyederhanakan jumlah parpol lewat RUU Parpol, untuk sementara perlu dikritisi. Kita tidak perlu terjebak dalam romantisme masa lalu bahwa dengan jumlah partai sedikit kondisi sosial-politik lebih stabil, yang pada kenyataannya koruptif.

Yang harus dilakukan justru sebaliknya. Perlu bagi para pengambil kebijakan untuk membuka seluas-luasnya partisipasi rakyat dalam berpolitik. Bukan malah menutup rapat-rapat. Para pengambil kebijakan diharapkan mampu melihat hal ini secara jenial, bahwa dengan menutup pelan-pelan pintu partisipasi politik, maka demokrasi akan mati muda.

Saya mengutip sebuah survei yang diluncurkan pertengahan Maret oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang masalah representasi aspirasi pemilih sebagai bukti. Dalam hasil riset itu dinyatakan hanya 31 persen saja partai yang merepresentasikan kelas sosial pemilih. Sisanya mengatakan partai tidak representatif.

Ini merupakan realita empirik yang terjadi di masyarakat. Seyogianya, yang diperlukan untuk mengatur sistem kepartaian adalah bagaimana menjamin representasi itu hadir dalam kehidupan parpol. Antara lain mengatur kewajiban relasi intensif antara perwakilan (representative) dengan yang diwakili (represent). Atau mendemokratiskan parpol dengan semacam konvensi yang fair dimana orang di luar kepengurusan partai mempunyai kesempatan ikut bertanding.

Selain itu, perlu juga mengakomodasi secara nasional adanya parpol lokal seperti di Aceh. Langkah ini penting untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan daerah yang tidak terserap oleh parpol 'nasional' yang berpusat di Jakarta.

Sehingga partai menjadi representasi nyata kepentingan masyarakat, tidak malah membelenggu dan mengisolasinya.

(Widiyanto)
Redaktur Pelaksana Jurnal Hukum JENTERA PSHK. Tulisan ini pernah dimuat di suratkabar Jurnal Nasional pada Sabtu, 5 Mei 2007.

Orang Rantau dari Acheh

2007-05-01T01:01:00.000-07:00

Upload 17 Jul 2006 | 1.337 kata
Oleh Widiyanto

MESKI lewat tengah malam, mata Zul Asmi belum mengantuk. Rokok sambung-menyambung disulut dan diisapnya. Ia tengah menyimak talkshow tentang rancangan undang-undang Aceh di televisi. Sesekali ia mengomentari atau memprotes debat di situ, atau menggerutu pada seorang teman yang ikut menyaksikan acara tersebut bersamanya.

Pemuda asal Kuta Binjei, Julok, Aceh Timur, ini selalu antuasias mengikuti tiap peristiwa yang menyangkut Aceh atau yang terjadi di sana. Ketika tsunami menerjang Serambi Mekkah itu pada akhir 2004 lalu, misalnya, Asmi langsung jadi relawan. Selama 15 hari, ia sibuk menggotong, menyalati, lalu menguburkan mayat bersama ribuan relawan lain. Kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, sementara ditinggalkan.

Meski kuliah di Jawa, ia tak pernah lepas dari Aceh. Pemuda bertubuh ceking ini juga membentuk organisasi senasib serantau. Nama organisasi itu Ikatan Mahasiswa Korban Daerah Operasi Militer Aceh atau biasa disingkat IMKDA.

Organisasi kecil. Kantor sekretariat menumpang di Bale Gading, asrama mahasiswa Aceh di daerah Sagan. Anggota 14 orang. Struktur organisasi dibagi jadi dua divisi, jaringan dan pendidikan. Asmi menjabat ketua.

“Awalnya kita perlu wadah bersama sesama korban darurat militer yang mendapat beasiswa kuliah gratis,” kata Asmi pada saya.

Program kuliah gratis yang diperoleh Asmi ini diprakarsai kampusnya dan dua kampus Islam lain di Yogyakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Sejak 1999 program tersebut telah memberi kesempatan pada belasan pemuda-pemudi asal Aceh untuk kuliah di Kota Pelajar tersebut.

Menurut SF. Marbun, mantan Pembantu Rektor I UII, program ini merupakan kepedulian universitas terhadap Aceh. Ia tak ingin Aceh kehilangan satu generasi gara-gara perang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia.

”Kita sampaikan pandangan-pandangan itu di hadapan masyarakat dan alim ulama Aceh sewaktu mereka ingin menghadap Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta,” kata Marbun.

Setahun setelah Soeharto turun dari tampuk kekuasaan, kondisi sosial dan politik Indonesia agak terbuka. Rakyat mulai bebas berekspresi tanpa takut dihajar tentara atau dijebloskan ke penjara atau dihilangkan paksa.

Wacana tentang ”merdeka”, ”referendum”, dan ”federalisme” muncul di mana-mana, mulai dari Irian Jaya sampai Aceh di ujung Sumatera.

”Mari kita kembangkan Indonesia, karena kalau Indonesia besar, Islam juga akan besar. Lebih baik begitu, ketimbang bikin negara sendiri, kecil-kecil,” ujar Marbun.

Entah karena pengaruh pandangan pihak UII atau tidak, yang jelas pertemuan yang melibatkan sekitar 30-an tokoh masyarakat dan ulama Aceh itu sepakat memberi beasiswa untuk orang pintar, berkelakuan baik, namun mereka miskin dan korban konflik.

Kesepakatan itu direalisasikan dengan menggandeng Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) yang menjadi penyeleksi calon penerima beasiswa. Kontras adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengkampanyekan dan mengupayakan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga ini didirikan di Jakarta oleh antara lain Munir, yang meninggal dunia akibat diracun di pesawat udara menuju Amsterdam, Negeri Belanda. Badan Intelijen Negara bahkan sempat disebut-sebut terlibat dalam pembunuhan Munir. Meski beberapa pelaku sudah diadili, tapi banyak orang menganggap mereka cuma operator alias pelaksana. Pemberi perintah tak pernah tersentuh hukum hingga hari ini.

Pelbagai cara digelar aktivis Kontras Aceh. Mereka memasang iklan di media massa, mengadakan konferensi pers, mencetak selebaran, merancang talkshow di radio, sampai mendatangi langsung sekolah-sekolah menengah umum. Targetnya 30 orang lolos seleksi tiap tahun.
Bustami Arifin, sekretaris jenderal Kontras Aceh waktu itu, merasa senang bisa membantu.
Syarat ikut beasiswa juga mudah. ”Dia harus korban langsung. Bisa orang tuanya (yang jadi korban),” kata Bustami pada saya.

Urusan administrasi tak rumit. Cukup mengisi formulir kesediaan dan ada izin orang tua.

”Banyak yang mau, tapi ijazahnya banyak yang terbakar,” kenang Bustami. ”Kalau seperti itu tidak kami terima, karena tidak sesuai dengan yang disyaratkan universitas.”

Agar pelamar yang lolos seleksi benar-benar orang yang tepat, aktivis Kontras rela mendatangi rumah yang bersangkutan. Calon yang mapan secara ekonomi langsung gugur.

”Pernah ada yang melamar beasiswa ini, tapi kita tolak. Karena setelah kita cek ternyata ada saudaranya yang kaya, rumahnya besar. Ini tidak memenuhi syarat,” kata Bustami.

Untuk angkatan pertama yang lolos cuma sepuluh orang dari 50 pendaftar. Tahun kedua terjaring 12 orang. Tahun berikutnya 11 orang. Dan pada 2002, tahun terakhir program ini, tercatat 22 orang yang berhak dapat beasiswa.

Zul Asmi masuk dalam seleksi angkatan terakhir ini.

Ia mengambil kuliah di fakultas hukum. Sebagai penerima beasiswa, ia dibebaskan dari pembayaran uang kuliah maksimal lima tahun. Jika lebih, maka ia terpaksa menanggung sendiri biaya kuliahnya.

Beasiswa tak termasuk biaya hidup sehari-hari. Beruntung Asmi memperoleh kiriman uang dari abangnya dan kadang-kadang pemerintah daerah juga membantu. Tapi kalau kiriman terlambat, ia terpaksa berutang. ”Begitu kiriman datang, langsung bayar,” katanya, lirih. Ia tinggal di asrama Aceh di Jalan Tamansiswa, sehingga bebas biaya kos.

DI sebelah kiri Bale Gading terdapat rumah tua. Besar. Kokoh. Temboknya kusam. Beberapa orang hilir-mudik di depan asrama perempuan Aceh itu. Salah seorang di antara mereka bernama Sitti Halimah. Tinggi. Kulit kuning langsat. Berkerudung.

Halimah tinggal di asrama itu. Selama empat tahun di Yogyakarta, belum sekali pun ia pulang kampung. Untuk mengobati rindu pada keluarga, ia sesekali menelepon ke rumah. Ia kuliah di Fakultas Psikologi UII semester delapan. Sama halnya dengan Zul Asmi, Halimah menerima beasiswa sebagai korban DOM.

”Sebenarnya keluarga melarang saya berangkat. Bahkan sampai sekarang. Padahal saya punya keinginan untuk belajar. Saya pikir saya harus ke Jogja, harus kuliah. Apa pun yang terjadi,” katanya.

Sejak Halimah pergi, ibunya sakit-sakitan. Depresi.

”Ibu mestinya sudah harus terapi. Rasanya berat meninggalkan ibu. Saya dekat banget dengan dia,” ujarnya, pelan.

Berpisah sementara dengan keluarga jadi bagian yang cukup sulit dilewati sebagian penerima beasiswa. Orang tua pun seakan setengah hati melepas anak-anak mereka. Namun, tekad belajar yang kuat membuat pemuda-pemudi Aceh ini lebih tabah.

Namun, Muhammad Nasir, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta asal Idi Cut, Aceh Timur, termasuk yang tak disusahkan rasa rindu. Ayahnya merestui penuh keberangkatan Nasir, asal ia benar-benar menuntut ilmu di Jawa. Sang ibu yang agak khawatir.

”Saya nanti tidak bisa melihat kamu lagi,” ucap Nasir, meniru kata-kata ibunya.

Namun, kecemasan orang tua Zul Asmi lebih politis. Mereka takut putra mereka jadi target operasi militer, meski sudah merantau jauh dari Aceh.

”Kuatir diculik, tidak disekolahkan,” kisah Asmi.

Aceh berstatus daerah operasi militer selama hampir satu dekade, antara September 1989 sampai Agustus 1998. Berdasarkan laporan Kontras yang dipublikasikan sebagai buku dengan judul Aceh, Berdamai dengan Keadilan?, di masa itu terjadi 3.430 kasus penyiksaan, 1.958 kasus orang hilang, 128 kasus pemerkosaan, 1.321 kasus pembunuhan, dan 597 kali kasus pembakaran. Itu yang tercatat.

”DOM telah cukup membuat masyarakat Aceh trauma. Perekonomian rusak. Pendidikan terganggu,” ungkap Asmi yang ayahnya meninggal sewaktu ia duduk di kelas satu sekolah menengah pertama. Orang tuanya pernah menjadi korban pemukulan. Pamannya meninggal karena ditembak. Abangnya sempat kena tembak di tangan, tapi masih hidup.

”Saya pikir DOM itu merupakan sikap pemerintah yang anarkis terhadap rakyatnya sendiri tanpa mempertimbangkan efek, manusia, dan lingkungannya. Banyak orang tidak tahu terjadi penjarahan oleh pemerintahnya sendiri. Ini semua dengan alasan keamanan,” kata Halimah yang abangnya dibunuh GAM gara-gara jadi anggota Tentara Nasional Indonesia.

Meski almarhum abangnya membela kepentingan Indonesia, Halimah amat benci darurat militer yang diberlakukan pemerintah Soeharto waktu itu. Menurut Halimah, jika ada yang salah, sebaiknya dihukum. Proses pengadilan lebih baik ketimbang melakukan perang dengan pihak lawan.

”Karena konflik, rakyat akan tumbuh tidak sehat. Dan karena konflik pula, pemerintah telah menciptakan bibit-bibit separatis!” katanya, dengan nada meninggi.
Konflik agak reda antara 1999 hingga 2002. Sebagian pemuda-pemudi Aceh bisa mengenyam sekolah lagi. Program kuliah gratis untuk korban DOM berjalan lancar, meski dari segi jumlah tak pernah sesuai target.

Namun, situasi di Aceh kembali panas saat Megawati Soekarno jadi presiden Indonesia. Megawati dikenal sangat rapat dengan militer. Bahkan, ia tak menuntut keadilan bagi para pendukungnya yang meninggal atau hilang saat mempertahankan kantor partainya dari serbuan preman dan tentara pada 27 Juli 1996. Megawati memberlakukan keadaan darurat militer di Aceh pada 2003. Program beasiswa untuk korban DOM ikut terhenti. Aceh terkoyak-koyak lagi.

”Kami sayangkan karena program ini harus putus di tengah jalan. Kita amat menyesal. Kontras berharap besar ini harus dilanjutkan, tapi tergantung universitas,” kata Bustami.

Kemudian saya menghubungi Marbun untuk menanyakan hal ini.

”Silakan Anda kontak pihak universitas. Saya sudah tidak menjabat lagi,” katanya, singkat.

*) Widiyanto adalah kontributor sindikasi Pantau di Jakarta. Tulisan ini pernah dimuat di sindikasi Pantau.

Konglomerat Televisi Batavia

2007-04-30T00:07:00.000-07:00

Siapa Pemilik Televisi Indonesia?

SURATKABAR dan televisi di Indonesia punya sejarah kepemilikan berbeda. Harian macam Kompas, Suara Merdeka (Semarang), Waspada (Medan) atau Pedoman Rakyat (Makassar), sekadar menyebut contoh, dibangun oleh barisan wartawan dengan modal ala kadarnya. Televisi lain. Media ini kebanyakan dibangun oleh pengusaha bermodal besar, yang kebanyakan memiliki cakar bisnis di banyak sektor.

Kita bisa memulainya dari Trans TV, salah satu stasiun televisi termuda. Resmi mengudara pada 15 Desember 2001, ia mengiringi pasang naik pertumbuhan media sesudah kekuasaan Presiden Soeharto jatuh. Seluruh saham Trans TV dikuasai Chairul Tanjung lewat kepemilikan 99,99 persen PT Para Inti Investindo, dan sisanya PT Para Investindo. Keduanya dari kelompok bisnis Grup Para milik Tanjung.

Siapakah Chairul Tanjung? ”Dia itu seorang pebisnis sejati. Produk utamanya bisnis,” kata Riza Primadi. Riza bekas wartawan BBC London, kini masuk Astro Nusantara, perusahaan penyedia layanan televisi berlangganan. Riza ikut mengembangkan stasiun televisi SCTV dan terakhir Trans TV. Saat membidani Trans TV, Riza berkongsi bersama Alex Kumara, mantan direktur operasional RCTI, dan Ishadi SK, mantan direktur TVRI.

Riza merasa oke saja bekerja untuk Tanjung ketika ikut mendirikan Trans TV. ”Perusahaannya tidak ada yang masuk BPPN, tidak pernah kena kasus kriminal, tidak kayak sebagian besar konglomerat kita. Buat saya itu sebuah hal yang membanggakan. Buat saya sama sekali tidak ada masalah.”

Tanjung kelahiran Jakarta 1962. Sejak kuliah Tanjung sudah berbisnis. Sepuluh tahun kemudian dia punya kelompok usaha bernama Para Group. Awalnya, kelompok ini mendirikan usaha ekspor sepatu anak-anak. Modal sebesar Rp 150 juta berasal dari Bank Exim.

Tanjung mengembangkan cakar bisnisnya lewat Bandung Supermall. Dia juga menguasai Bank Mega yang dibeli pada 1996 dari kelompok Bapindo. Bank Mega waktu itu dalam keadaan sakit-sakitan. Setelah diambil Tanjung, Bank Mega pelan-pelan mengalami perbaikan. Pada 28 Maret 2001, bank ini berhasil mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Jakarta seharga Rp 1.125 per lembar.

Dua tahun kemudian, dalam sebuah wawancara dengan Warta Ekonomi, Chairul Tanjung mengatakan bahwa Bank Mega menjadi sumber dana (cash cow) terbesar bagi Grup Para. “Kontribusinya sekitar 40 persen.”

Kontribusi Trans TV juga tidak kecil. Sekurang-kurangnya, Trans TV sudah mengalami break event point by operation pada tahun kedua. Artinya, sudah tak dapat kucuran dana dari pemilik. “Kalau tidak salah sekitar bulan Mei 2003,” ujar Riza Primadi.

Titik balik keberhasilan Trans TV berlangsung sejak kuartal satu 2002. Menurut survei Nielsen Media Research, saat itu Trans TV berada di peringkat lima sebagai peraih iklan terbanyak dari 10 stasiun televisi. Nominalnya sebesar Rp 149,2 milyar.
--------------

SCTV juga sepenuhnya didirikan, dikuasai dan dikelola para pengusaha besar. Orang-orang ”Cendana” -- pengusaha yang dekat dengan keluarga Soeharto – macam Sudwikatmono, Peter Gontha, Henry Pribadi, Halimah Bambang Triatmodjo atau Azis Mochtar, pernah menguasainya. Kini SCTV dikuasai pengusaha besar lain: keluarga Sariaatmadja.

Bisnis keluarga ini teknologi informasi. Mulanya, mereka masuk SCTV melalui PT Abhimata Mediatama pada 2002. Belakangan mereka tampil sebagai pemilik mayoritas PT Surya Citra Media Tbk, induk perusahaan SCTV, setelah membeli sisa saham PT Citrabumi Sacna milik Henry Pribadi dan PT Indika Multimedia kepunyaan Agus Lasmono, anak Sudwikatmono.

Dalam struktur komisaris SCTV keluaran 2003, keluarga Sariaatmadja diwakili oleh Eddy Kusnadi Sariaatmadja dan adiknya, Fofo Sariaatmadja. Eddy berusia 52 tahun, sedang Fofo 42 tahun. Keduanya meraih master of engineering science dari Universitas New South Wales, Australia.

Di samping menguasai PT Abhimata Mediatama, kelompok bisnis Sariaatmadja juga punya beberapa perusahaan yang masih berafiliasi dengan grup ini antara lain PT Abhimata Citra Abadi, PT Abhimata Persada, PT Bitnet Komunikasindo dan PT Elang Mahkota Teknologi.

Semua dikonsolidasikan dalam Grup Elang Mahkota Teknologi—disingkat Emtek. Pada 1980an, Emtek adalah pemegang lisensi tunggal komputer merek Compaq di Indonesia. Grup ini juga disinyalir jadi pemasok kebutuhan komputer dan teknologi informasi di sejumlah departemen pada masa kediktatoran Soeharto.

Pesatnya pertumbuhan televisi lokal belakangan, mendorong keluarga ini menggandeng kelompok penerbitan Mugi Rekso Abadi (MRA). Mereka mendirikan O Channel, televisi lokal Jakarta, dengan banyak acara kehidupan metropolitan: makanan, pesta, pakaian dan gaya hidup.

Amelia Hezkasary Day dari Komisi Penyiaran Indonesia mengatakan kiprah Sariaatmadja tidak lepas dari dukungan modal Singleton Group dari Australia. Perusahaan yang dimaksud oleh Miladay --panggilan akrab Amelia Hezkasary Day– tak lain sebuah konglomerat bisnis layanan komunikasi dari Australia, mulai jaringan radio, televisi, public relations sampai periklanan. Mereka juga bergerak dalam bantuan operasi bisnis dan manajemen keuangan media.

Singleton Group Limited adalah hasil metamorfosa dari John Singleton Advertising Limited (JSA) pada 1996 l. Singleton Group sendiri sejak 2002, sebenarnya sudah melebur ke dalam payung konglomerasi STW Communications Group Limited, biasa disingkat SGN. Dalam profil perusahaan ini, terdapat nama John Singleton, pendiri-cum-pemegang saham terbesar. John Singleton, menurut Miladay, teman kuliah Sariatmadja di Australia.
--------------

JUMAT, 30 September lalu, ANTV bikin geger jagat televisi Batavia: di Executive Club Hotel Hilton Jakarta, direktur utama PT Cakrawala Andalas Televisi, perusahaan ANTV, Anindya Novyan Bakrie mengumumkan pembelian secara langsung 20 persen saham ANTV oleh Star TV milik baron media global Rupert Murdoch.

Anin adalah anak tertua Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dari kelompok bisnis keluarga Bakrie. Ini salah satu keluarga besar juga di Batavia. Kelompok ini punya usaha sektor properti antara lain lewat Bakrieland, jasa keuangan lewat Bakrie Investindo atau Bakrie Internasional Finance, atau sektor telekomunikasi ada PT Bakrie Telecom, produsen Esia, penyedia layanan telepon seluler CDMA.

Anin mengatakan saham yang dibeli Murdoch ini adalah saham baru. Komposisi pemilik saham lama tak berubah. Siapa pemilik sisanya?

Menurut Perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Cakrawala Andalas Televisi, yang dikeluarkan pada 2004, ANTV dimiliki PT Bakrie Investindo dengan 191.443 saham, PT CMA Indonesia 60.000 saham, PT Bune Era Mandiri 53.880, PT Satria Cita Perkasa 457.378, PT Kencana Cita Kusuma 72.222. Sedang Nirwan Dermawan Bakrie, paman Anin, sebagai pemilik perorangan dengan 87.108 saham.

PT CMA Indonesia pernah jadi pemegang saham mayoritas ketika ANTV tersuruk dalam utang Rp 1,2 trilyun pada 2002. Perusahaan fund management ini adalah perusahaan bentukan para pemilik piutang yang menyetujui konversi utangnya dalam saham kepemilikan. Disini, Anin duduk sebagai direktur utamanya.

Masuknya Murdoch ke ANTV menambah fragmentasi bisnis pertelevisian. Menurut film dokumenter Outfoxed: Rupert Murdoch’s War on Journalism, besutan sutradara Robert Greenwald, Murdoch sedikitnya menguasai 300 saluran televisi, puluhan perusahaan film, dan jaringan bioskop. Murdoch memegang News Corporation dan Fox News, dua konglomerasi media besar dunia. Dia menguasai tiga penerbit buku: HarperCollins, ReagenBooks dan Zondervan Christian Publisher.

Jika ditotal, seluruh perusahaan Murdoch melayani tiga per empat penduduk bumi. Murdoch punya kuku di ratusan suratkabar di Australia, Fiji, Papua New Guinea, Inggris maupun Amerika Serikat. Di televisi, Murdoch menguasai jaringan Fox Station Group, BSkyB di Inggris, Sky Italia, Sky Amerika Latin, Foxtel Australia, DirectTV Group Amerika Utara dan Latin, dan Star TV untuk wilayah Asia.

Secara modal, investasi Murdoch di ANTV tentu tak seberapa. Majalah Newsweek menilai harga saham ANTV yang dibeli Murdoch kurang dari US$20 juta. Tapi kehadiran Murdoch di Jakarta menandai makin terbukanya pasar televisi di Indonesia. Integrasi dengan pasar global makin dekat. Kehadiran Murdoch mengubah peta kepemilikan televisi secara cepat. Ada kecenderungan perusahaan internasional lain, termasuk Astro TV dari Malaysia, akan merambah Indonesia.

Investor-investor ini datang, baik Murdoch maupun Bakrie, bukan karena mereka mau melayani publik, macam suratkabar awal, tapi karena bisnis televisi mendatangkan uang banyak. Bayangkan ada pasar konsumen sebesar 220 juta orang? Diatur secara terpusat dengan aturan hukum lemah? Birokrasi mudah disuap dan publik yang tidak kritis terhadap media? Data Nielsen Media Research 2005, menunjukkan angka 82 persen untuk konsumsi televisi dari total konsumsi media selama 2004.

Masih menurut Nielsen Media Research, televisi mengeruk sekitar Rp 16 triliun sendiri, atau sekitar 70 persen dari total belanja iklan yang mencapai Rp 23 triliun pada 2005. Disusul suratkabar dan majalah, masing-masing dengan 26 persen dan 5 persen.
--------------

SIAPA pemilik Lativi? Saluran televisi ini didirikan dan dikuasai oleh Alatief Corporation milik Abdul Latief, seorang pengusaha dan playboy yang diangkat Soeharto jadi menteri tenaga kerja. Mulai siaran Agustus 2001, awalnya stasiun televisi ini bernama Pasaraya Mediakarya untuk keperluan lini bisnis Latief lainnya, ritel pakaian Pasaraya. Baru setelah ingin mengudara, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Lativi Mediakarya.

Perubahan itu tercatat dalam Perubahan Anggaran Dasar PT Pasaraya Mediakarya yang ditandatangani di hadapan notaris Vita Buena, pada 7 Agustus 2000, dan disahkan dalam Tambahan Berita Negara nomor 24/1837 tahun 2001.

Saya tak menemukan nama Abdul Latief dalam dokumen itu. Namun, saya menemukan nama Usman Ja’far duduk sebagai direktur utama. Usman Ja’far, orang Melayu, tangan kanan Latief dan pernah menjabat komisaris Pasaraya. Sekarang, Ja’far jadi gubernur Kalimantan Barat.

Mencuatnya kredit macet Bank Mandiri senilai Rp 1,5 triliun Mei 2005 lalu, menjadi babak kelam televisi ini. Televisi ini mendapat kredit Rp 328,52 miliar. Direktur Lativi, Hasim Sumiana, pengganti Usman Ja’far, ditetapkan jadi tersangka. Nama Abdul Latief dan Usman sendiri diseret-seret.sebagai saksi.

Soal iklan, menurut Gunawan Alif dari majalah periklanan Cakram, Lativi menempati peringkat delapan. Tak berbeda jauh dengan ANTV maupun TV7 yang menempati posisi enam dan tujuh. ”Mereka bertahan karena tayangan yang esek-esek,” kata Alif pada saya.

”Kalau mereka tak berhasil menaikkan rating, itu akan sulit,” tambah Alif. ”Karena lima besar kan kebanyakan televisi lama yang sudah terbentuk.”

Di tengah kondisi timpang ini, kabar masuknya dana swasta internasional—seperti halnya Murdoch di ANTV— menyeruap di Lativi. Kali ini yang datang adalah TV3, yang dimiliki oleh Media Prima Berhad-MPB dari Malaysia. Media Prima diketahui juga pemilik 43 persen saham harian New Straits Times.

Miladay mengatakan bentuk hubungan Lativi dan TV3 ini kayak penanaman modal asing. TV3 akan menyuntikkan dana dan Lativi akan melakukan restrukturisasi utangnya. Struktur kepemilikannya akan berubah. Tapi ini tidak untuk sekarang.

Di luar Lativi dan ANTV, stasiun televisi TV7 juga sempat dikabarkan hendak dimasuki modal internasional. TV7 berbeda kepemilikannya dengan stasiun-stasiun lainnya. TV7 berdiri di lingkungan Kelompok Kompas Gramedia, suatu kelompok bisnis yang dikenal sebagai pemain kuat di sektor media cetak. Kelompok ini juga punya jaringan bisnis perhotelan, perdagangan dan jaringan toko buku Gramedia.

Lebih dari itu, TV7 ternyata tak secara eksplisit menyebut Kelompok Kompas Gramedia selaku pemiliknya. Dalam kopian anggaran dasar televisi ini, saya mencatat ada enam pihak pemiliknya. Tiga perorangan, tiga perusahaan.
Tiga pemegang saham perorangannya adalah Sukoyo (3.000 saham atau 1%), Yongky Sutanto (10.500 saham atau 3,5%) dan Lanny Irawati Lesmana (5,5%). Tiga nama perusahaan pemilik TV7 adalah PT Teletransmedia (48%), PT Transito Tatamedia (38,7%), dan PT Duta Panca Pesona (3,3%).

Dari penelusuran saya, Lanny Irawati Lesmana punya hubungan darah dengan Karna Brata Lesmana, presiden direktur PT Inter Delta Tbk, distributor peralatan fotografi produksi Canon dan Kodak Imaging Group. Di TV7, dia juga punya ketersinggungan dengan PT Duta Panca Pesona. Sementara Sukoyo, seorang pengusaha tambak udang asal Jawa Timur. Awalnya, dialah pemegang ijin siaran PT Duta Visual Nusantara. Kelompok Kompas Gramedia lantas membelinya dan mengubah namanya jadi PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh. “Sukoyo sendiri dapat banyak duit dari hasil penjualan ini,” kata Miladay. Dia lantas bikin stasiun televisi lokal Jakarta bernama Space Toon.

Saat Murdoch hendak deal dengan ANTV, stasiun TV7 santer disebut akan dibeli oleh Murdoch. Namun hal ini dibantah pihak TV7. ”Sampai sekarang belum ada kabar dari atasan, Mas,” kata Moko Pamungkas, jurubicara humas TV7, pada saya.

Uni Lubis, wakil pemimpin redaksi TV7, mengatakan hal yang sama. ”Kita selalu ada rapat tiap Kamis di Palmerah (kantor pusat kelompok Kompas), tapi soal itu tak penah disinggung pimpinan,” kata Uni.
--------------

DULU diatur demi mengamankan kepentingan Cendana, maka lima stasiun televisi pertama yang muncul di zaman Soeharto, pemiliknya bisa dipastikan adalah orang-orang di lingkungan Cendana. Mulai dari Bambang Triatmodjo, Siti Hardijanti Rukmana, Sudwikatmono, Sudono Salim, sampai Peter Gontha.

Sekarang trennya berubah ke arah liberalisme ekonomi. Pemain luar negeri dapat berkecimpung langsung sebagai pemilik. Dasar aturannya Pasal 17 Undang-Undang Penyiaran tahun 2002.

Aturan itu membolehkan investor mancanegara memiliki langsung maksimal 20 persen dari seluruh modal sebuah televisi. Namun, warga negara luar Indonesia hanya boleh menempati dua posisi perusahaan: bagian teknik dan bagian keuangan.

Tapi, realitas menunjukkan, stasiun-stasiun televisi besar di Indonesia, taruhlah Indosiar dan RCTI, belum lagi lepas dari jejaring Cendana itu.

Indosiar, misalnya, tak bisa dilepaskan dari gurat bisnis Sudono Salim, taipan terbesar di zaman Soeharto. Generasi kedua keluarga Salim, Andree Halim dan Anthony Salim, pada 1999 tercatat menjadi pemiliknya. Proporsi kepemilikannya sama. Masing-masing 50 persen.

Ketika krisis ekonomi, Grup Salim memang sempat terhuyung-huyung utang. Asetnya macam BCA dan Indosiar ditarik oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Biar lebih mudah dalam mengelolanya, oleh BPPN, dibikinlah holding company baru khusus untuk menampung perusahaan-perusahaan Salim. Namanya PT Holdiko Perkasa.

Pada tahun yang sama, 1999, terjadi perubahan struktur kepemilikan. Holdiko masuk dan langsung memegang separuh saham Indosiar. Kepemilikan Salim muda dikonversi ke saham sisanya. Kali ini mereka tak muncul secara perorangan, tapi masuk lewat jalur perusahaan lain bernama PT Prima Visualindo. Kakak beradik, Andree dan Anthony, punya masing-masing 33,3 persen di perusahaan ini. Waktu itu Indosiar belum tercatat di bursa. Masih perusahaan tertutup.

Tahun berikutnya, 2001, perbandingan saham Holdiko dengan PT Prima Visualindo mengalami perubahan. Berat sebelah. Holdiko menguasai 67, 37 persen, sedang PT Prima Visualindo 32, 67 persen.

Seperti balon udara, saham Holdiko di Indosiar, kian hari kian menipis. Saya kutip dari Proposal Penyediaan Jasa di BPPN yang dikeluarkan PT Trimegah Securities, Tbk, pada akhir tahun 2001 itu, saham Holdiko menyusut hingga tinggal 8,26 persen. Diduga Salim ada di balik kasus penyusutan ini.

Buktinya, Salim juga menguasai PT Prima Visualindo, pemilik 27,74 persen saham Indosiar. Di dokumen pendirian perusahaan ini, nama Salim memang tak disebut. Yang tercatat adalah Widodo Purnomosidi sebagai direktur utama saat PT Prima Visualindo didirikan tahun 1990.

Purnomosidi juga ikut mendirikan Indosiar bersama Karel Budiman. Dalam arsip milis apakabar, saya menemukan nama duo Salim, Purnomosidi, dan Karel Budiman tergabung dalam PT Pertiwi Asri, perusahaan pengembang yang pernah bermasalah dengan Departemen Kehutanan.

Sedang, lewat PT TDM Asset Management, Salim punya 29,02 persen saham Indosiar, dan di PT Prima Visualindo punya 27,74 persen. Salim berhasil tampil sebagai pemilik mayoritas Indosiar kembali. Kendali Indosiar pun kembali ke tangan keluarga Salim. Saat itu Indosiar sudah listing di bursa efek dengan holding PT Indosiar Visual Mandiri Tbk. Nama emitennya IDSR. Publik menguasai 43,24 persen saham.

Sudah jadi pemegang mayoritas, tak membuat langkah Salim di Indosiar mentok. Strategi menguasai kembali lewat dua kaki ini terbukti berhasil di perusahaan induk televisi berpusat di Cengkareng ini. Taktik Salim berikutnya adalah mengurangi kepemilikan publik sekaligus menambah porsi kepemilikannya. Salim lantas bikin holding company baru, menggantikan IDSR di bursa. Senin, 4 Oktober 2004. Namanya PT Indosiar Karya Media Tbk. Emitennya tercatat IDKM. PT Indosiar Visual Mandiri delisting.

Angky Handoko, direktur utama Indosiar mengatakan, ”Pergantian holding ini diharapkan akan memudahkan perusahaan melakukan ekspansi usaha ke sektor multimedia lainnya.”

Tapi analis menduga ini hanya akal-akalan saja untuk menutupi usaha ekspansi Salim. Faktanya, di holding baru, kepemilikan sahamnya melonjak tajam, mencapai 95,24 persen melalui PT Prima Visualindo. Maka, episode kepemilikan Indosiar adalah episode bisnis Salim.
--------------

BAGAIMANA dengan RCTI? Lingkaran keluarga Cendana terasa kental di sana. Lebih-lebih setelah RCTI, TPI, dan Global TV bersinergi di bawah satu payung raksasa perusahaan media: Media Nusantara Citra dari Bimantara Citra Tbk.

Bimantara sendiri adalah perusahaan yang didirikan di Jakarta pada 1981 dengan motor trio Bambang Triatmodjo, anak ketiga Soeharto, beserta dua rekan sekolahnya, Rosano Barack dan M. Tachril Sapi’ie.

Lengsernya Soeharto bikin bisnis anak-anaknya pontang-panting. Anak dan kroni Soeharto berdatangan ke pengadilan. Buat para investor, berbisnis dengan mereka serasa haram. Apalagi meliriknya. Itu pernah dialami Bimantara Citra. Tudingan perusahaan yang identik dengan Cendana—lewat Bambang Triatmodjo-- belum bisa lekang. Harga sahamnya stagnan. Investor masih was-was dengan cap rezim Soeharto yang anti demokrasi, korup dan terlibat banyak pembunuhan jutaan orang.

Sampai 2001, Bambang Tri masih jadi mayoritas dengan 31,49 persen. Dia masuk lewat PT Asriland.

Kondisi demikian sepertinya tak berlaku buat Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo—yang akrab dipanggil Hary Tanoe, pialang muda orang Cina asal Surabaya. Hary Tanoe justru datang dan masuk seperti pahlawan penyelamat. ”Hary Tanoe bukan orang media, dia fund manager yang tahu gimana uang beredar,” komentar Miladay.

Pada 2002, Hary Tanoe masuk dan langsung menggerus saham milik Bambang Tri. Hary Tanoe langsung kuasai 24,94 persen lewat Bhakti Investama. Saham Asriland susut tinggal 12,37 persen. Jadi mayoritas. Saham Bimantara di lantai bursa pun terus bergairah merangkak naik.

Tahun-tahun berikutnya ditandai pasang-surut. Asriland sempat menambah pundi sahamnya jadi 14,20 persen, dan Bhakti Investama bertambah jadi 37,33 persen. Pada 2004, Bhakti Investama jadi 39,60 persen, dan Asriland mengalami antiklimaks. Turun jadi 11,39 persen. Sisanya dimiliki oleh Almington Asset Limited, Astroria Development Limited, PT Sinarmas Sekuritas, PT Rizki Bukit Abadi, PT Matra Teguh Abadi masing-masing dengan 10,89 persen; 5,59; 5,41; 4,15; dan 0,78. Selebihnya dimiliki masyarakat dan koperasi sebesar 22,19 persen.

Bimantara adalah sub-holding Bhakti Investama di bidang media dan penyiaran. Khusus untuk mengonsolidasikan usaha bidang penyiaran, dibikinlah PT Media Nusantara Citra yang 99,99 persen sahamnya dikuasai Bimantara Citra. Sisanya, 0,01 persen dimiliki PT Infokom Elektrindo, masih anak perusahaan Bimantara Citra. Sekarang sub dari sub-holding Bhakti Investama ini menguasai 100 persen saham di RCTI dan Global TV.

Bagaimana jejak Bimantara di TPI? Di stasiun televisi swasta tertua ketiga Indonesia, Bimantara menyisakan 25 persen saham buat Siti Hardijanti-Rukmana—alias Tutut, anak tertua Soeharto yang juga pemilik lama.

Artine Utomo, chief executive operation TPI, mengatakan kepada saya bahwa Bimantara diminta masuk TPI atas permintaan Tutut dua setengah tahun lalu. Tutut langsung yang meminta ke Bambang Tri. ”Perusahaan ini hampir dipailitkan karena utang. Terus Bimantara masuk. Jadi ini rescue operation, meski banyak orang yang mengira kita ambil alih,” kata Artine.

”Itu cerita asalnya. Kita tidak tahu setelah kita masuk, sekarang menjadi seperti ini.”

Bimantara juga membidik pasar media cetak dengan membikin majalah Trust, dan sempat menempatkan Artine sebagai direktur di sini. Di samping itu, Bimantara juga membuat tabloid Genie, dan menerbitkan koran Seputar Indonesia.

Ekspansi media kelompok Bimantara tak berhenti di sini. Di ranah radio, konglomerasi ini memiliki Radio Trijaya Network, Radio Dangdut FM, Women Radio, dan Radio Arif Rahman Hakim (ARH FM).

Sari Widuri, penyiar Women Radio punya analisa tersendiri dengan kepemilikan macam ini. ”MNC itu ibarat giant yang ingin menguasai media. Radio dan televisi sepertinya dikonsolidasikan. RCTI diklopkan dengan segmen Trijaya dan Women Radio. TPI dengan Radio Dangdut, dan Global TV dengan ARH FM,” kata Sari.

Keempatnya diwadahi dengan MNC Radio Network yang 95 persen sahamnya dikuasai Media Nusantara Citra. Ketika launching jaringan ini, pada 7 September 2005, baik RCTI, Global TV maupun TPI, menayangkan secara langsung selama 90 menit. Demikian juga jaringannya radio macam Women Radio, ikut serta menyiarkan serempak.

Ekor dari tayangan itu membuat Komisi Penyiaran Indonesia dibanjiri keluhan. Mulai telepon sampai pesan singkat. ”Inbox handphone saya sampai penuh menerima pengaduan,” kata Miladay. Komisi ini menilai telah terjadi monopoli siaran. Sinansari ecip, wakil ketua komisi itu berkirim surat meminta klarifikasi ke RCTI.

Pada minggu berikutnya, surat balasan datang dari Gilang Iskandar, deputy corporate secretary RCTI. Ada dua sanggahan yang diberikan Iskandar. Pertama, acara tersebut bersifat satu kali tayang atau one off. Tidak acara tetap. Kedua, dengan klaim mengutip survei ACNielsen, audience share pada siaran tersebut cuma 20 persen. Rinciannya Global TV 1 persen, RCTI 12 persen, dan TPI 7 persen.

Artine Utomo dari TPI mengatakan hal senada ketika saya wawancarai. Dia menolak jika dituding memonopoli. ”TPI sudah dua setengah tahun lebih di bawah MNC. Selama itu baru tiga atau empat kali siaran bareng. Pertanyaanmu itu kuatir bakal ada siaran seragam pada televisi-televisi? TPI kan punya program sendiri, punya segmen sendiri-sendiri. RCTI juga. Global juga demikian,” kata Artine dengan nada meninggi.

”Jadi kekuatiranmu relevan kalau itu ditayangin setiap minggu.”

Miladay menolak argumen Iskandar maupun Artine Utomo. Menurutnya apa yang sudah dilakukan MNC sudah mengarah ke monopoli. ”Kalau di Jerman, 20 persen itu sudah monopoli, meski itu one time off. Publik, misalnya, karena ada siaran bersama, akhirnya ia tidak bisa menonton acara yang biasa ia tonton. Tergeser karena siaran bersama. Jadi tidak terakomodir,” katanya.

”Di Indonesia memang belum ketemu modelnya. Ini kan kita sedang mencari data dulu. Di mana sih konsentrasi dia. Oke, kalau dibilang audience share-nya 20 persen. Bagaimana dengan Radio Trijaya Network? Itu kan lebih dari 20 persen,” Miladay retoris.
--------------

TAK ada yang salah seorang pengusaha mendirikan stasiun televisi. Masalah baru muncul ketika televisi menjadi bagian dari strategi keuangan para pengusaha, yakni bagaimana mendapatkan keuntungan dari pohon bisnis yang ditanamnya. Ke mana uang mengalir, ke situlah televisi bergerak.

Beda industri televisi dengan suratkabar lama adalah esensi dari perusahaan mereka. Idealnya, sebuah perusahaan media adalah sebuah institusi publik. Ia bukan lembaga sosial, yang bekerja memberi amal. Ia harus mencari keuntungan, namun ia tetap melayani kepentingan publik untuk –meminjam istilah pemikir jurnalisme Bill Kovach— ”bisa memerintah dirinya sendiri” (self govern).

Industri televisi di Batavia ini, cenderung menjadi lembaga bisnis belaka. Saat tayangan kriminal naik daun, hampir semua televisi berlomba ”berdarah-darah.” Dan ketika tayangan bernuansa seksualitas mendapat peringkat (rating) bagus, seluruh televisi ramai-ramai menayangkan talkshow dan sinetron komedi (tak lucu) soal seks. Kini, trend bergeser ke tayangan mistis mulai reality show dunia gaib sampai sinetron siksa kubur, dan hampir semua televisi jualan ”siksa kubur”.

Saya mencatat tayangan sinetron bertemakan ”siksa kubur” ini yang belakangan mendominasi tayangan media televisi kita pada jam prime-time, pukul 19.00 sampai 21.00. Tak kurang dari 20 program sinetron jenis ini tayang saban minggunya.

RCTI menampilkan ”Pintu Hidayah” dan ”Habibi dan Habibah”. Di TPI, ada ”Rahasia Ilahi” dan ”Takdir Ilahi”, di Trans TV ada ”Taubat”, ”Hidayah” dan ”Insyaf”. SCTV tak ketinggalan dengan menayangkan ”Astaghfirullah”, ”Kuasa Ilahi”, ”Suratan Takdir”, dan ”Kiamat Sudah Dekat”. ANTV sendiri menggeber ”Jalan ke Surga” dan “Nauzubillah Minzalik” dua kali sepekan. Sementara Indosiar, mengerek ”Titipan Ilahi”.

Rating sinetron jenis ini sangat tinggi. ”Rahasia Ilahi”, misalnya, pernah mencapai 14,2 dan mampu meraih audiens share hingga 40 persen. Sementara ”Takdir Ilahi” yang muncul berikutnya mampu menembus rating 12 dalam waktu belum sampai tayang sepuluh episode. Sementara ”Taubat”, dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, mampu merengkuh rating 6.4.

Harianto dari Hubungan Masyarakat SCTV mengatakan pada saya ada empat pertimbangan suatu program akan ditayangkan di SCTV, yakni: audience share, variasi program, soal bisnis, dan kebutuhan. ”Keempatnya saling terkait,” katanya. ”Bisa saja sebuah program bagus, tapi publik mengatakan lain, sehingga ini jadi pertimbangan bagian programming.”

”Yang menjadi pertimbangan sebelum menayangkan program ialah seberapa besar kemungkinan program tersebut akan disukai pasar,” kata Eko Suprianto, manajer Local Acquisition Programme Lativi sebagaimana dikutip Media Indonesia.

Kondisi demikian amat memprihatinkan. Publik tak punya kesempatan menikmati keberagaman isi siaran. Sineas Arswendo Atmowiloto mengatakan, ”Yang bego di sini sebenarnya adalah pengelola televisi siarnya. Ogah memberikan alternatif tontonan pada pemirsanya. Pengelola televisi tidak mampu melihat keberagaman tontonan, termasuk menayangkan tayangan yang sehat, bermanfaat, serta mendidik.”

Arswendo intinya menuding para pemilik televisi ini bego. Televisi sering jadi kepanjangan tangan pengusaha pemiliknya dalam mempromosikan produk-produk yang kebetulan berada dalam genggamannya.

Di Trans TV misalkan, kita bisa saksikan iklan Bank Mega muncul secara rutin. Iklan Esia kerap hadir di ANTV. RCTI-TPI-Global TV intens menayangkan iklan Radio Trijaya Network, majalah Trust, tabloid Genie, dan koran Seputar Indonesia. Indosiar punya program rutin malam mingguan ”Gebyar BCA” merujuk pada bank milik Salim.

Lativi juga melakukan hal yang sama. Saya pernah memperhatikan program ”TopNews” pada Rabu tengah malam, 27 September 2005. Saat itu ada liputan paket promosi yang dikemas mirip berita tentang Pasaraya Grande di kawasan Blok M. Ada gambar desain ritel. Food court. Area bermain anak. Liputan juga dilengkapi dengan komentar dua orang pengunjung dan ditutup wawancara dengan Amelia Handayani, direktur bisnis Pasaraya.

Pemirsa seolah-olah disuguhi berita tempat belanja yang serba menggiurkan. Lativi menggiring opini pemirsa pada pusat perbelanjaan Pasaraya Grande yang nyaman. Publik tidak pernah diberitahu bahwa ritel pakaian itu adalah satu grup dengan Lativi.

Jadi corong promosi pemiliknya atau melulu sebagai alat pengeruk untung, jelas tidak fair. Betapapun televisi punya kapasitas audiens yang tak bisa ditandingi media mana pun, lebih-lebih suratkabar. Televisi diakses sebagian besar publik Indonesia.

Survei International Foundation for Election System (IFES) mengungkapkan 85 persen masyarakat Indonesia memperoleh informasi dari televisi. Sedangkan menurut Media Index Wave 2005, televisi dikonsumsi 92 persen masyarakat Indonesia, mengalahkan suratkabar yang cuma 28 persen dan majalah dengan 19 persen.

Dari mana kekuatan itu datang? Sumbernya jelas-jelas dari frekuensi publik yang dieksploitasi demi kepentingan politik maupun ekonomi segelintir pemilik. Lantas, apa yang kini didapatkan publik? ”Jika televisi ada di tangan pebisnis, yang ada hanyalah duit,” komentar Miladay.

Liputan ini terselenggara atas kerjasama Unesco dan Yayasan Pantau. Pernah dimuat di harian Bisnis Indonesia pada 8 Maret 2006. Sekarang saya sedang menyiapkan liputan perkembangannya.

Mengundang Anda di Dan Lev Law Library

2007-04-17T19:35:00.000-07:00

Salam hormat,

Perpustakaan hukum Daniel Lev sudah diresmikan tahun lalu. Hari ke hari, koleksinya makin bertambah. Dari buku klasik, prosiding, jurnal internasional, sampai teks bersejarah. Pengunjung silih berganti. Tak kurang dari Arief Surowidjojo dari firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS) dan Prof. Erman Radjagukguk menitipkan bukunya di perpustakaan kami agar koleksinya berguna bagi banyak orang.

Perpustakaan ini didirikan tiga lembaga yang secara kebetulan berkantor satu atap di Puri Imperium. Mereka adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independesi Peradilan (LeIP), dan kantor berita hukum: hukumonline. Sampai sekarang kami mengelola sekira 5000 paper dan dokumen, 10.000 buku. Tiga bulan lagi akan datang kiriman puluhan boks buku Dan dari Seattle. Almarhum Dan Lev menitipkan bukunya ke kami karena sadar betapa pentingnya generasi muda mengetahui sejarah bangsanya.

Kami berusaha menjadikan perpustakaan Dan Lev ini sebagai sarana untuk bertukar gagasan, berdiskusi bagi banyak orang—tak harus masyarakat hukum. Dan Lev Law Library dalam angan-angan kami merupakan komunitas yang terbuka dengan nuansa intelektual yang cukup tinggi. Ia jadi perpustakaan yang ’hidup’.

Sebagai penunjang, selain koleksi buku, dokumen, paper, serial, tadi, perpustakaan kami juga dilengkapi sebuah ruang pertemuan berukuran sedang. Tak besar, namun juga tak terlalu kecil, cukuplah untuk 20an orang. Kami mengundang Anda yang berkenan mengagendakan diskusi intensif untuk memanfaatkan ruang-cum-perpustakaan ini. Kami siap memfasilitasi. Kami tidak mengenakan biaya atas pemakaian ini.

Prof. Jeffrey Winters tahun lalu pernah singgah dan berdiskusi panjang dengan kami di Dan Lev Law Library. Saat itu dia membahas oligarki yang bakal jadi tema buku yang sedang ditulisnya. Ia panjang lebar berdiskusi dengan belasan hadirin. Herlambang Perdana, dosen muda dari Universitas Airlangga juga pernah menggunakan ruang kami. Acaranya diinisiasi oleh organisasi HuMA. Herlambang sedang menyusun laporan risetnya tentang indigenous people dan menjadikan diskusi tersebut sebagai forum semacam focus-group discussion.

Kami juga akan mengagendakan diskusi dan pemutaran film secara rutin tiap Jumat sore akhir bulan. Kami akan memulai 27 April besok dengan memutar film independen berjudul ”Death in Jakarta” yang bercerita tentang kematian orang miskin dan orang kaya di Jakarta. Sang sutradara, Ucu Agustin, akan hadir dan berdiskusi dengan kami.

Bila berminat menggunakan fasilitas kami untuk diskusi atau kegiatan intelektual lainnya, silakan hubungi kami atau Farlie Elnumeri selaku kepala perpustakaan hukum Dan Lev. Kami dengan senang hati akan membantu Anda.

Terima kasih.

WIDIYANTO
redaktur pelaksana JENTERA
PUSAT STUDI HUKUM & KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK)
puri imperium office plaza upper ground floor unit UG 11-12
jl kuningan madya kav. 5-6, jakarta
telp +62 21 8370 1809
fax +62 21 8370 1810
mobile +62 81 5680 5947
www.pshk.org www.parlemen.net. jurnal JENTERA

"Pamer Paha"

2007-04-13T20:06:00.000-07:00

Salam,

Jumat pagi ini, seperti biasa, saya buka situs berita detik.com untuk mengetahui peristiwa-peristiwa terbaru di Jakarta. Saya teliti satu per satu berita yang ditampilkan dalam situs. Sampai-sampai saya menemukan judul sebuah berita yang bikin saya penasaran. Judulnya: “Ekor Pamer Paha di Tebet Mencapai Basuki Rahmat Jaktim”.

Tentu yang membuat penasaran saya adalah kata ‘Pamer Paha’. Saya yakin, banyak orang punya rasa yang sama ketika melihat judul ini. Ya, apa ‘Pamer Paha’ itu? Kenapa ekor dikaitkan dengan paha? Tambah bikin penasaran lagi paha kok dipamer-pamerkan? Saya pikir ini bukan paha orang tapi paha ayam.

Eh, setelah saya pencet link judul tadi, saya baru mendapat keterangan tentang pamer paha yang oleh detik.com dijelaskan sebagai singkatan padat merayap tanpa hambatan. Sebuah istilah yang kontradiksi in terminis. Diceritakan oleh detik.com tentang kemacetan di Tebet sebagai akibat peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan di rumah Habib Ali Assegaf, Tebet. Macetnya diberitakan sampai Jalan Basuki Rahmat Jaktim.

Saya lalu pikir-pikir sejenak tentang akronim ‘pamer paha’ tadi yang sebenarnya pernah saya dengar di radio-radio ibukota. Para pengemudi yang terkena macet sering menggunakan radio sebagai sarana komunikasi, tukar menukar, atau mendengarkan informasi tentang kondisi jalan-jalan tertentu. Mereka saling memberikan informasi kepada pengguna jalan lainnya dengan singkat. Maka mahfum mereka pun gemar menggunakan akronim-akronim tentang kondisi jalan, termasuk akronim ’pamer paha’ ini.

Yang saya persoalkan adalah, mengapa orang cenderung latah dengan model-model singkatan ya? Kita bisa lihat hampir di semua media massa kita akrab dengan model penulisan singkatan ini untuk menunjuk pada istilah tertentu.

Tapi apakah kita tahu apa makna dari singkat menyingkat tersebut? Bagaimana sejarahnya? Dan apa impaknya?

Yang saya tahu, singkat-menyingkat kata ini, untuk konteks Indonesia, pertama kali yang memulai adalah kaum tentara. Mereka terbiasa dengan disiplin dan tegas. Tentara juga dilatih untuk memberi respon secara cepat. Oleh karena itu, tentara sering menggunakan singkatan-singkatan atau bahasa simbol dalam komunikasi internal mereka.

Kita cek saja mulai dari Danrem untuk kepanjangan Komandan Resort Militer, Kodam buat Komando Daerah Militer, Babinsa singkatan dari Badan Pembinaan Desa, dll.

Nah, tampaknya singkatan ini sudah makin jamak untuk kalangan umum dan media menjadi latah melakukan hal yang sama. Pernah ada seorang teman saya bercerita tentang seorang tetangga perempuannya di kampung yang tinggal di rumah gubuk. Saya iseng bertanya apa pekerjaan perempuan tetangganya itu. ”Dia seorang Bupati,” kata teman saya. ”Loh Bupati kok tinggal di tempat kumuh?” tanyaku. ”Bupati itu buka paha tingi-tinggi!”

Weleh, weleh. Saya makin bingung saja.

Surat dari Jeffrey Winters

2007-03-27T20:03:00.000-07:00

pic: indonesia-house

Senin pagi kemarin, saya menerima sebuah surat dari Prof. Jeffrey Winters dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat. Dia adalah indonesianis dan ahli ekonomi-politik. Semasa Orde Baru Soeharto, Winters mengeluarkan daftar kekayaan keluarga Cendana dan kroni-kroninya yang membuatnya jadi incaran rezim.

Saya terus terang agak tercengang karena selama bekerja, saya jarang menerima surat kertas dari orang lain.

Saya sobek bagian pinggir dan mengambil isi surat yang ternyata hanya berisi tiga bundel kertas. Semuanya tentang perayaan "Remembering Prof. Dan S. Lev" yang diselenggarakan awal Agustus 2006 di Seattle.

Dua dari tiga bundel tersebut isinya sama yakni satu lembar gambar Dan Lev dan di halaman belakangnya ada short-bio Dan. Sedang satu bundel lagi hanya leaflet sederhana berupa manual acara perayaan tadi yang diisi sambutan dari keluarga, kolega, murid atau orang terdekat Dan.

Saya perhatikan ada satu orang Indonesia yang dijadwalkan memberi sambutan. Dia adalah Arya Surowidjojo, anak sulung Pak Arief Surowidjojo, ketua Badan Pendiri PSHK. Winters termasuk dalam deretan tersebut setelah Arya Surowidjojo.

Dalam waktu dekat, Winters akan kami minta menulis mengenai "Oligarchy and Rule of Law in Indonesia" di JENTERA. Dia bersedia menulis setelah menyelesaikan penulisan bukunya. Saya kira topik tulisan Winters tadi bakal jadi diskursus menarik di negeri ini.

Kita tunggu.

Menjelang Berangkat ke Solo

2007-03-27T01:07:00.000-07:00

Pada 7 Maret lalu, saya pergi ke Solo untuk mengikuti sebuah focused group discussion (FGD) yang akan diadakan keesokan harinya. Acara ini termasuk dalam rangkaian riset saya mengenai representasi dan partai politik.

Hari itu, saya akan berangkat siang pukul 14.00 waktu Jakarta. Saya akan berangkat bareng Rita Tambunan, koordinator riset. Sementara Antonio Prajasto berangkat malam hari.

Sedari pagi saya sudah siapkan pakaian ganti dan keperluan kecil lainnya di dalam ransel saya berwarna kuning berbalut hitam. Saya suka pakai ransel karena alasan praktis dan terkesan dandy. Saya memakai tas model begini sejak kelas 2 sekolah menengah atas, dan itu terbiasa sampai sekarang.

Ke Solo, saya hanya bawa baju satu stel saja karena memang cuma sehari di sana. Karena akan berangkat siang, saya pikir, saya masuk kantor dulu dan berangkat ke bandara habis makan siang. Seperti biasa dari rumah, saya dan istri, berangkat pukul 07.00 pagi dan mengantar dulu ke kantor istri di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat.

Belum sampai di Pecenongan, saya merasakan telepon genggam saya bergetar tanda ada telepon masuk. Saat itu tak saya angkat karena memang perjalanan tinggal sebentar lagi. Tanggung. Kalau memang penting, sang penelpon pasti akan menghubungi saya kembali.

Getar hand-phone berhenti sebelum saya sampai kantor istri. Tak berselang lama, telepon genggam merk Sony-Ericsson yang saya taruh di kantong celana kanan kembali bergetar. Saya sudah sampai depan kantor istri. Di layar tampak tertera inisial penelpon: My Ibuk. Dia adalah ibu mertua saya. Saya langsung angkat dan berbicara dengannya.

Suara Ibuk saat itu agak panik. Terkesan was-was. Dia menanyakan kabar dan posisi Diyat, adik ipar saya yang saat itu tinggal di rumah Depok. Ibuk menanyakan keberadaan Diyat karena kuatir. Pagi itu pukul 07.00, katanya, pesawat Garuda penerbangan Jakarta-Jogjakarta hangus terbakar di Bandara Adi Sutjipto Jogjakarta. Garuda merupakan maskapai penerbangan paling mahal dan dikenal luas sebagai maskapai terbaik di Indonesia.

Dari Ibuk lah saya pertama kali mendengar terbakarnya Garuda. Tak kurang dari 21 orang tewas dalam peristiwa naas itu. Termasuk di antaranya Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 1986-1990. Prof. Koesnadi juga tercatat sebagai pendiri kehormatan PSHK, tempat saya bekerja sekarang, bersama almarhum Prof. Daniel S. Lev, indonesianis dari Universitas Washington Amerika Serikat.

Setelah peristiwa terbakarnya pesawat Garuda, publik pun sadar bahwa harga tiket mahal tak menjamin keselamatan penumpang. Buktinya kasus terbakarnya Garuda saat itu. Sebelumnya awal tahun ini, pesawat Adam Air jurusan Surabaya-Manado lenyap dan puing-puingnya ditemukan di perairan Sulawesi, Mandala terbakar di Medan pada 2005 lalu, Lion Air nyungsep ke kuburan di dekat Bandara Adi Sumarmo Solo tahun lalu. Munir pejuang hak asasi manusia mati diracun di Garuda, September 2004. Huhh!

Sepertinya yang ada sekarang tinggal berharap saja. Ini yang bikin saya repot dan sedikit kuatir di kala nyawa tak lagi bisa dijamin keselamatannya oleh yang berkuasa (bukan Yang Maha Kuasa).

Diselingi suasana sunyi khitmad, saya menikmati penerbangan Garuda dengan pikiran tegang. Penerbangan ke Solo memang sempat ditunda dua jam, dan syukur semuanya selamat.

Masa-masa Malas Menulis

2007-03-02T00:35:00.001-08:00

Saudara, sahabat, penjilat, kunyuk, dan aneka rupa manusia di dunia..

Sebulan penuh saya tidak mengisi catatan pribadi ini. Saya sedang malas. Tidak baik jika saya memaksakan menulis sesuatu di saat saya berada dalam kondisi begini. Ya, namanya juga manusia, kadang timbul gairah kadang sedang tidak mood.

Meski demikian, saya akan sedikit menulis tentang aktivitas sebulan lalu, namun itu hanya yang relevan saja, tidak perlu detail.

Oke. Awal bulan lalu, saya mengerjakan sebuah laporan riset tentang forum warga Jepara. Saya kebut dalam tiga hari diselingi sakit diare dan gejala maag. Jika ada waktu, saya akan bikin cerita panjang tentang aktivitas kawan-kawan forum warga di sini. Saya terkesan dan respek dengan aktivitas mereka.

Sementara di tengah bulan Februari, kantor saya, PSHK, mengadakan peluncuran buku catatan awal tahun mengenai kualitas legislasi DPR selama 2006. Acara berlangsung pada 13 Februari bertempat di Hotel Atlet Century Park, Senayan. Dihadiri oleh kolega, akademisi, dan wartawan. Tampak di antaranya ada Mas Budi Santoso, mantan direktur LBH Yogyakarta yang sekarang menjabat direktur eksekutif Yayasan Tifa, Jakarta.

Dan di akhir bulan, diadakan rapat redaksi JENTERA untuk membahas subtema yang akan datang. Edisi besok, kami akan terbit dengan tema "Paket UU Politik".

Perpisahan Camila Amalia

2007-01-31T21:59:00.000-08:00

PERPISAHAN biasanya identik dengan keharuan, pesan dan kesan, dan sedikit perayaan. Ini terjadi Kamis siang ini saat pesta perpisahan Camila Amalia dengan kawan-kawan sekantor.

Camila Amalia, biasa kami panggil Lia, akan pindah bekerja di Bank Indonesia mulai bulan ini.

Perayaan diadakan secara sederhana dengan menggelar makan siang bareng. Nasi langgi dibungkus daun pisang. Isinya abon. Udang. Ayam. Telur dadar iris panjang. Sambel merah dan daun kemangi. Nikmat. Mak nyuss..

Bagi Lia, acara perpisahan ini bertepatan dengan setahun dia bekerja di PSHK. Selama masa itu, dia merasa mengalami masa-masa menyenangkan. Ada suasana kebersamaan. Kesederhanaan. Kehangatan. Tiga hal ini yang membuat berat untuk meninggalkan PSHK.

Dia berterima kasih kepada semua kawan-kawan kantor yang telah bekerja sama selama ini. "Buat Ronal, terima kasih dengan alunan musik dugemnya, meski sebenarnya saya tak begitu suka," kata Lia berkomentar soal Ronal, kawan sebelah meja kantornya. "Pun demikian buat semua. Ole, Pak Andi, Mas Danang, Mas Aria, Mbak Erni, Mas Wiwid, Mas Amin, Anna, Mas Ery yang lucu.

"Juga Mas Rival yang saya anggap sebagai kakak," kata Lia. Spontan ini disambut ger-geran oleh yang lain seolah ada yang janggal. Rival yang duduk paling ujung di sebelah tumpukan makanan, secara menggelikan mengambil satu kotak makanan lagi. "Biasa.. kakak, boleh tambah lagi dong," kata Rival.

***

LIA alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Orang tuanya juragan batik Pekalongan. Semasa kuliah, Lia aktif di sebuah penerbitan mahasiswa. Mengikuti training jurnalistik, meliput, dan menganalisis masalah-masalah hukum untuk media kampusnya.

Di PSHK, jabatannya peneliti. Selama setahun berkarir, ia sudah ikut memantau beberapa rancangan undang-undang seperti RUU Kebebasan Informasi Publik, RUU Kementrian Negara, dan RUU Pemerintahan Aceh.

Sebagai pemantau dia harus berjibaku di Senayan. Mencari dokumen, risalah, sampai membangun relasi dengan staf sekretariat. Pekerjaan ini memang tidak gampang. Tak jarang dia terbentur pada budaya birokrasi yang memandang dokumen sebagai rahasia negara yang tidak bisa diakses publik.

Dengan kondisi dan tiadanya jaminan hukum menyangkut kepastian akses informasi ini, perlu pintar-pintar mencari celah agar mendapat bahan yang dicari. Biasanya Lia melakukan kontak intensif dengan anggota parlemen, memanfaatkan koneksi atau staf kesekretariatan untuk menyiasatinya.

Memang tak semua birokrat punya watak tertutup. Ada juga birokrat yang gugup ketika berhadapan dengan aktivis macam Lia. Suatu saat, dia ditugaskan untuk mewawancarai seorang birokrat eselon 2 sebuah departemen untuk kepentingan riset PSHK. Dia mendatangi dengan santai instansi yang dituju. Setelah menyatakan maksudnya, Lia kemudian melanjutkan dengan mulai wawancara. Kaset sudah dipasang. Tape perekam dinyalakan. Klik. Wawancara pun mulai berjalan.

Saat itu dengan rileks, Lia mulai memancing informasi seputar apa yang ingin ia dapatkan. Namun birokrat tampaknya kurang tenang. Grogi seperti ketakutan. Ketika wawancara, sang birokrat memegang sebuah dokumen untuk bahan menjawab. Tangannya seperti gemetaran. Tanpa disadari... Uuupss. Lembaran dokumen yang dibawa birokrat terjatuh di lantai.

Lia tertawa kecil melihatnya.

"Masa dia biasa dialog dengan menteri, tapi begitu ketemu LSM birokrat itu langsung ciut dan grogi," kata Lia pada saya.

***

DI kantor kami, struktur organisasi terbagi dalam tiga direktorat: operasional, dokumentasi dan informasi, serta direktorat program. Ini merupakan pengembangan struktur yang diadakan setelah terpilihnya kembali Mbak Bibip sebagai direktur eksekutif PSHK. Sebelumnya, segregasi struktur hanya dibagi dalam dua bidang: peneliti dan non peneliti.

Direktorat operasional dikepalai oleh Eryanto Nugroho, master hukum lulusan Utrech University. Di bawahnya ada tiga divisi yang masing-masing dikepalai oleh manajer. Yakni divisi keuangan, umum, dan sumber daya manusia.

Sementara dalam direktorat dokumentasi dan informasi terdapat divisi penerbitan dan perpustakaan. Direktorat ini dipimpin Rival Ahmad. JENTERA yang saya tangani berada dalam divisi ini.

Aria Suyudi mengepalai direktorat program yang tugas intinya adalah menangani riset yang dikerjakan PSHK. Dia dulu wakil direktur eksekutif. Erni Setyowati, peneliti yang sudah bekerja tujuh tahunan untuk PSHK duduk sebagai deputi direktur. Lia, secara struktural berada dalam gerbong direktorat ini.

Di lembaga kami, ketiga direktorat tidak dipisahkan secara ketat. Penelitian tidak hanya dikerjakan oleh direktorat program meski semua bermuara di sini. Beberapa personel di luar direktorat program masih diperbolehkan terlibat dalam proyek riset. Ada kalanya juga, peneliti kami minta menulis di JENTERA yang berada di bawah divisi penerbitan.

Lia, misalnya. Dia pernah menulis soal kebebasan informasi publik kaitannya dengan kepentingan ekonomi-politik swasta. Dia menguraikan bagaimana sejatinya badan publik yang wajib menyediakan informasi tidak hanya dari kalangan pemerintah. Namun kalangan swasta juga perlu diterapkan.

Saya merasa kualitas tulisannya bagus. Alurnya jalan. Bahasanya populer. Analisisnya tajam. Saya waktu itu tak banyak melakukan editing. Saya berharap Lia akan tetap menulis seperti itu. Meski cuma di blog pribadi.

My Little Sister

2007-01-24T19:29:00.000-08:00

YUYUN berbaju merah sedang duduk menunggu saya saat wisuda, Maret 2005 lalu. Dia adik saya paling kecil. Di sampingnya sepupunya, Buya. Sementara Todik, adik saya nomor dua, tidak kelihatan.

Eulogi Setahun Lalu

2007-01-22T20:42:00.000-08:00

MENURUT jadwal, Jumat sore besok saya akan bertolak pulang ke Kudus. Kali ini saya sendirian karena istri masuk kantor Sabtu-nya. Saya akan berada di Kudus sampai Minggu sore. Hanya dua hari saja di sana.

Ini semua demi sebuah acara selamatan setahun meninggalnya ayah saya, M. Subiyanto. Beliau meninggal karena mendadak sakit pada sebuah pagi setahun lalu.

Beliau sudah lama mengidap penyakit semacam stroke ringan, namun itu tidak membuatnya sakit berat. Apalagi menyerempet maut. Dengan kondisi begitu, praktis bapak tidak bisa beraktivitas. Dia hanya makan, minum, nonton tivi, atau tiduran. Bapak masih saja bisa tertawa, sedih, meski kalau bicara tidak terlalu lancar.

Saat itu saya tidak punya firasat buruk apa pun. Saya sedang berada di Jakarta, tempat saya bekerja. Pukul 06.45, setahun lalu, telepon genggam saya tiba-tiba berdering. Di ujung sana, Lik Amin menanyakan kepada saya apa bisa pulang ke rumah sekarang?

Saya belum tahu maksudnya saat itu. Saya sedang berpikir apa saja yang harus saya kerjakan di kantor hari itu dan seminggu ke depan, jika saya pulang. Saya ingat, saya harus membantu menyiapkan sebuah training drafting untuk kantor.

"Kalau bisa segera," kata Lik Amin makin bikin saya penasaran. "Bapakmu sakit, semua saudara sudah pada kumpul di rumah." Ada apa ya? tanya saya dalam hati.

"Ya udah, kalau begitu ibu suruh telepon ke aku saja," pintaku ke Lik Amin.

"Tidak bisa, dia lagi nemenin bapakmu." Aku masih belum tahu persis apa yang terjadi di rumah.

Tak lama, Todik, adik saya nomor dua menelpon. "Mas, cepet pulang. Bapak sakit!" Saya jawab singkat: "Ya udah, aku cari kereta apa bus ntar." Saya sedang menduga, bapak sakit mendadak.

Pagi itu Jakarta diselimuti awan gelap. Gerimis mulai membesar. Namun kos saya masih lengang. Belum ada tanda-tanda teman kos yang bangun. Lalu saya pergi mandi. Saya meraung pelan di kamar mandi. Saya menangis mengingat bapak. Sebagai anak, saya merasa belum sempat membalas budinya.

Kepala saya pusing. Lapar tidak saya rasakan. Hujan tidak saya hiraukan. Saat itu, saya berpikir jika Tuhan memberi satu kesempatan dalam hidup, saya memohon diberi kesempatan bertemu dengan bapak untuk terakhir kalinya.

Namun, Tuhan tidak pernah mengabulkan permintaan saya itu. Tidak apa-apa. Semoga almarhum diterima di sisi-Nya. Itu saja. Tidak lebih.

Hari Libur dan Dua Pesta Pernikahan

2007-01-21T18:50:00.000-08:00

LIBUR minggu ini sepertinya tidak berlaku bagi saya dan istri. Biasanya kami santai di rumah, istirahat, mengurusi taman, menyapu, mengepel, atau masak besar, namun Sabtu-Minggu kemarin menjadi hari yang penuh aktivitas di luar rumah.

Sabtu pagi pukul 10, dari biasanya menyapu dan mengepel, kali ini kami harus pergi ke Lebak Bulus untuk menemui Dama, adik Henny teman kami semasa kuliah di Jogja. Dama mau mengasih barang titipan Henny sebagai kado perkawinan kami.

Sebenarnya sudah lama kami janji dengan Dama untuk bertemu, namun waktu saja yang kebetulan belum cocok. Kami berdua bekerja Senin sampai Jumat. Ditambah dua sabtu terakhir, istri saya masuk kerja dari pagi sampai sore. Dia sedang mengerjakan stock-opname barang di kantornya.

Sementara Dama, sehari-harinya kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat. Sabtu lalu kebetulan kalender merah. Libur. Kami pun janjian bertemu di Kentucky Fried Chicken bawah Carrefour Lebak Bulus. Pukul 11.15 kami bersua dan akhirnya makan siang bareng. Dama mengajak seorang teman kampusnya.

Henny menitipkan Dama sebuah kado tikar pandan khas buatan Pantai Cermin Medan buat kami. Henny pun mengirimkan sebuah surat dan foto pertunangannya. "Sudah lama aku nggak menerima surat begini, loh," kata istri saya.

Dengan Dama, istri saya mengobrol panjang lebar soal keluarganya dan pertunangan Henny. Henny memang teman dekat istri saya sejak kuliah. Mereka mengalami suka duka bersama. Pada awal 2004, mereka berdua mengadu nasib bareng di Jakarta, tinggal di gang senggol di sekitar Kramat. Pernah juga di Kalideres. Saya tahu karena ketika masih pacaran, istri saya rutin memberi kabar tiap hari.

Saat itu saya masih berjibaku kuliah di kampus. Dengan sms tiap hari, saya rasa Jakarta-Jogja seperti tak berjarak.

Dama juga menceritakan soal rencana pernikahan Henny tahun depan. Kami senang karena dengan rencana tersebut, berarti teman kami telah maju melangkah dalam hidup. Fase menikah. Dama juga saya kasih ancer-ancer rumah kami di Kelapa Dua. Yah, siapa tahu dia main ke rumah untuk sekadar jalan-jalan.

Pukul 13.00 kami pun berpisah. Siang itu, saya dan istri terjebak hujan disertai angin cukup kencang. Kami naik motor sehingga kami tidak berani nekat menerjang hujan. Kami menunggu di mall situ kurang lebih sejam setengah sebelum hujan benar-benar reda.

Pukul 14.30 kami dengan basah kuyup sampai di rumah.

***

MINGGU, 21 Januari sore pukul 16.30. Kami bersiap pergi ke pesta pernikahan dua tempat sekaligus. Pertama, pesta Natalia, teman kantor istri saya sedang yang kedua resepsi Mas Andreas-Sapariah. Waktu pestanya sama: 19.00-21.00. Namun tempatnya terpisah amat jauh.

Pesta Natalia berada di Wisma Angkasa Pura, Kemayoran Jakarta Pusat. Banyak orang yang hadir. Pakaian rapi. Wangi. Mewah. Kambing guling. Dimsum. Sup Jagung. Empek-empek. Di lokasi pesta, kami bertemu dengan Elly dan Sri, teman kantor istri. Mereka makan bareng. Saya cuma ambil sup jagung karena pertimbangan praktis.

Di Kemayoran kami hanya setengah jam. Itu sudah membuat saya ketar-ketir kuatir datang amat telat di resepsi Mas Andreas. Perjalanan Kemayoran ke Palmerah jauh. Kami mengebut lewat Pasar Baru ke perempatan Gajah Mada. Belok kiri lurus melewati Thamrin, menuju le lorong bawah Jalan Soedirman. Dari situ kami menuju ke barat ke arah Palmerah.

Sesampai di parkir Apartemen Permata Senayan, tempat resepsi Mas Andreas, sudah pukul 20.35. Saya merasa sudah sangat telat. Resepsi ini merupakan perayaan pernikahan mereka yang kedua, mengingat pesta sebelumnya mereka langsungkan di Pontianak, kota asal Sapariah.

Begitu masuk tempat pesta, kami pun disambut mempelai pria. Bagi saya pribadi, Mas Andreas ini lebih dari seorang teman. He is like my relatief than a friend. Saya merasa banyak berhutang budi dengannya.

Mas Andreas memberikan kesempatan kepada saya mengikuti kursus jurnalisme sastrawi, tinggal di apartemennya. Dia juga membantu saya mencarikan pekerjaan. Memberikan perhatian, masukan, dan semangat dalam hidup saya. Mengenalkan saya dengan banyak orang. Selalu mengingatkan untuk sabar. Rendah hati. Menulis bagus. Kursus Bahasa Inggris.

Tiap bertemu, tidak ada yang lain kecuali diskusi tentang apa pun. Mulai dari negara Indopahit, media yang tidak beres, rezim korup, pembunuhan rakyat sipil, nasionalisme, Aceh, sampai cerita tentang keluarga kami. Dia tempat saya bertanya, curhat, atau berkeluh kesah. Dia seperti dokumen berjalan.

Semalam, Mas Andreas mengenakan stelan jas hitam. Pakaiannya agak ketat mirip pakaian Jet Lee di film-film kung fu Hongkong. Sapariah mengenakan kebaya krem dengan kerudung yang serasi.

Pesta berlangsung ramai dan meriah. Di sana saya bertemu Mbak Indar, Artine Utomo, Esti, Nugi dan pasangannya, Eva, Fiqoh, Yani, Bintang, Imam, fotografer Iqbal, Buset, Fahri, Mbak Linda, Kang Agus dan Veby, Hendra, Turyanto, Andrie, dan teman-teman yang lain. Mereka orang-orang Pantau.

Saya merasa bahagia dengan pernikahan Mas Andreas dan Sapariah ini. Saya terharu. Kami pulang pukul 21.35. Tak ada kata-kata yang bisa terucap selain, "Selamat..selamat. Semoga Mas Andreas dan Sapariah bahagia. Sampai maut memisahkan..!"

Well..tak terasa, libur begitu singkat. Sekarang saya sudah di meja kerja.

Hendro Main ke Rumah

2007-01-17T00:24:00.001-08:00

MINGGU pagi kemarin, saya menerima pesan singkat yang agak mengejutkan. Sang pengirim menanyakan kabar dan minta alamat rumah saya. Saya tercenung sebentar, tidak kuatir. Pengirim tersebut teman saya dari kampung. Namanya Hendro Cahyo.

Di kampung, rumahnya tak jauh dari rumah saya. Dekat sekali. Paling bila dihitung sekitar 300 meter, seberang jalan. Waktu kecil kami tiap hari bertemu karena kami seperguruan mengaji di mushalla kampung. Pengasuhnya sama: Almarhum Mbah Haji Nur Ali.

Kami pun sempat satu kos di Jogja selama lima tahunan. Dia kuliah di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" milik sebuah yayasan tentara, saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Namanya teman, kami biasa saling bantu. Kadang saya pinjam motor, dia pinjam duit. Minta pulsa sampai komputer untuk bikin skripsi.

Dia lulus tak lama setelah saya wisuda, Maret 2005 lalu. Setelah saya pindah ke Jakarta sementara dia masih di Jogjakarta, praktis komunikasi langsung kami berkurang. Pernah dia kirim sms memberi kabar kalau dia sudah bekerja di sebuah penerbitan di Klaten dan ditempatkan di Padang selama dua bulan.

Sempat pula setahun lalu, Hendro ikut melayat ayah saya. Sebagai sesama perantau kalau bertemu pasti ada saja yang kami bicarakan. Dan sekali waktu dia memang sudah berkeinginan ingin bekerja di Jakarta tinggal di tempat tunangannya.

Sampai datanglah pesan singkatnya Minggu kemarin. Dia bertanya alamat rumah saya. Arahnya mana bila dari ITC Kuningan? Berapa kilometer jaraknya?

Saya balas pesannya: "Dari Kngn lurus ke sahardjo tebet puter balik ambil arah Psr Mgg. Smp psr mgg lurus lwt underpass ke arah depok. Jlnnya pinggir rel. Smp pertigaan kelapa dua belok kiri arah rmh sakit brimob."

"Ok," balasnya. Saya akhirnya menunggu kedatangannya pagi itu.

Jam 2.30 siang, Hendro kirim sms bilang kalau dia sudah di depan rumah sakit "Bhayangkara Brimbo". Saya pun menjemputnya. Di depan rumah sakit, di bawah pepohon, Hendro duduk dengan tunangannya. "Aku mau sempat kelancor (saya tadi sempat kelewatan)," katanya. Dia naik Honda Tiger yang dibawanya dari Jogja.

Di rumah, kami pun mengobrol tanya kabar. Menurut ceritanya, dia sudah di Jakarta sejak setelah Lebaran lalu. Artinya, dia sudah tiga bulan di Batavia ini, tapi baru sekali ini bertemu. Sebuah proses yang penuh perhitungan bukan? Soal waktu, kesibukan, jarak. Terlebih konteks Batavia yang masyarakatnya kompleks. Jangankan sekarang, saya dengan Hendro, tak jarang kita dengar kalau ada seseorang meninggal, belum tentu tetangga rumahnya tahu.

Pertemuan siang saya dengan Hendro itu bisa jadi merupakan pertemuan anak kampung yang berpisah sementara waktu. Dan identitas sekampung ini yang menautkan saya dengan Hendro. Apa maknanya? Ia yang menjadi inti komunikasi kami. Keterkaitan pesan antar pelaku komunikasi.

Sampai jam 6 sore, kami berbincang perkembangan teman-teman, saudara di kampung, soal pekerjaan, sampai masalah persiapan resepsi. Istri saya duduk ikut mengobrol santai. Ditemani sirup strawberri, rambutan, crispi, dan biskuit kaleng.

Hendro dan Tari mau menikah.

Skripsi dan Hambatan Akademik

2007-01-14T21:07:00.000-08:00

WEKA Swastika Swardhani, teman dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia mengirim email beberapa waktu lalu menanyakan apakah saya bisa membantu memikirkan skripsinya. Dengan nada kesal, Weka memuntahkan segala masalah yang sekarang dia hadapi.

Ide dasar skripsinya kira-kira adalah tinjauan psikologis dampak korban pembangunan Plasa Ambarrukmo Jogjakarta. Tempat ini dipilihnya karena relatif dekat. Di samping itu, pembangunan mal ini juga pernah diangkat di laporan utama majalah mahasiswa Himmah, tempatnya beraktivitas.

Temanya ini terbilang di luar mainstream pemikiran yang dikembangkan di almamaternya yang cenderung dominan dengan psikologi psikis individual.

Weka angkatan 2002 di kampusnya. Seingat saya, sudah dua tahun dia bergelut dengan skripsi ini. Tak ada perkembangan. Dalam email terakhirnya, dia mengatakan bahwa dosen pembimbingnya tidak memahami tema yang diajukan. Akibatnya, tema yang diajukan belum kunjung disetujui. Nah loh!

Bagi saya ini hal aneh. Bagaimana seorang dosen ditunjuk untuk membimbing tugas akhir, kalau tema yang dipilih tidak ia kuasai? Apa dasar penunjukan dosen pembimbing? Bukankah ini justru berakibat negatif bagi peserta didik? Bayangkan dalam dua tahun berjibaku ini, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Apa yang seharusnya sudah bisa dikerjakan oleh orang macam Weka?

Saya menyusuri remang-remang memori terkait dengan kasus Weka ini. Saya secara pribadi juga mengalami hal sama, meski lain persoalan. Saya mengambil tema aspek kebebasan informasi dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di kampus kami yang berlabel "Islam" mensyaratkan tiap tugas akhir harus terkait dengan masalah "Islam".

Ini diindikasikan tiap ujian skripsi, perlu dijelaskan argumentasi keterkaitan tema yang bersangkutan dengan Islam. Tiap peserta didik juga ditanya baca tulis Al-Quran, (sarat yang menurut saya, kurang relevan). Jika tidak bisa menjawab, --selain tidak menguasai tema--maka siap-siap mendapat nilai tidak sempurna.

Ada satu lagi contoh serupa di kalangan pegiat majalah kampus Himmah. Yakni sahabat saya, Anugerah Perkasa, yang sekarang sudah bekerja di Bisnis Indonesia. Nugi juga merasakan bagaimana tugas akhir menjadi faktor penghambat aktivitas akademiknya. Sampai-sampai saya pada kesimpulan sementara kalau skripsi cenderung menjadi penghambat studi.

Sadar, tentu ini adalah kesimpulan minor. Saya belum riset secara mendetail. Namun setidaknya dalam konteks pegiat majalah mahasiswa Himmah, kesimpulan ini benar adanya.

***

BAHKAN dalam konteks lebih luas lagi, skripsi jstru jadi kerikil bagi rezim berkuasa. Bila ada pemikiran atau temanya sekalipun yang bertentangan dan kritis terhadap pola pikir yang dikembangkan rezim, yang bakal terjadi adalah pemberangusan. Rezim Soeharto dalam hal ini adalah jagonya. Ribuan buku kiri dilarang beredar. Disita. Diberangus. Komunisme dilarang diajarkan di sekolah-sekolah.

Tak terkecuali sebuah skripsi karya Iswandi dari Universitas Brawijaya Malang. Iswandi alumnus Fakultas Ilmu Administrasi tahun 1990an. Tugas akhirnya mengambil tema bukan komunisme melainkan bisnis militer. Semasa mahasiswa, Iswandi aktif di pers mahasiswa fakultas, Dianns.

Saya bertemu dengan Iswandi pada akhir 2001. Saya waktu itu mengikuti workshop jurnalisme sastrawi yang diadakan Dianns bekerjasama dengan Institut Studi Arus Informasi. Iswandi bertindak sebagai salah satu pemateri. Orangnya kalem, pendek, tubuhnya agak tambun.

Skripsi Iswandi mendeskripsikan bagaimana militer di masa Soeharto berbisnis. Tentara melakukannya lewat beberapa yayasan militer yang sampai sekarang masih banyak yang eksis. Macam Yayasan Eka Paksi milik tentara angkatan darat.

Skripsi Iswandi ini menimbulkan masalah bagi rezim yang saat itu sedang kuat-kuatnya. Ganjaran yang diterima, Iswandi tidak diluluskan. Skripsi itu dianggap tidak pernah ada. Meski demikian, karyanya akhirnya diterbitkan Rosdakarya Bandung pada 1998, begitu Soeharto jatuh. Judulnya "Bisnis Militer Orde Baru."

Saya beli buku bersampul hijau ini karena tertarik judulnya. Saya tidak tahu dimana buku tersebut berada sekarang. Sejak mobilitas Jakarta-Jogjakarta-Kudus yang saya lakukan awal 2005 lalu, saya tak ingat lagi buku ini terselip dimana.

Bila ditinjau dari aspek penghambat, mungkin banyak soeharto-soeharto kecil yang sekarang tampil di kampus. Siap memberangus, menolak pemikiran di luar mainstream, menghambat studi.

Edisi Permulaan

2007-01-10T23:48:00.000-08:00

Saudara, Sahabat, Kawan...

Surat ini merupakan posting pertama saya di blog sederhana ini. Namanya juga edisi permulaan-cum-perkenalan. Saya tidak ingin menjual kecap, bermanis-manis untuk berebut jadi nomor satu, namun saya ingin berbagi cerita dengan Anda tentang apa pun. Urusan negara yang amburadul, hak asasi yang terus dilanggar, aparat yang gampang disuap, partai yang korup, media yang menginformasikan sampah. Huh!!

Saya memulai aktif posting hari ini bukan tanpa sebab. Ini hari kesebelas Januari. Ada yang spesial di hari ini. Bukan ulang tahun Indosiar milik taipan Salim, tapi bertepatan dengan ulang tahun istri saya, Dwi Setya Ningrum.

Saya dedikasikan ini sebagai salah satu kado ulang tahun pujaan hati saya.
Terima kasih.

WIWID